Usut Tuntas Mafia Tanah di Bandar Lampung

KEPOLISIAN Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung didorong agar mengusut tuntas mafia tanah yang melibatkan oknum PNS dan honorer Badan Pertanahan Nasional (BPN). Polisi harus menelusuri pihak lain yang diduga terlibat. Pengamat hukum Universitas Lampung Yusdianto meminta Polresta tidak hanya berhenti pada ASN BPN dan pegawai honorer. Semua pihak yang diuntungkan harus bisa diungkap. "Masalah ini harus ditelusuri apakah ada pihak lain yang bermain, terkait peristiwa yang sama perlu diusut tuntas," kata dia saat dihubungi Lampung Post, Selasa (8/2) malam. Selain mengusut orang-orang yang diduga terlibat, polisi juga harus menelusuri apakah ada korban lain. "Semua yang pernah dilakukan si pelaku, sertifikat lahan yang dibuat melalui tangan dia harus ditelusuri," kata dia. Di sisi lain, Yusdianto juga mengingatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN agar menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk membenahi jajaran sampai tingkat bawah. Sehingga hal serupa tidak terjadi di kemudian hari, terutama di Bandar Lampung. Jika tidak dibenahi, kepercayaan publik terhadap BPN Bandar Lampung akan makin buruk. "Membenahi manajemen tata kelola yang ada di BPN Bandar Lampung, tidak diperkenankan lagi PNS maupun makelar yang menjualbelikan atau menjadikan itu bahan mainan," kata dia. Untuk diketahui, Polresta Bandar Lampung membongkar sindikat mafia tanah di BPN Bandar Lampung. Korban Betty, pemilik tanah, mengalami kerugian mencapai Rp4 miliar akibat ulah para pelaku. Adapun tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan pegawai BPN Bandar Lampung Jalis Dawami (37) yang kini bertugas di BPN Mesuji. Honorer BPN Bandar Lampung Aditya Novantri (34) dan seorang wiraswasta Ujang Suryadi (41), warga Campang Jaya. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Devi Sujana mengatakan terbongkarnya kasus sindikat mafia tanah ini setelah pihaknya menindaklanjuti laporan korban Betty. Tanah seluas 5.000 m2 di Jalan Ir Sutami, Kelurahan Campangjaya, Sukabumi, pada 2019 yang mengikuti Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah dikuasai tersangka Ujang. Akibat kejadian itu korban mengalami kerugian mencapai Rp4 miliar. Kasat mengatakan ketiga tersangka menyasar tanah-tanah yang ada di Bandar Lampung, terutama tanah tidak bersertifikat dan tidak dikelola pemiliknya. Para tersangka berkerja sama mengukur tanah, membuat sporadik yang isinya tidak benar dan membuat sertifikat tidak sesuai dengan prosedur. (CK2/K1)

Usut Tuntas Mafia Tanah di Bandar Lampung

Polisi harus menelusuri pihak lain yang diduga terlibat.

Omah Tawon Mataram Tempat Belajar Mengolah Madu

Cegah Lampung Level 3

ricky marly

Cegah Lampung Level 3

Kapolda Jateng Janji Bebaskan 64 Warga Wadas

MU Hentikan Penjualan Kostum Mason Greenwood

Frank Lampard Minta Everton Tetap Tenang

Presiden Nyatakan Pemerintah Junjung Kebebasan Pers

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 09 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 10 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 08 September 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi