Pemkab Lamsel Bangun 59 Huntara Korban Tsunami

PEMERINTAH Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) akan membangun 59 unit hunian sementara (huntara) untuk para korban tsunami. Saat ini, pembangunannya masih dalam proses. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lamsel Intji Indriati menyebutkan berdasar pada hasil rapat di Kantor Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) setempat, Senin (4/2), Pemkab kebagian membangun 59 unit huntara. "Hasil rapat pembahasan penanganan hunian sementara korban pascatsunami Selat Sunda di Lampung Selatan, kami (Pemkab) kebagian 59 unit membangun huntara," kata Intji. Ia menjelaskan huntara lainnya telah dibangun pihak TNI AD Kodim 0421/Lampung Selatan, para sukarelawan Nadhatul Ulama (NU), dan para sukarelawan Muhammadiyah. "Untuk huntara yang dibangun Pemkab Lampung Selatan kini sedang dalam proses. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa selesai pekerjaanya," kata dia. Sementara itu, terkait pembangunan hunian tetap untuk para korban terdampak tsunami hingga kini belum diketahui secara jelas perkembangannya. Kabar terakhir, Pemkab Lamsel masih mencari lahan seluas sekitar 7 hektare di sekitar Kecamatan Rajabasa, Lamsel. Kepala Disperkim Lamsel Burhanuddin sebelumnya mengatakan Sekkab Lamsel Fredy SM telah meminta untuk mencari lahannya lebih dahulu. Untuk harga nanti ada tim appraisial yang akan menilainya. Menurut Burhanuddin, masalah lahan untuk hunian tetap tersebut masih terus dicari. "Saya takut warga yang punya lahan di sekitar Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, tahu kalau lahannya mau dibeli langsung dinaikkan harganya," kata Burhanuddin. Pemkab Lamsel setidaknya membutuhan sekitar 7 hektare lahan untuk membangun hunian tetap sebanyak 537 unit untuk para korban tsunami. Lahan untuk hunian tetap tersebut tengah dicari di sekitar Kecamatan Rajabasa. Hal itu lantaran para korban tsunami enggan pindah ke Kalianda. "Jika, para korban mau pindah ke Kalianda, kami sudah siap lahannya di Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda. Sebab, aset daerah milik Pemkab Lamsel berupa lahan cukup banyak di Kalianda ini. Tapi, mau bagaimana lagi warganya tidak mau pindah ke sini," kata Fredy SM. (TOR/O1)

Pemkab Lamsel Bangun 59 Huntara Korban Tsunami

340 Sekolah Tidak Bisa Ikut SNMPTN

Usaha Isi Ulang Air Mineral Banyak Belum Berizin

Iyar Jarkasih

Usaha Isi Ulang Air Mineral Banyak Belum Berizin

Penyaluran PKH Tidak Tepat Sasaran

Kasus DBD di Mesuji Belum Masuk KLB

Petani Didorong Ikuti Program AUTP

Tim GDN Lampura Sidak OPD

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 09 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 10 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 08 September 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi