DPR Sayangkan Kebijakan Tarif CHT Ditetapkan Tanpa Persetujuan

KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyesali cara yang diambil pemerintah dalam menentukan kebijakan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT). Pasalnya, besaran tarif tersebut telah ditetapkan tanpa melalui persetujuan parlemen. "Ini untuk mengingatkan Bu Menteri (Sri Mulyani Indrawati), peristiwa ini sudah dua kali terjadi, hari ini dan tahun lalu. Jadi Undang Undang (APBN) sudah diketok, baru minta persetujuan, atau konsultasi seperti ini," ujar Wakil Ketua Komisi XI Dolfie O.F.P yang bertindak memimpin jalannya rapat kerja dengan pemerintah, Senin (12/12). "Kalau UU (APBN) sudah diketok, ya kita tidak lagi bisa memberikan masukan atau usulan. Jadi untuk menjaga kesetaraan dalam hak budgeting DPR dengan pemerintah, tahun depan ini jangan terjadi lagi," kata dia. Diketahui, pemerintah telah mengumumkan kebijakan tarif CHT di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (3/11). Pengambil kebijakan memutuskan kenaikan tarif CHT rerata 10% untuk 2023 dan 2024. Sedangkan untuk rokok elektrik kenaikan rerata 15% untuk dan kenaikan rerata 6% untuk produk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL). Kenaikan tarif bagi rokok elektrik dan HPTL itu akan berlaku dengan besaran yang sama setiap tahunnya hingga lima tahun ke depan. Menanggapi pernyataan parlemen, Sri Mulyani menyampaikan permohonan maafnya sekaligus mengusulkan agar kebijakan CHT ke depan dilakukan dalam Panitia Kerja (Panja) APBN di tahun-tahun berikutnya. "Jadi nanti di dalam Panja bisa dibahas mendetail desain dan keputusannya, sama seperti kita membahas target-target penerimaan yang lain. Jadi tidak out layer sendiri," tuturnya. Prevalensi Merokok Anak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) bertujuan untuk menekan prevalensi merokok pada anak. Sebab, kebijakan itu akan mengerek harga rokok di tingkat konsumen dan memperlebar keterjangkauan anak untuk membeli rokok. "Cukai sebagai instrumen fiskal untuk mengendalikan konsumsi. Ini memang diharapkan akan meningkatkan harga dan kemudian bisa mengurangi prevalensi merokok," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (12/12). Sri Mulyani menjelaskan, upaya tersebut sejalan dengan agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menargetkan prevalensi merokok pada anak berada di level 8,7% pada 2024. Pasalnya, berdasarkan survei lima tahunan yang dilakukan untuk periode 2013-2018 menunjukkan prevalensi merokok pada anak mengalami peningkatan dari 7,2% menjadi 9,1%. Adapun prevalensi merokok laki-laki dewasa di Indonesia menjadi yang tertinggi di dunia, yakni 71,3%. Sementara secara total, prevalensi merokok orang dewasa di Tanah Air berada di level 37,6%, atau tertinggi kelima di dunia. Selain melalui kebijakan tarif CHT, kata Sri Mulyani, sedianya prevalensi merokok dapat ditekan melalui sarana pendidikan, iklan, hingga akses untuk mendapatkan rokok. "CHT selama ini memang didesain untuk menciptakan harga per bungkus yang indeks kemahalannya bisa dipertahankan, atau sedikit meningkat, sehingga affordability-nya menurun agar konsumsinya menurun," jelasnya. Adapun pemerintah telah mengumumkan kenaikan tarif CHT secara rerata ialah 10% untuk 2023 dan 2024. Sementara tarif cukai untik rokok elektrik rerata 15% dan tarif cukai produk hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) rerata 6%. Nantinya, kebijakan CHT juga akan diberlakukan per dua tahun atau multiyears baik pada rokok, rokok elektrik, maupun HPTL. Lebih lanjut, Sri Mulyani juga menyampaikan, kenaikan tarif CHT akan memiliki dampak terbatas pada tingkat inflasi maupun pertumbuhan ekonomi. Ini karena meski harga rokok naik, banyak masyarakat yang masih membeli rokok. "Dampak kenaikan CHT terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi terbatas, yakni masing-masing sebesar +0,10% sampai +0,20%, dan dampak ke pertumbuhan ekonomi sebesar -0,01% sampai 0,02%," ujarnya. (MI/O2)

DPR Sayangkan Kebijakan Tarif CHT Ditetapkan Tanpa Persetujuan

Perketat Pengamanan Nataru

Pengamat: KUHP Berdampak Negatif Terhadap Iklim Investasi

Dian Wahyu Kusuma

Pengamat: KUHP Berdampak Negatif Terhadap Iklim Investasi

Panglima TNI Baru Harus Tepati Transparansi Penegakan Hukum

Tingkatkan Perdagangan dan Investasi

Optimalkan Riset dan Inovasi untuk Kebijakan Pembangunan

Simracer Indonesia Juarai Honda Racing Simulator Championship

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 15 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 11 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 16 September 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi