UMAR ROBBANI
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah, serta TNI/Polri dan dapat mendukung percepatan program vaksinasi Covid-19.
Mendagri menjelaskan percepatan vaksinasi diperlukan agar penerima vaksin memiliki kekebalan kelompok (herd immunity). Dengan demikian, rantai penyebaran dan penularan Covid-19 dapat diputus.
Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya vaksin.
“Tolong dibantu kampanye vaksin ini, agar bisa diterima publik, karena masih ada beberapa daerah yang masih memiliki komunitas yang antivaksin ini,” ujar Tito dikutip dari siaran pers Kemendagri, Selasa (26/1).
Mendagri mengingatkan vaksinasi bukan obat. Fungsinya menstimulasi dan merangsang kekebalan tubuh untuk mengeluarkan antibodi spesifik yang bisa melawan Covid-19. Oleh karena itu, kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19 meski sudah menerima vaksinasi harus tetap dilakukan.
“Tolong disampaikan betul kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu bukan obat. Vaksinasi untuk merangsang kekebalan tubuh agar antibodi yang bisa melawan Covid-19,” ujar Mendagri.
Ia menuturkan vaksinasi bertujuan memproteksi seseorang sehingga memiliki antibodi yang melindungi diri dari paparan berikutnya. Selain itu, dari vaksinasi diharapkan tercipta kekebalan kelompok.
Namun demikian, ujar Tito, kekebalan kelompok hanya akan terjadi jika dua per tiga populasi sudah memproduksi antibiodi dalam tubuhnya pada waktu atau periode yang sama.
Empat Jenis
Di sisi lain, Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk menggunakan empat jenis vaksin Covid-19 buatan luar negeri. Antara lain Sinovac dari Tiongkok, Novavax dari Amerika Serikat, AstraZeneca dari Inggris, dan Pfizer dari Jerman.
Vaksin-vaksin tersebut telah diamankan Pemerintah Indonesia sebelum mendapatkan persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hal ini dilakukan mengingat kapasitas vaksin global sangat terbatas untuk memenuhi 70% populasi dunia.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut hal itu merupakan pilihan terbaik dari semua alternatif yang ada. Apalagi, Presiden Jokowi meminta segera menyelesaikan program vaksinasi dalam 12—15 bulan.
“Ini bukan pilihan yang ideal, melainkan pilihan terbaik dari alternatif yang ada. Kalau kita pilih vaksinnya cuma 2, tapi selesainya 3 tahun percuma juga, karena belum tentu vaksin punya daya tahan tiga tahun,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Kabar terbaru menyebut sebanyak 600 juta dosis vaksin telah diamankan Pemerintah Indonesia dari empat produsen vaksin di atas. Seperti diketahui, vaksin Sinovac menjadi yang pertama diberikan izin darurat atau emergency user authorization (UEA) dari Badan POM pada 11 Januari 2021. (MI/S1)
