Usut Permainan Minyak Goreng

SALDA ANDALA LEMBAGA pengawasan pelayanan publik, Ombudsman RI, menemukan sejumlah temuan di lapangan terkait kelangkaan stok minyak goreng di Tanah Air. Mulai dari indikasi pembatasan pasokan hingga penyusupan minyak goreng yang dilakukan oknum. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, membeberkan indikasi pembatasan pasokan terlihat disimpan di gudang-gudang pasar ritel modern. "Apakah ada indikasi penimbunan? Ini akan didalami lebih lanjut lagi oleh Satgas Pangan," ujar dia, Selasa (22/2). Satuan Tugas Pangan Polri masih enggan menyebut adanya permainan kartel di tengah kelangkaan minyak goreng. "Kami belum mau mengatakan ada kartel. Sebab, ada fakta harus dikumpulkan," ujar Ketua Satgas Pangan Polri Irjen Helmy Santika, Selasa (22/2). Menurut dia, temuan dugaan pelanggaran yang menyebabkan minyak goreng langka di pasaran harus dibuktikan terlebih dahulu. Sampai saat ini, penyidik Polri masih mendalami temuan-temuan di Sumatra Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah. Di Sumatra Utara, misalnya, penyidik menemukan dugaan penimbunan 1,1 juta kilogram minyak goreng yang belum didistribusikan. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, kepolisian menemukan 61,18 ton minyak goreng curah dari Kalimantan Selatan disalahgunakan peruntukannya. Di Provinsi Lampung, kepolisian setempat mendapati 32 ribu dus minyak goreng atau sekitar 345.600 liter di CV Sinar Laut Kota Bandar Lampung belum didistribusikan. Penumpukan stok terjadi penundaan lantaran ada proses administrasi perusahaan yang hingga saat ini belum selesai. "Kata pemilik perusahaan ini, barangnya belum dikeluarkan karena sistem administrasinya berjalan lama di pusat sehingga penyaluran sedikit terhambat. Namun, tadi kami minta besok (hari ini) harus segera disalurkan," kata Dirkrimsus Polda Lampung Kombes Arie Rachman Nafarin. Terkait temuan itu, Direktur CV Sinar Laut Andre Wijaya membantah perusahaannya menimbun ratusan ribu liter minyak goreng di gudangnya. "Ini bukan nimbun, tidak ada itu penimbunan karena semua stok minyak goreng ini sudah terdaftar di Kementerian Perdagangan," ujarnya. Peringatan Keras Pengamat hukum Universitas Lampung, Yusdianto, mengapresiasi langkah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Polda Lampung, dan Satgas Pangan Mabes Polri mengungkap temuan tersebut. Menurut dia, CV Sinar Laut semestinya mendapat peringatan keras “Tidak boleh ada kartel apa lagi penyimpanan stok. Jadi, saya kira dalam hal ini dengan adanya sidak itu perlu jadi catatan dan peringatan keras kepada para pelaku usaha yang coba untuk menggunakan situasi dan keadaan dalam memainkan distribusi barang (minyak goreng) ini,” kata dia. Menanggapi adanya temuan tersebut, Kepala Kantor Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah II Wahyu Bekti Anggoro mengatakan akan mencermati lebih jauh alasan penundaan penyaluran dengan memanggil pelaku usaha yang bersangkutan. "Apabila ditemukan faktor lain, selain penundaan akibat dari proses penyelesaian masalah selisih harga produksi dengan HET yang ditetapkan dan berpotensi melanggar Undang-undang, KPPU akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan," ujarnya. (ANT/MI/CK7/TRI/CR2/R5) salda@lampungpost.co.id

Usut Permainan Minyak Goreng

Polisi Temukan 32 Ribu Dus di CV Sinar Laut

Belajar Beternak Lebah Madu di Suhita Bee Farm Lampung

Presiden Prediksi NasDem Jadi Partai Besar

ricky marly

Presiden Prediksi NasDem Jadi Partai Besar

Optimalkan Aturan PPKM Hadapi Libur Panjang

BOR Lampung Meningkat Hingga 33 Persen

NasDem Siapkan 3 Nama untuk Pilpres 2024

Lampung Masuk 10 Provinsi Tertinggi Lonjakan Covid

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 09 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 10 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 08 September 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi