RUU Kesehatan Belum Akomodasi Kelompok Rentan

KETUA Ombudsman RI Mokhammad Najih menilai bahwa Rancangan Undang-undang Kesehatan belum mengakomodasi hak-hak kesehatan kelompok rentan dalam memperoleh layanan kesehatan. "Kelompok rentan termasuk kaum marginal, difabel, anak-anak, perempuan, dan masyarakat yang ada di 3T (terjauh, terluar, tertinggal)," kata Najih di Jakarta, Selasa (11/4). Dikatakannya, setiap orang berhak atas layanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan tanpa diskriminasi. "Dalam mewujudkannya, merupakan tanggung jawab negara, pemerintah pusat dan daerah," kata Mokhammad Najih. Di RUU Kesehatan, menurut dia, disebutkan setiap orang bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Di samping itu, hak masyarakat untuk mengakses informasi kesehatan perlu menjadi perhatian pemerintah dan diatur dalam RUU ini. "Yaitu hak untuk memperoleh informasi dan edukasi dari tenaga medis dan atau tenaga kesehatan yang perlu diatur dalam RUU ini," katanya. Pihaknya meminta agar pemda dan masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, pelaksanaan layanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Ombudsman RI menilai bahwa dalam rangka memberikan layanan kesehatan yang baik bagi masyarakat, agar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat semata. Pemerintah daerah harus turut berkontribusi dan diperlukan kesiapan serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, khususnya dalam hal ketersediaan sumber daya kesehatan, tenaga kesehatan, dan sistem pembiayaan kesehatan di daerah. "Untuk itu, perlu ada pembagian urusan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ini tidak hanya diambil kebijakan di pusat, tetapi juga kewenangan daerah perlu diperjelas," katanya. Terutama yang berkaitan dengan perizinan, misalnya perizinan praktik tenaga kesehatan, mulai dari praktik dokter, praktik perawat, dan praktik apoteker.(ANT/E2)

RUU Kesehatan Belum Akomodasi Kelompok Rentan

Dosen tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai individu. Namun, menjadi bagian dari tujuan institusinya.

Penilaian dan Beban Kerja Dosen akan Disesuaikan

E-Paper Lampung Post, Edisi Rabu, 12 April 2023

Nur Jannah

E-Paper Lampung Post, Edisi Rabu, 12 April 2023

Menakar Potensi Keuangan Syariah dan Keuangan Sosial di Lampung

Ekonomi Syariah Lampung Tumbuh

Sebagian JCH Lampung Sudah Perekaman Biometrik

Dishub Lamsel Dirikan Posko di Pintu Tol

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 09 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 10 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 08 September 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi