Lampung Mengawali Penerapan Inpres Covid-19

DALAM rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 di seluruh daerah, provinsi, serta kabupaten/kota di Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 tertanggal 4 Agustus 2020. Melalui inpres itu, Presiden meminta kepada kepala daerah sesuai kewenangannya masing-masing, untuk memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di seluruh wilayah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sendiri telah mengawali penerapan inpres tersebut dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman (AKB-M2PA) pada akhir Juli lalu. "Instruksi Presiden itu harus ditindaklanjuti. Alhamdulillah kita sudah punya pergub, yang isinya sesuai perintah dan instruksi Presiden. Tinggal sekarang menindaklanjutinya sampai ke pelosok-pelosok sampai ke tingkat RT/RW," ujar juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Lampung, Reihana, di Posko Satuan Tugas Provinsi Lampung, Kamis (6/8). Reihana menegaskan pihaknya bersama Jajaran Dinas Kesehatan di 15 kabupaten/kota terus menjalin komunikasi untuk segera menindaklanjuti inpres tersebut. "Minimal mempromosikan dan mengimplementasikan protokol kesehatan sampai tingkat masyarakat paling bawah. Kita juga diminta untuk membuat laporan satuan tugas minimal satu bulan sekali kepada Kementerian untuk memperketat protokol kesehatan," kata Kadinkes Provinsi Lampung itu. Dia menambahkan dalam rapat koordinasi yang dihadiri Ketua Satuan Tugas sekaligus Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Bupati/wali kota di 15 kabupaten/kota telah diminta untuk menindaklajuti pergub tersebut menjadi perbup atau perwali di masing-masing wilayah. "Kemarin sudah ada yang naik surat yakni Mesuji. Kemungkinan Mesuji yang sudah menindaklanjutinya. Apalagi Mesuji masih masuk zona hijau bersama Way Kanan dan Tulangbawang. Sementara daerah lainnya masuk zona kuning. Mudah-mudahan tidak ada lagi zona oranye dan zona merah," ujarnya. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemprov Lampung Zulfikar mengatakan pada prinsipnya, subtansi yang bisa dibuat untuk perbup dan perwali di 15 kabupaten/kota sama seperti Pergub Lampung Nomor 45 Tahun 2020. "Mereka cukup konsul/fasilitasi di pemprov saja (biro hukum) enggak perlu ke Kemendagri," katanya. (TRI/MI/K1)

Lampung Mengawali Penerapan Inpres Covid-19

Daerah Zona Merah Mengalami Penurunan

Hamparan Semangka Madu Jadi Penghidupan di Lampura

Chairil Anwar

Hamparan Semangka Madu Jadi Penghidupan di Lampura

KPK Fokus Pilkada Bersih

Real Madrid adalah Rumah Iker Casillas

PSSI Pantau Kesiapan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya

Los Blancos Yakin Balikan Keadaan Melawan City

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 02 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 01 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 04 September 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi