SILVIA AGUSTINA
Silvia@lampungpost.co.id
JELANG Ramadan dan libur Hari Raya Idulfitri, kesiapan dini menyambut mudik 2023 menjadi keniscayaan. Kondisi jalan nasional di Provinsi Lampung yang sudah dalam keadaan cukup baik patut terus terjaga. Hal ini selaras dengan tingkat kemantapan jalan yang mencapai 92,59%.
Demikian pernyataan pengamat transportasi Institut Teknologi Sumatera, IB Ilham Malik, perihal kesiapan jalur mudik Lebaran tahun ini. Meski kondisi jalan sudah cukup baik, ia menilai kerusakan beberapa segmen jalan nasional harus mendapat penanganan cepat dan tepat.
“Kenyamanan juga keamanan pengguna jalan saat mudik nanti penting untuk diprioritaskan. Walau tingkat kerusakannya kecil, keluhan masyarakat ini harusnya dapat direspons dengan memastikan 100 persen ruas jalan kita dalam kondisi mantap,” ujarnya, Senin (6/3).
Ia berharap pemerintah tidak hanya mencari jalan keluar dari sisi fiskal. Solusi teknis juga memiliki andil penting. Apabila kerusakan jalan belum tertangani hingga masa mudik Lebaran, Ilham menyarankan pemerintah aktif memberikan peta informasi kerusakan jalan ke masyarakat.
Pada bagian lain, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung mengeklaim 92,59% kondisi lintas Lampung dalam keadaan mantap atau baik dan terpelihara. Sementara itu, 7,41% sisanya dalam kondisi tidak mantap. Dengan demikian, Lampung siap menyambut mudik Lebaran tahun ini.
Kepala BPJN Lampung, Rien Marlia, mengatakan pihaknya sedang melakukan persiapan menjaga kemantapan dan fungsional jalan nasional menjelang libur Lebaran. “Kami lakukan perbaikan jalan melalui program preservasi dan rekonstruksi jalan dengan skema long segment,” ujarnya, kemarin.
Posko Jalan Lebaran (Jaleb) akan didirikan di beberapa ruas jalan nasional. Posko tersebut dilengkapi alat-alat pendukung protokol kesehatan. Selain itu, akan ada petugas piket yang aktif berjaga selama 24 jam. Kemudian, pihaknya juga menyiapkan alat berat untuk penutupan jalan berlubang.
“Akan ada posko nantinya. Dimulai dari Bakauheni—Sribhawono (lintas timur), Bukitkemuning-perbatasan Sumatera Selatan (lintas tengah), dan Bengkunat—Sanggi—perbatasan Bengkulu (lintas barat). Kami juga berupaya segera menyelesaikan program penutupan lubang jalan (zero pothole).”
Koordinasi dengan kepolisian, Dinas Perhubungan (Dishub), dan instansi terkait makin diperkuat. Sementara itu, kru darurat dan alat berat juga akan diletakkan di lokasi rawan bencana longsor sebagai antisipasi, mengingat masih tingginya curah hujan. Salah satunya di daerah Pesisir Barat.
“Salah satunya di daerah Pesisir Barat maupun jalan penghubung seperti daerah Krui—Biha. BPJN Lampung terus berupaya agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan prima atas jalan dan jembatan yang baik dan lancar, khususnya di jalan nasional,” ujarnya kepada Lampung Post.
Targetkan Perbaikan
Terpisah, Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Provinsi Lampung meninjau Jalan Lintas Tengah Sumatera (Jalintengsum) rusak parah, di samping Diler Toyota, Kotabumi, Senin (6/3). Kunjungan ini juga dihadiri Kapolres Lampura, AKBP Kurniawan Ismail dan Kepala Dinas PUPR, Kadarsyah Lampura.
Kepala PJN Wilayah II Lampung, Toto Suharto, menilai perbaikan jalan nasional tersebut butuh proses ekstra dalam mengembalikan keadaan jalan seperti semula. “Perbaikan dapat dilakukan temporary dan permanen. Tetapi kalau dilihat kondisinya begini, itu lebih kepada permanen,” ujarnya.
Menurutnya, proses perbaikan membutuhkan penanganan serius hingga ruas jalan maksimal dapat kembali digunakan seperti sebelumnya. “Kalau kami hitung-hitung, baik itu dengan rekan-rekan PPK maupun PPTK setidaknya hari H (Lebaran) baru bisa digunakan kembali. Mohon doanya,” katanya.
Ia menilai perbaikan jalan jenis rigid beton di atas gorong-gorong rusak parah perlu penanganan serius. Sebab, tanah sudah tergerus dan bagian sisi-sisi hook rusak. “Harus maksimal penanganannya kalau tidak mau rusak lagi. Perlu penimbunan karena kerusakan membuat lubang cukup dalam.”
Saat dimintai tanggapan mengenai pekerjaan rutin pemeliharaan terhadap Jalan Lintas Tengah Sumatera, Toto Suharto tidak dapat menjelaskan secara perinci. Sebab, menurutnya, dengan keterbatasan anggaran, Pemerintah Pusat harus lebih jeli melihat kondisi di lapangan. (FIT/R2)
