Omnibus Law Momentum Perbaiki Sistem Sertifikasi Halal

PENYUSUNAN omnibus law RUU cipta kerja dianggap sebagai momentum tepat untuk melakukan perbaikan menyeluruh sistem sertifikasi halal, dengan sebelumnya hal itu diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Direktur Hukum dan Hubungan Internasional Halal Institute Deny Hariyatna mengatakan saat ini masih banyak kendala terkait proses sertifikasi halal. Salah satu yang utamanya ialah perihal Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang masih terfokus di MUI. "Saat ini LPH masih hanya ada di MUI terpusat di sana, jadi banyak yang mendapat sertifikasi ini harus mengantre panjang," ujar Deny, dalam audiensi dengan Fraksi PDIP DPR RI, di gedung DPR Jakarta, Kamis (25/6). Deny mengatakan dalam RUU cipta kerja nantinya diharapkan akan dibuka peluang bagi banyak pihak lain untuk berperan menjadi LPH. "Ormas Islam banyak yang memiliki SDM dan kemampuan menjadi LPH. Begitu juga perguruan tinggi, mereka memiliki lab-lab yang mumpuni dan dapat dimanfaatkan," ujar Deny. Deny mengungkapkan bila sistem halal dapat diperbaiki dan berjalan lebih maksimal, akan ada peluang lapangan pekerjaan yang besar bagi masyarakat. "Karena nanti perusahaan-perusahaan harus ada penyelia halal, ada auditor juga. Akan ada ribuan lapangan pekerjaan yang diciptakan," ujar Deny. Ia juga mengatakan bahwa agar tak berjalan tanpa kendali, nantinya dapat disusun sistem pengawasan agar LPH tetap bekerja sesuai ketentuan dalam menilai produk halal. Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDIP, Diah Pitaloka, mengatakan penyusunan omnibus law RUU cipta kerja memang menjadi momentum yang tepat untuk memperbaiki sistem sertifikasi halal di Indonesia. Ia mengatakan PDIP sangat concern pada isu tersebut dan akan mengawal pembahasannya di RUU cipta kerja. "Kami memang menyoroti ini, termasuk dalam penyusunannya di omnibus law . Ini kan kebutuhan banyak orang. Memang ini momen yang tepat untuk mengevaluasi soal jaminan produk halal ini," kata Diah. Diah mengatakan akan melakukan kajian dan mendata hal-hal yang dianggap menjadi masalah terkait hal tersebut. Dialog dan diskusi dengan berbagai pihak, termasuk Halal Institute juga akan terus dilakukan. (MI/S1)

Omnibus Law Momentum Perbaiki Sistem Sertifikasi Halal

Berlutut Sebelum Bertanding

Kunjungan Bupati Way Kanan

Eka Setiawan

Kunjungan Bupati Way Kanan

BNNP Musnahkan Sabu Seberat 2,813 KG

Penyimpan 4 Gram Sabu Divonis 4 Tahun

Kemenag Ajukan Kenaikan Pagu Indikatif 2,48%

Izin Pemilik Tambang Maut Bisa Dicabut

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

Pendaftar Jalur SNBP Itera dan Unila Terus Bertambah

Perhotelan Turun hingga 50 Persen Akibat Efisiensi Anggaran

Panitia Universitas Tak Bisa Tangani Kasus Gagal PDSS

Efisiensi Anggaran ke Daerah Berlaku untuk DAK dan DAU

Eva Dwiana Resmikan JPO Milenial

Optimalkan Ekonomi Biru dan Hijau untuk Tingkatkan Kebijakan Fiskal

Penanganan Korupsi Berlanjut

Awasi Kebijakan Harga Singkong di Lapangan

POPULAR POST

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 30 Mei 2025

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 04 Juni 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 05 Juni 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda