Lampung Terima DIPA Rp10,39 Triliun di APBN 2021

PEMERITNAH Provinsi Lampung dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dana Alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2021. DIPA dan TKDD diserahkan kepada perwakilan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan instansi vertikal kementerian/lembaga di Provinsi Lampung. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung, Sofandi Arifin mengatakan bahwa alokasi untuk Provinsi Lampung dalam DIPA APBN Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp10,39 triliun yang tersebar di 478 satuan kerja. Adapun rinciannya yakni Satker Pusat sebanyak 14 DIPA dengan pagu sebesar Rp3,30 triliun, Satker Instansi Vertikal sebanyak 414 DIPA dengan pagu sebesar Rp6,63 triliun, Satker Tugas Dekonsentrasi sebanyak 38 DIPA dengan pagu sebesar Rp116,37 miliar, dan Satker Tugas Pembantuan sebanyak 12 DIPA dengan pagu sebesar Rp333,44 miliar. Sedangkan Dana Alokasi TKDD Tahun Anggaran 2021 se-Provinsi Lampung sejumlah Rp21,58 triliun. Rinciannya untuk Alokasi DAU sejumlah Rp1,78 triliun, Alokasi DAK Fisik Rp336,81 miliar, Alokasi DAK Non Fisik Rp1,94 triliun, Alokasi Dana Bagi Hasil Rp.135,36 miliar, Alokasi Dana Desa Rp2,44 triliun dan DID yang diberikan untuk 11 Kabupaten/Kota sejumlah Rp17,38 miliar. "Alokasi APBN untuk Provinsi Lampung dari DIPA K/L dan TKDD berjumlah Rp31,97 triliun. Pengelolaan keuangan ini harus dimanfaatkan secara optimal dalam menjawab tantangan perekonomian Lampung di 2021 terutama dimasa pandemi covid-19," kata Sofandi Arifin di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat, 27 November 2020. Ia menghimbau kepada pada kepala satuan kerja untuk melakukan beberapa langkah strategis agar pelaksanaan anggaran tahun depan dapat dilaksanakan dengan baik. Pertama, mempercepat penetapan pejabat perbendaharaan seperti KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara. Kedua, menyusun time frame of budget execution atau kalender kegiatan setiap satker dengan tepat. Ketiga, melakukan pelelangan/pengadaan barang dan jasa khususnya yang berasal dari belanja barang dan modal sebelum Januari 2021. Keempat, melakukan percepatan pemenuhan dokumen persyaratan penyalur DAK Fisik dan Dana Desa. Sofandi menuturkan kebijakan fiskal tahun 2021 mengedepankan percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi, untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi covid-19. Kemudian menjadi momentum untuk melakanjutkan dan memantapkan reformasi di berbagai aspek kebijakan guna mempersiapkan pondasi yang kokoh dalam rangka melaksanakan transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Maju 2045. Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto mengatakan bahwa pihaknya akan intensif melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap penyerapan anggaran dan pelaksanaan program atau kegiatan. Hal tersebut merupakan bentuk upaya nyata mendorong penguatan fungsi anggaran pemerintah sebagai penggerak perekonomian. Kemudian kinerja pelaksanaan anggaran wajib ditingkatkan agar semakin berkualitas sesuai dengan capaian dan output yang telah ditetapkan. "Sinergiritas dan koordinasi serta komunikasi yang intensif lebih ditingkatkan guna mewujudkan percepatan pemulihan ekonomi," katanya.

Lampung Terima DIPA Rp10,39 Triliun di APBN 2021

Nasi Goreng Kambing dan Bebek Pedas Manjakan Lidah

Saat Anak Muda Ubah Limbah Jadi Sabun

Dian Wahyu Kusuma

Saat Anak Muda Ubah Limbah Jadi Sabun

Kerajinan Kulit yang Tetap Langgeng

Guru dan Peradaban Bangsa Pasca-Covid-19

Wali Kota Cimahi Jalani Pemeriksaan di KPK

Edhy Prabowo Resmi Berhenti dari Menteri KKP

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 31 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 27 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 30 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 29 Oktober 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi