PTS Perlu Penguatan Mutu Setara Kampus Negeri

GUNA meningkatkan kualitas perguruan tinggi swasta (PTS) di daerah agar memiliki daya saing dengan perguruan tinggi negeri (PTN), perlu adanya penguatan kualitas. Pengamat pendidikan sekaligus guru besar bidang Ilmu Pendidikan Anak Berbakat pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Rochmat Wahab, mengatakan penguatan kualitas itu di antaranya menggenjot disiplin manajemen PTS daerah. “Itu membutuhkan kejujuran dan kerja tuntas,” ujar Rochmat, baru-baru ini. Dia mengakui saat ini sejumlah PTS di luar Jawa memiliki kualitas yang cukup baik, seperti di Lampung, Palembang, Padang, Makassar, Denpasar, dan Mataram. Namun, masih ada PTS di daerah lain yang kualitasnya masih rendah. Untuk itu, mereka perlu bekerja sama dengan PTN kota setempat atau PTN dan PTS kota lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kekuatan yang dimiliki perguruan tinggi mitra. “Bermitra dengan PTN bisa dilakukan dengan capacity building institusi dan sumber daya manusia. Bisa juga dengan meminjam dosen PTN untuk jabatan posisi atau sebagai dosen luar biasa. Bisa juga resource sharing dan sebagainya,” kata dia. Upaya lain yang dilakukan yakni memfasilitasi mahasiswa mengikuti kompetisi tingkat lokal, daerah tingkat I, nasional, dan internasional. Upaya itu dilakukan untuk meningkatkan akreditasi. Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Budi Djatmiko mengakui ketimpangan kualitas PTS di daerah juga disebabkan minimnya anggaran antara PTN dan PTS. Dalam nota keuangan APBN 2019, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Rp41,26 triliun. Anggaran itu naik jika dibandingkan dengan 2018 sebesar Rp39,87 triliun, sedangkan anggaran pada 2017 sejumlah Rp37,7 triliun, dan 2016 senilai Rp37,67 triliun. Dari total anggaran itu, anggaran untuk penguatan riset dan pengembangan nilainya sangat kecil. Untuk tahun ini hanya Rp2,01 triliun. Jumlah itu memang naik jika dibandingkan dengan 2018 yakni Rp1,84 triliun dan 2017 sejumlah Rp1,5 triliun. Menurut dia, pemerintah harus berpikir holistis, tidak ada dikotomi anggaran antara PTN dan PTS. “Dari 100% anggaran APBN untuk pendidikan tinggi, hanya 7% untuk PTS, sisanya 93% buat PTN. Padahal dari jumlah, PTN hanya 200 universitas, sedangkan PTS ada 4.500-an,” ujarnya. (MI/S1)

PTS Perlu Penguatan Mutu Setara Kampus Negeri

Raker UIN Lampung Hasilkan 4 Rekomendasi

10 PTN Penerima Bidikmisi Terbanyak

Delima Natalia Napitupulu

10 PTN Penerima Bidikmisi Terbanyak

RI Berisiko Jadi Penampung Sampah Asing

Lampung segera Miliki Inkubasi Tanaman Nusantara

Kemenkominfo-FISIP Unila Workshop Bermedia Sosial

UTBK Gali Potensi Akademik Calon Mahasiswa

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Guru PJOK Punya Peran untuk Membantu Pencegahan Penyakit

Koran Digital Lampung Post, Edisi Sabtu, 19 Juli 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 21 Juli 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda