Mafia Peradilan MA Sudah Lama Menggurita

MAFIA peradilan yang terjadi di tubuh Mahkamah Agung (MA) sejatinya telah menggurita jauh sejak dahulu sebelum tertangkapnya 2 hakim agung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2009—2014 Djoko Sawroko menyebut pusaran korupsi di MA bersifat sistemik dengan melibatkan banyak pihak selain hakim agung. "Bedanya sekarang korupsi di MA lebih berani karena melibatkan banyak orang di jajaran MA tentu ini sangat disayangkan," ungkap Djoko dalam acara Hotroom yang disiarkan di Metro TV dengan host Hotman Paris, Rabu 16 November 2022. Mengguritnya praktik mafia peradilan di MA sangat disayangkan. Hal tersebut terjadi lantaran tidak berjalannya proses pengawasan yang baik di tubuh MA. Pembinaan dan pengawasan secara internal maupun eksternal dari Komisi Yudisial (KY) tidak efektif dalam mengikis sistem mafia peradilan yang tidak transparan di MA. "Pengawasan belum optimal di laksanakan. Begitupun pengawasan eksternal dari KY yang saya nilai belum efektif. Saya pikir MA dan KY harus bersinergi dalam melakukan pengawasan," jelas Joko. Dalam kesempatan yang sama, mantan aktivis Indoensia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menjelaskan berdasarkan riset yang pernah dilakukan oleh ICW, praktik korupsi di MA selalu berkaitan dengan penanganan perkara. Seperti pengaturan komposisi hakim agung, vonis palsu, hingga pengaburan perkara. "Tentu ini melibatkan peran di luar hakim seperti panitera, asisten hakim agung, hingga pegawai dia MA," ujarnya. Anggota Komisi III dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari (Tobas) mengamini bahwa praktif mafia peradilan di MA sudah berlansgung sejak lama. Bahkan ketika dirinya masih berstatus mahasiswa yang kala itu telah membuat diskusi terkait mafia peradilan di MA. "Sejak 20 tahun saya dan kawan-kawan mahasiswa yang baru lulus ke LBH sudah membaut diskusi tentang mafia peradilan, artinya masalah ini sudah sangat lama," ujarnya. Saat duduk di Komisi III, Tobas menuturkan selama ini proses seleksi hakim agung dilakukan berdasarkan rekam jejak dan rekomendasi dari KY. Dirinya menampik bahwa untuk bisa menjabat hakim agung, yang bersangkutan perlu melakukan lobi-lobi ke DPR yang berujung pada praktik tindak korupsi. "Selama saya menjadi anggota dpr saya tidak pernah mengalami peristiwa lobi-lobi. Ketika kita melakukan seleksi hakim agung yang kita lihat ya rekam jejaknya berdasarkan hasil seleksi di tingkat KY," tegasnya.Tobas melanjutkan MA diharapkan bisa membangun sistem transparansi peradilan yang lebih baik. Tumbuhnya mafia peradilan di MA disebabkan oleh sistem peradilan MA yang cenderung tertutup atau tidak transparan. MA juga perlu menjalin sinergitas dengan KY terkait proses pengawasan secara eksternal. "Kita butuh pembenahan, paling tidak MA dan KY harus bergerak bersama dalam sisi pengawasan. Pimpinan MA juga perlu merasa malu atas tertangkapnya 2 hakim MA oleh KPK," terang Tobas. (MI/O2)

DAK2-Alokasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota

Bulog Sebut Stok Beras Tidak Akan Capai Target Hingga Akhir Tahun

Dian Wahyu Kusuma

Bulog Sebut Stok Beras Tidak Akan Capai Target Hingga Akhir Tahun

Bareskrim Periksa 41 Saksi Terkait Kasus Gagal Ginjal Akut

Soal Nomor Urut Tak Diubah, Gelora Sebut Tidak Fair

Ratusan Guru Honorer Unjuk Rasa Soal Kuota Penerimaan PPPK

MUI Dukung Pembangunan Masjid Raya Lampung

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 30 Maret 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 27 Maret 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 25 Maret 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 16 Maret 2026

Koran Dgital Lampung Post, Edisi Kamis, 26 Maret 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi