DPRD segera Surati Kemendagri soal Pelantikan Wali Kota

DPRD segera Surati Kemendagri soal Pelantikan Wali Kota DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bandar Lampung menunggu KPU untuk menetapkan pasangan calon (paslon) wali kota Bandar Lampung Eva Dwiana dan Deddy Amarullah. Penetapan itu tentunya setelah KPU menerima salinan dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Setelah ditetapkan melalui rapat pleno, DPRD akan segera menindaklanjutinya melalui rapat paripurna istimewa. Selanjutnya mengirimkan surat ke Kemendagri melalui Gubernur Lampung. Surat yang akan dikirim ke Kemendagri tersebut berisi permohonan jadwal pelantikan paslon terpilih dari pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung periode 2021-2026. "Kami DPRD juga menunggu surat penetapan dari KPU kemudian menindaklanjuti melalui paripurna istimewa. Setelah itu, kami akan mengirim surat ke Kemendagri melalui Gubernur Lampung," kata Ketua DPRD Bandar Lampung Wiyadi usai menerima vaksinasi untuk kedua kalinya di Bandar Lampung, Jumat (29/1). Sebagai bagian dari tim pemenangan, Wiyadi menyatakan pihaknya telah mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan menahan diri untuk tidak menimbulkan kegaduhan setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung mendiskualifikasi Eva-Deddy. Hal itu, ujar Wiyadi, berbuah manis setelah MA menganulir surat keputusan (SK) KPU Bandar Lampung yang berlandaskan putusan Bawaslu Lampung. "Kami tertib. Kami mampu meredam mereka yang sama-sama memahami dengan kondisi yang ada. Yang kami utamakan melalui jalur hukum dan alhamdulillah terkabul," kata dia. Tim Advokasi Eva-Deddy, M Yunus mengatakan pihaknya telah menerima salinan SK tentang pembatalan diskualifikasi pencalonan oleh KPU Bandar Lampung. MA telah mengirim salinan putusan ke alamat Jalan Pegangsaan Barat No 30, Menteng, Jakarta Pusat. "Karena daftarnya pakai alamat Jakarta, MA mengirim surat ke tim hukum yang ada di Jakarta," ujar dia, Jumat (29/1). MA mengirim Surat Putusan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Reg No. 1/P/PAP/2021 tertanggal 26 Januari 2021 kepada Erna Ratnaningsih di Jalan Pegangsaan Barat No 30, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam surat yang ditandatangani Panitera TUN MA, Ashadi, pada tanggal 26 Januari itu, selain ditujukan kepada Bunda Eva, MA juga mengirimkan salinannya kepada Fransiska Handrajati, kuasa hukum KPU Bandar Lampung di Jalan Mawar Indah N9 29, Labuhandalam, Kota Bandar Lampung. Namun, hingga Kamis (28/1), KPU Kota Bandar Lampung masih belum menerima salinan putusan tersebut. Sehingga, KPU jemput bola ke MA Untuk menanyakan salinan tersebut. (CK2/D3)

DPRD segera Surati Kemendagri soal Pelantikan Wali Kota

Kejagung Kembalikan Berkas Kasus Rizieq ke Bareskrim

Jangan Pilih Perumahan Rawan Bencana

Nur Jannah

Jangan Pilih Perumahan Rawan Bencana

Awasi Ketat Kafe Antisipasi Akhir Pekan

Hobi Koleksi Barang Antik

E-Paper Lampung Post, Edisi Sabtu, 30 Januari 2021

Usai Gubernur, KPK Panggil Kepala Bappeda soal Ekspor Benur

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 06 Februari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 09 Februari 2026

Cerita Dewasa

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 10 Februari 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi