Urgensi Penguatan Komisioner KPU

Maulana Mukhlis Akademisi FISIP Universitas Lampung PROSES seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tingkat Provinsi Lampung serta 15 kabupaten/kota di Sai Bumi Ruwa Jurai sebentar lagi memasuki tahap akhir, yakni uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh KPU RI. Para komisioner inilah yang akan menjadi salah satu dari tiga organ penyelenggara pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) selain Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU, Bawaslu, dan DKPP yang kemudian terbangun dalam konstruksi “satu-kesatuan fungsi dalam sistem penyelenggaraan pemilu” memiliki kedudukan struktur yang sederajat serta tugas, wewenang, dan kewajiban secara otonom. Secara substansi, artikel ini tidak hendak bercerita tentang bagaimana proses seleksi komisioner telah dijalankan, tetapi akan lebih berfokus tentang urgensi penguatan KPU, sehingga komisioner nanti benar-benar mampu menunjukkan hasil kerja di atas kualitas serta kode etik yang menyertainya. APAKAH membahas proses seleksi komisioner tidak penting? Hemat penulis, sejatinya penting karena proses seleksi yang baik akan sangat berpengaruh terhadap lahirnya para komisioner yang berkualitas. Namun, dengan regulasi proses seleksi komisioner yang sudah sangat detail dan perinci yang diatur dalam berbagai peraturan KPU, tim seleksi lebih dominan sebagai “pengawal berjalannya panduan”. Maka itu, membahas aspek teknis pada proses seleksi bukan sesuatu yang mesti dikhawatirkan. KPU, Bawaslu, dan DKPP yang kemudian terbangun dalam konstruksi “satu-kesatuan fungsi dalam sistem penyelenggaraan pemilu” memiliki kedudukan struktur yang sederajat serta tugas, wewenang, dan kewajiban secara otonom. Toh, jika masyarakat menilai terdapat ketidaktransparanan hasil pada tiap tahapan atau tercederainya asas profesionalitas oleh tim seleksi, ada hak dan mekanisme untuk mendapatkan informasi serta hak melaporkan ke KPU RI sebagai lembaga yang mengangkat tim seleksi. Secara norma, tindak lanjut dan proses pengambilan keputusan atas laporan tersebut tidak akan berlangsung lama sehingga idealnya dijadikan “jalan” bagi para pihak yang kecewa. Oleh sebab itu, bahwa kemudian terpilih komisioner yang “itu-itu saja” atau individu yang oleh masyarakat tidak terlalu dikenal sepak terjang-nya, menurut penulis, ada tiga sebab utama, yakni ketersediaan para pendaftar yang memang hanya itu-itu saja, tidak menariknya posisi komisioner KPU bagi sebagian individu yang sudah nyaman dalam keseharian tugasnya, serta karakter bawaan yang kemudian akan memengaruhi bagaimana seorang individu memiliki kualitas kerja serta istikamah menegakkan kode etik yang menaunginya. Dalam perspektif penguatan kualitas kerja serta penegakan kode etik sebagai bagian dari asas akuntabiltas penyelenggara pemilu, tulisan ini akan disusun. KPU: Pesakitan Utama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sebagaimana telah disinggung di awal, menegaskan bahwa KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah tiga organ dalam satu-kesatuan fungsi, setara dalam struktur serta dalam tugas yang otonom. Makna konsep ini adalah bahwa ketiga lembaga tersebut tidak saling membawahi. Namun, tetapi di masyarakat terjadi dua pemahaman keliru. Pertama, KPU diidentikkan dengan lembaga eksekutif yang harus diawasi oleh Bawaslu yang menjalankan fungsi legislatif serta diadili oleh DKPP yang diidentikkan dengan lembaga yudikatif. Kedua, permasalahan yang muncul dalam proses penyelenggaraan pemilu selalu identik dengan masalah yang disebabkan kesalahan KPU. Kondisi ini disebut Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari sebagai keadaan KPU sekaligus menjadi terlapor dan termohon (di Bawaslu dan MK) serta tergugat (di PTUN) bahkan teradu (di DKPP). Secara faktual, laporan DKPP juga menunjukkan bahwa hampir 90% laporan yang masuk ke DKPP sebagian besar juga ditujukan kepada komisioner KPU, baik dalam kaitan dengan proses penyelenggaraan pemilu maupun kegagalannnya menetapkan lembaga ad hoc pemilu di tingkat bawah. Dalam kaitan dengan fakta tersebut serta perspektif hukum tata negara yang secara substansi terfokus pada lima kajian utama, terdapat hubungan antarlembaga yang masih tidak clear diatur dalam UU Pemilu sebagai satu fokus yang ke depan memerlukan kajian lebih mendalam. Posisi KPU yang sekaligus menjadi termohon, terlapor, tergugat, dan teradu dan kewajibannya menghadapi Bawaslu, PTUN, MK, dan DKPP pada waktu yang bersamaan adalah argumentasi rasional mengapa kemudian KPU RI memberikan persyaratan yang ketat dalam proses seleksi calon anggota KPU. Pengetahuan dan pemahaman tentang aturan kepemiluan dan kepartaian serta komitmen kebangsaan yang diuji melalui tes tertulis bukanlah satu-satunya syarat menjadi komisioner. Komisioner KPU dihadapkan pada tiga tugas berat: menyelenggarakan teknis penyelenggaraan pilkada, menghadapi berbagai tuntutan dan laporan, serta menjunjung tinggi kode etik. Butuh psikologi yang matang, kesehatan jasmani dan rohani yang mantap, serta wawasan yang komprehensif dalam wawancara sehingga berapa jumlah calon yang dihasilkan bukanlah tujuan utama dari proses seleksi. Ini adalah case yang terjadi dalam seleksi calon anggota KPU Provinsi Lampung saat ini. Sejatinya, proses seleksi bukanlah mencari berapa jumlah secara kuantitatif sebagai tujuan akhir, melainkan tepatnya adalah mencari calon yang cerdas pengetahuannya, matang psikologinya, sehat jasmani-rohaninya, serta komitmen kebangsaan dan kenegaraan yang mutlak. Mengapa demikian? Karena dalam konteks yang komprehensif, komisioner KPU dihadapkan pada tiga tugas yang sangat berat. Pertama, menyelenggarakan teknis penyelenggaraan pemilu dan pilkada dengan kerja keras tak kenal waktu. Kedua, menghadapi berbagai tuntutan, laporan, pengaduan, dan gugatan pada waktu atau saat yang bersamaan. Ketiga, para komisioner diharuskan menjunjung tinggi kode etik yang bahkan tipis sekali perbedaannya apakah itu kode etik sebagai penyelenggara ataukah sebagai individu manusia yang bermasyarakat. Ketiga hal itu menjadi prasyarat terwujudnya penyelenggara pemilu yang memiliki legitimasi konstitusional dan publik. Legitimasi konstitusional artinya KPU menjadi penyelenggara yang terbentuknya, kedudukannya, tugasnya, kewenangannya, serta keberfungsiannya berdasar pada ketentuan perundang-undangan yang jelas. Legitimasi publik yakni adanya sikap, pengakuan, dan kepercayaan dari masyarakat (termasuk partai politik) terhadap KPU sebagai institusi penyelenggara pemilu bahwa keputusan-keputusan yang dibuatnya dalam penyelenggaraan pemilu sepenuhnya telah menjunjung tinggi etika. Penguatan Kelembagaan KPU Selain urgensi tentang penguatan komisioner secara individu, yang tak kalah pentingnya adalah penguatan KPU secara kelembagaan. Kita semua tentu bersepakat bahwa pemilu merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat. Implikasinya adalah bahwa sepanjang penyelenggaraan pemilu telah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tidak ada sedikit pun alasan untuk menolak hasilnya. Secara teori, salah satu tolok ukur demokratis atau tidaknya pemilu adalah adanya lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri. Yang utama kemudian adalah pemilu yang demokratis sangat ditentukan kredibilitas dan profesionalitas penyelenggaranya. Ada tujuh prinsip yang berlaku umum untuk menjamin legitimasi kredibilitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu, yaitu: (a) independence; (b) impartiality; (c) integrity; (d) transparency; (e) efficiency; (f) professionalism; (g) service-mindedness . Prinsip-prinsip ini merupakan standar internasional yang bisa menjadi tolok ukur demokratis atau tidaknya suatu pemilu. Dalam kedua perspektif di atas, keberadaan KPU sebagai lembaga yang saat ini diisi individu-individu yang profesional dan mandiri adalah format yang masih relevan untuk dipertahankan. Lantas, di mana pekerjaan rumahnya? Jimly Assidiqie, mantan ketua DKPP, menyatakan hampir seluruh permasalahan yang sering muncul mengenai desain kelembagaan pemilu dipicu adanya polemik kedua institusi penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu. Polemik yang terjadi antara kedua institusi ini menunjukkan desain kelembagaan yang telah diatur dengan baik dalam peraturan perundang-undangan terdapat permasalahan dalam tataran implementasi. KPU dan Bawaslu kesulitan untuk bekerja sama dalam kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Secara teori, salah satu tolok ukur demokratis atau tidaknya pemilu adalah adanya lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri. Hubungan kelembagaan antara KPU dan Bawaslu perlu diperkuat dengan mekanisme teknis dan pelembagaan pembagian kerja yang menggambarkan adanya pembagian tugas dan kewenangan dalam penegakan pelanggaran pemilu. Hal ini untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dan tumpang tindih dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu. Artinya, KPU dan Bawaslu wajib melakukan kajian bersama atas kasus pelanggaran pemilu sebelum mengambil jalan keluarnya. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya, DKPP juga sering masih menemukan sejumlah permasalahan dalam mengambil keputusan. Pertama, kode etik penyelenggara pemilu mencampur-adukkan antara kode etik dan hukum positif yang sudah diatur dalam undang-undang. Seharusnya, muatan kode etik sepenuhnya berupa nilai dan norma yang tidak diatur dalam undang-undang . Kedua , DKPP masih melaksanakan tugas dan wewenang yang sesungguhnya tidak menjadi yurisdiksi DKPP misalnya penegakan kode etik kepada KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan KPPS merupakan bawahan KPU RI yang bersifat hierarkis. Kedua contoh kasus itu mengarahkan penulis untuk mengambil tiga isu dalam kaitan dengan penguatan KPU secara kelembagaan. Pertama, bahwa desain kelembagaan KPU secara hierarki sebagaimana berlaku saat ini masih relevan untuk dipertahankan. Kedua, pola kerja sama dalam kaitan dengan hubungan kelembagaan dengan Bawaslu dan DKPP perlu mendapatkan kajian untuk disempurnakan. Ketiga, penguatan peran KPU RI perlu ditegaskan untuk mengambil kewenangan DKPP terutama dalam hal penegakan kode etik kepada KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan KPPS yang secara hierarki adalah bawahan KPU RI. Meskipun artikel ini belum secara lugas memberikan kasus yang lebih detail maupun saran yang lebih konkret, penulis ingin menegaskan bahwa sejatinya masih banyak aspek dalam penyelenggaraan pemilu yang perlu mendapatkan perbaikan, salah satunya adalah dalam hubungan antarlembaga sebagai satu dari lima fokus dari hukum tata negara. Berbagai temuan itu juga menunjukkan betapa penguatan KPU, baik terhadap lembaga maupun komisionernya, adalah tantangan yang memiliki argumentasi sangat kuat untuk segera dicari solusinya.

Bawaslu-KPU Dorong DPRD Baru Revisi UU Pilkada

Sopi-Sopi Gedung DPRD Diperbaiki Perlahan

Chairil Anwar

Sopi-Sopi Gedung DPRD Diperbaiki Perlahan

Liwa Fair Alat Perekat Lestarikan Budaya

Tapping Box Tingkatkan Realisasi Pajak Hotel

Areal Gagal Panen Padi Meluas

Teh dan Partikel Plastik

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 10 April 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 13 April 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 14 April 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 09 April 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 02 Maret 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi