Pemerintah Susun Skema KIP Kuliah

FIRMAN LUQMANULHAKIM PEMERINTAH menyiapkan skema penerapan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. KIP diharapkan dapat menutup keterbatasan yang ada pada beasiswa bidikmisi. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan ada tiga skema yang akan dibahas bersama Kementerian Keuangan. Pertama, bantuan berupa sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) seperti halnya beasiswa peningkatan prestasi akademik (PPA). Kedua, SPP dengan biaya hidup yang ditanggung pemerintah. Ketiga, SPP plus biaya buku. "Ada tiga skema yang kami ajukan," kata Nasir di sela kunjungannya ke Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Rabu (27/3). Ia menjelaskan saat ini di perguruan tinggi negeri hanya menyerap 10% mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi secara ekonomi tidak mampu. Sementara di perguruan tinggi swasta hanya 8%. Ada tiga skema yang kami ajukan. "Saya mengusulkan kepada Pak Presiden Joko Widodo ini harus bisa di- c over sampai 20% sesuai dengan undang-undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengamanatkan PTN minimal 20% dari anak yang secara ekonomi tidak mampu," ujar Nasir. Untuk diketahui, pada Pasal 74 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan PTN wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, serta tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% dari seluruh mahasiswa baru yang diterima juga tersebar pada semua program studi. Sebelumnya, Presiden Jokowi menjanjikan anggaran KIP Kuliah sebagai program perluasan bagi KIP yang telah diterapkan jika ia terpilih kembali menjadi presiden. Selama ini KIP yang diberikan selama masa pemerintahannya baru mencakup SD, SMP, dan SMA/SMK. Program pendidikan gratis di empat tahun masa pemerintahan Jokowi-JK sudah berjalan optimal. Tidak kurang dari 20 juta siswa kurang mampu secara ekonomi, saat ini sudah menerima KIP. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar pada Pasal 2 menerangkan bahwa PIP bertujuan membantu biaya personal pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin, yang terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan formal atau nonformal. Tutupi Keterbatasan Gagasan Presiden memperluas layanan Kartu Indonesia Pintar ke jenjang pendidikan tinggi atau disebut KIP Kuliah diharapkan dapat menutup keterbatasan yang ada pada program bidikmisi. Menristek mengatakan program tersebut akan menutupi kekurangan kuota bidikmisi. Menurutnya, keberadaan bidikmisi baru bisa menutupi bantuan untuk mahasiswa miskin 10% saja. "Padahal amanah undang-undang itu kan 20%," ujarnya. Nasir mengaku belum bisa menyebut jumlah penerima dan berapa besaran unit dana yang dialokasikan untuk KIP Kuliah. "Anggaran untuk KIP Kuliah akan diambil dari pergeseran penggunaan anggaran infrastruktur dan menyisir anggaran lain yang tidak memiliki nilai tambah," ujar dia. (MI/S1) firman@lampungpost.co.id

Pemerintah Susun Skema KIP Kuliah

Saat ini di perguruan tinggi negeri hanya menyerap 10% mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi secara ekonomi tidak mampu.

Siswa SMP di Lambar Siap Mengikuti UNBK

Mahasiswa S-3 UIN Kaji Perencanaan Pendidikan

Delima Natalia Napitupulu

Mahasiswa S-3 UIN Kaji Perencanaan Pendidikan

Sains Perlu Jadi Arus Utama Mitigasi Bencana

Oknum Lurah Diduga Pungli Sertifikat

Ayah Pemerkosa Anak Kandung Divonis 18 Tahun

Terpidana Hukuman Mati Berharap Keajaiban

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

Pendaftar Jalur SNBP Itera dan Unila Terus Bertambah

Perhotelan Turun hingga 50 Persen Akibat Efisiensi Anggaran

Panitia Universitas Tak Bisa Tangani Kasus Gagal PDSS

Efisiensi Anggaran ke Daerah Berlaku untuk DAK dan DAU

Eva Dwiana Resmikan JPO Milenial

Optimalkan Ekonomi Biru dan Hijau untuk Tingkatkan Kebijakan Fiskal

Penanganan Korupsi Berlanjut

Awasi Kebijakan Harga Singkong di Lapangan

POPULAR POST

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 30 Mei 2025

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Sabtu, 14 Juni 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 11 Juni 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda