Indonesia Krisis Lahan Sawah

TRIYADI ISWORO INDONESIA sangat kekurangan lahan sawah saat ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, lahan baku sawah saat ini hanya 7,1 juta hektare. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih mengungkapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mencapai 260 juta jiwa, setidaknya dibutuhkan sekitar 12 juta ha lahan sawah. Dengan produktivitas rata-rata 5 ton per ha, artinya akan ada produksi gabah 60 juta ton atau setara 30 juta ton beras dalam sekali panen. Hasil sebanyak itu nantinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Beras tidak hanya diubah menjadi nasi sebagai bahan pangan pokok sehari-hari, tetapi juga dibuat sebagai produk yang memiliki nilai tambah. Kenyataannya sekarang luas baku sawah terus berkurang. Ia mengatakan setidaknya sekitar 50 ribu ha sawah beralih fungsi setiap tahun. Hal itu pun akan terus terjadi jika pemerintah tidak memiliki langkah konkret yang mampu mencegah penyusutan luas sawah. Adapun upaya pembukaan sawah-sawah baru juga dinilai tidak efektif dalam menggantikan jumlah lahan yang berkurang. "Apa lagi program sawah baru dari rawa, itu tidak efektif. Menurut kami masih ada banyak lahan darat yang bisa dimanfaatkan. Rawa itu semestinya dimaksimalkan fungsinya untuk konservasi atau untuk pengembangan sumber pangan lainnya, seperti ikan, bukan diubah jadi sawah," ujar Henry kepada Media Indonesia (grup Lampung Post ), Selasa (18/12). "Masih banyak lahan darat yang bisa dimanfaatkan." Terlebih, menurutnya, hasil produksi padi dari lahan rawa baru juga tidak akan semaksimal sawah-sawah existing . Restorasi Badan Restorasi Gambut (BRG) optimistis target pemulihan lahan gambut seluas 2,49 juta ha dapat selesai pada 2020. Sekretaris BRG, Hartono, menyampaikan 2.492.523 ha terbagi dalam kawasan lindung seluas 684 ribu ha, kawasan budi daya berizin 1.410.943 ha, dan kawasan budi daya tidak berizin 396.943 ha. "Tugas BRG tidak terlalu berat untuk ini, dari total pemulihan lahan gambut 1,4 juta ha ada di kawasan konsesi. Kemudian, 700 ribu ha ada di hutan produksi dan hutan lindung serta area peruntukan lain yang tidak berizin. Kami optimistis dapat tercapai," ujar dia, dalam diskusi panel sebagai rangkaian acara sosialisasi pencegahan dan gratifikasi antikorupsi BRG, di Jakarta, pada Selasa (18/12). Hartono mengatakan ada empat kategori untuk penentuan peta indikatif lahan gambut yang dipulihkan, yaitu lahan yang bergambut, kondisi tutupan lahan, keberadaan kanal dan dampak pengembangan kanal, serta histori kebakaran dalam lima tahun terakhir. Dia memaparkan salah satu dari fungsi BRG selain memulihkan lahan gambut ialah membuat pemetaan kesatuan hidrologis gambut (KHG). Berdasarkan Peraturan Presiden 1/2016 tentang Badan Restorasi Gambut, ditetapkan tujuh provinsi prioritas pemulihan gambut dengan 106 KHG. "Namun pada 2018 baru sekitar 30 KHG yang selesai dilakukan," ujarnya Tujuh provinsi itu meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Papua. Menurut Hartono, dari delapan fungsi BRG, lebih banyak tersita pada pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan lahan gambut, seperti sekat kanal dan sumur. Sementara untuk penataan ulang area gambut terbakar, pelaksanaan supervisi secara terstruktur belum bisa dilaksanakan oleh BRG. "Masih uji coba dengan kesediaan dari pemegang izin lahan konsesi untuk dilakukan pendampingan oleh BRG," kata dia. Fungsi BRG juga belum dapat maksimal, dikarenakan masih aturan pelaksana yang belum dibuat, salah satunya peraturan menteri kehutanan terkait pemulihan lahan gambut di kawasan konsesi. (MI/S2) triyadi@lampungpost.co.id

Indonesia Krisis Lahan Sawah

Setiap tahun, setidaknya sekitar 50 ribu ha lahan sawah beralih fungsi.

Nilai Sarpras di Bawah Standar

Hak Asasi Petani Diadopsi PBB

Firman Luqmanulhakim

Hak Asasi Petani Diadopsi PBB

Satgas Pangan Polri Siap Amankan Ketersediaan Pangan dan BBM

2019, Gunakan Kantong Plastik Didenda

Siswa SMPN 2 Pringsewu Belajar Jurnalistik

Media Group Gelar Workshop Bantuan Hidup Dasar

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 02 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 04 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 03 September 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi