Zona Integritas dan Peringatan Dini Kepala Daerah

Arizka Warganegara Dosen Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila SEORANG kawan berkabar bertanya soal Lampung. Beliau heran karena hanya dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, kepala daerah di Lampung banyak terkena operasi tangkap tangan (OTT). Kawan tersebut, yang kebetulan seorang warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, berujar, "Sungguh mengherankan! Lampung sejauh yang saya tahu termasuk provinsi miskin di Indonesia, bahkan masuk dalam tiga besar miskin di Sumatera. Apa lagi yang dikorupsi atau motif apa yang membuat OTT subur di Lampung?" Saya mencoba menjelaskan kepada beliau bahwa ini semua konsekuensi dari high cost politics atau politik berbiaya tinggi yang masif dimulai sejak Pilkada 2010 yang lalu. Beliau lantas bertanya kembali, “Apa motifnya untuk Lampung?” Saya kembali memberikan penjelasan bahwa konsekuensi dari business driven politics atau politik yang berteraskan bisnis memang selalu melahirkan para politisi yang berpijak pada penguasaan logistik untuk menang dalam pilkada. Tipikal politisi model seperti ini selalu percaya bahwa untuk menang dalam pilkada, diperlukan kolaborasi antara group of business dan politisi lokal dirajut dalam bingkai hubungan yang saling menguntungkan ( mutual relations ). Perilaku koruptif yang berujung pada kebijakan kepala daerah bisa diantisipasi dengan meminimalisasi kontak langsung person to person seperti yang belaku lazim di negara-negara maju. Pada bagian lain, politisi yang seperti ini selalu percaya kemenangan dalam pilkada dapat diperoleh jika menguasai logistik lebih dari kandidat yang lain, padahal argumen seperti ini seharusnya dikoreksi. Kemenangan pilkada itu ditentukan dengan banyak faktor, antara lain jaringan politik, uang, sentimen etnis vis a vis agama, personalitas calon, dan lain-lainnya. Jika dirumuskan, kemenangan pilkada tersebut seperti layaknya sebuah pemodelan: x = y1 + y2 + y3 + y4 dst. Semua faktor yang tersebut adalah pelengkap dan saling melengkapi. Soal mana faktor yang lebih dominan, itu sangat bergantung pada aspek demografis dan pola perilaku pemilih di setiap tempat. Sebagai contoh, perilaku pemilih Metro tentunya berbeda dengan Bandar Lampung. Finansial berlebih tapi tidak didukung dengan jejaring politik yang memadai akan sama saja dengan logika membeli garam dan menggarami air laut. Politik berbiaya tinggi menyebabkan baik elite maupun pemilih berpotensi saling bertukar; menukar suara dengan sejumlah uang. Pada poin lanjutan, relasi itu pun kemudian berkembang tidak hanya antara calon kepala daerah dan pemilih, tetapi juga hubungan antara politisi lokal dan pemilik modal. Narasi seperti itulah sekiranya lingkaran setan atau vicious cycle yang terjadi antarsemua pihak yang terlibat dalam proses pilkada. Ada beberapa hal yang menjadi pembeda antara politik Lampung dan beberapa daerah lainnya seperti yang saya tulis dalam disertasi doktor saya di University of Leeds, Inggris. Politik berbiaya tinggi di Lampung menjadikan para politisi tersandera untuk memainkan pundi uang negara yang secara kebetulan para kepala daerah mempunyai akses kebijakan terhadap APBD. Whilst Lampung’s politics appear to have been moving toward a strong business orientation even as ethnic sentiment continues to play a major role especially in some Javanese majority areas, in other parts of Indonesia such as Banten, Central Kalimantan, and South Sulawesi, kinship politics still dominate (Aspinall and As’ ad, 2016; Buehler, 2013; Hamid, 2014) . In Bali, rivalry among aristocratic families still influences daily local politics (MacRae and Putra, 2008). Lampung menjadi provinsi yang bergerak menjadi provinsi yang politiknya cenderung berorientasi business driven walau di beberapa daerah sentimen etnis tetap dominan. Sementara itu, di provinsi lain seperti Banten, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan, pola lama masih dominatif, politik kinship atau politik kekerabatan. Perbedaan Lampung dengan beberapa provinsi tersebut, yakni Banten, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Bali, menjadi peringatan dini buat Lampung. Daerah ini sangat rawan untuk terjadinya korupsi politik. Politik berbiaya tinggi di Lampung menjadikan para politisi tersandera untuk memainkan pundi uang negara yang secara kebetulan para kepala daerah mempunyai akses kebijakan terhadap APBD, misalkan. Pola berbagi proyek juga merupakan bagian dari narasi bagaimana uang memengaruhi politik. Ini terbukti dalam banyak kasus OTT, polanya hampir sama, terkait dugaan penyuapan terhadap kepala daerah untuk sejumlah proyek. Pesan buat K epala Daerah Sekali lagi, menghindari korupsi politik menjadi bagian dari bagian kemampuan kepala daerah untuk membagi orientasi dirinya sebagai politisi dan pengemban amanat rakyat. Sebagai politisi yang bermain pada arena high cost politics , tuntutan patronase politik berbiaya tinggi tentunya menjadi hal yang sulit dihindari, akan tetapi peluang itu ada. Tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh kepala daerah bersumbu pada masalah umum di Indonesia yaitu mereduksi kemiskinan, meningkatkan mutu pendidikan, termasuk di dalamnya akses pendidikan untuk semua kalangan dan buruknya layanan kesehatan, serta ketersediaan sarana-prasarana kesehatan. Ketiga hal ini seharusnya menjadi prioritas pembangunan. Pada bagian lain, sebagai pengemban amanah rakyat, idealnya kepala daerah harus mempunyai cetak biru pembangunan yang tegas dan jelas. Tegas terhadap tindakan koruptif. Moral individual menjadi hal pokok terjadinya reformasi publik dan menjauhkan kepala daerah dari perilaku koruptif. Guna merespons hal itu, saya pikir kepala daerah harus mempertimbangkan nomenklatur birokrasi yang adaptif dengan perkembangan global. Perilaku koruptif yang berujung pada kebijakan kepala daerah bisa diantisipasi dengan meminimalisasi kontak langsung person to person seperti yang belaku lazim di negara-negara maju. Implementasi e-government termasuk di dalamnya e-budgeting dan e-procurement pada satu sisi dibuat untuk meminimalisasi kontak langsung tersebut. Akan tetapi, kita juga meyakini bahwa alat tersebut tetaplah alat yang tetap memungkinkan dimanipulasi sistemnya. Pada akhirnya, moral individual menjadi hal pokok terjadinya reformasi publik dan menjauhkan kepala daerah dari perilaku koruptif. Sejarah Romawi memberikan pesan bahwa jatuh dan mundurnya peradaban Romawi disebabkan perilaku elite yang koruptif dan masyarakatnya yang melanggar etika kepatutan berperilaku sebagai manusia.

Zona Integritas dan Peringatan Dini Kepala Daerah

Baju Lebaran

Bakteri Usus Makan Obat

Chairil Anwar

Bakteri Usus Makan Obat

Manasik Haji Mulai Digelar Minggu ini

718 Mahasiswa Unila akan KKN di Lambar

TNI-Polri di Lampura Gelar Patroli Bersama

Arinal-Herman Benahi Kota

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 09 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 10 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 11 September 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi