Aksesibilitas Beras dan Kemiskinan

Razali Ritonga Alumnus Georgetown University, AS, dan Lemhannas RI angkatan ke-46 RILIS Badan Pusat Statistik (BPS), sebulan lalu, mengumumkan produksi beras dalam setahun terakhir meningkat 2,29%, yaitu dari 31,36 juta ton pada 2021 menjadi 32,07 juta ton pada 2022. Peningkatan produksi beras itu antara lain disebabkan bertambahnya luas panen dan meningkatnya produktivitas hasil panen. Luas panen bertambah 0,43% dan produktivitas hasil panen meningkat 0,44% selama 2021—2022. Secara faktual, meningkatnya produksi beras itu memberikan harapan akan terwujudnya swasembada beras di Tanah Air. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa meski swasembada beras tercapai, hal itu belum menjamin seluruh penduduk, terutama penduduk miskin memiliki kemampuan dalam memenuhi konsumsi beras secara layak. Itu karena terpenuhinya swasembada pangan belum menjamin harga beras turun, sedangkan rendahnya daya beli penduduk miskin belum cukup mampu mengakses beras di pasaran. Kemampuan penduduk miskin dalam memenuhi konsumsi beras berpengaruh besar terhadap status kemiskinan. Hal itu mengingat kontribusi beras yang cukup besar terhadap garis kemiskinan (GK). Hal serupa disampaikan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah tentang Pengendalian Inflasi (14/9), yang menyebutkan konsumsi beras memengaruhi kemiskinan yang utama. Tercatat, pada Maret 2022 kontribusi beras terhadap GK di perdesaan 23,04% dan di perkotaan 19,38%. Dalam konteks itu, tingginya kontribusi beras terhadap GK di perdesaan daripada di perkotaan pararel dengan tingkat kemiskinannya. Angka kemiskinan pada Maret 2022 di perdesaan sebesar 12,29%, sedangkan angka kemiskinan di perkotaan 7,50%. Hal itu sekaligus mengisyaratkan, makin tinggi kontribusi beras terhadap GK di suatu daerah cenderung, makin tinggi pula tingkat kemiskinannya di daerah itu. Selain berpotensi meningkatkan angka kemiskinan, makin tinggi kontribusi beras terhadap GK cenderung memperdalam kedalaman dan keparahan kemiskinan. Hal itu termanifestasi dari indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan di perdesaan yang lebih tinggi daripada di perkotaan. Indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2022 di perdesaan 2,125, sedangkan di perkotaan 1,187. Sementara indeks keparahan kemiskinan pada Maret 2022 di perdesaan 0,542, sedangkan di perkotaan 0,286. Mendistorsi Kualitas SDM Pada tahap lanjut, tingginya angka kemiskinan yang disertai dengan memburuknya kedalaman dan keparahan kemiskinan akibat kontribusi beras yang besar terhadap GK, berpotensi menurunkan kualitas SDM. Hal itu bisa terjadi karena kian besar kontribusi beras terhadap GK akan menurunkan kualitas pangan yang dikonsumsi serta menurunkan porsi pengeluaran pendidikan dan kesehatan. Pada aspek pangan, meningkatnya kontribusi beras terhadap GK mengakibatkan menurunnya kualitas pangan yang dikonsumsi. Hal itu terjadi karena makin besar porsi pengeluaran untuk beras akan menurunkan porsi pengeluaran untuk kebutuhan pangan lainnya, khususnya pada pemenuhan protein. Sementara pada aspek nonpangan, makin besar porsi pengeluaran untuk beras kian menurunkan porsi pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan. Sementara pendidikan dan kesehatan merupakan elemen dasar kapabilitas penduduk dan komponen penting dari kualitas SDM dan pembangunan manusia. Dalam beberapa tahun terakhir akibat dampak Covid-19 yang menyebabkan menurunnya derajat kesehatan penduduk, pengeluaran untuk kesehatan perlu mendapatkan perhatian serius. Menurunnya derajat kesehatan itu, antara lain termanifestasi dari berkurangnya pencapaian usia harapan hidup. Laporan terbaru UNDP tentang pembangunan manusia menyebutkan umur harapan hidup penduduk di Tanah Air mengalami penurunan dari 71,7 tahun pada 2019 menjadi 67,6 tahun pada 2021. Atas dasar itu, meningkatnya produksi beras sepatutnya dapat menjadi momentum dalam meningkatkan aksesibilitas beras, terutama bagi penduduk yang tidak memperoleh bantuan raskin. Hal itu antara lain dapat dilakukan dengan menurunkan harga beras sehingga memperkecil porsi pengeluaran untuk beras dan memperbesar porsi pengeluaran untuk kebutuhan lainnya, khususnya protein, pendidikan, dan kesehatan. Namun, disadari bahwa menurunkan harga beras akan mengurangi pendapatan petani. Untuk itu, pemerintah perlu memberlakukan bantuan terhadap petani. Adapun bantuan yang dapat diberikan kepada petani, terutama berupa subsidi terhadap input pertanian, seperti bibit dan pupuk. Hal itu mengingat petani kerap menemui persoalan ketika memulai masa tanam, yaitu meningkatnya harga bibit dan pupuk sehingga meningkatkan biaya produksi dan mengurangi pendapatan petani. Diversifikasi Pangan Meski demikian, jika pemerintah dapat mewujudkan diversifikasi pangan, peningkatan produksi, dan aksesibilitas beras barangkali bukan menjadi persoalan yang serius. Itu karena ketersediaan keragaman pangan akan mempermudah masyarakat untuk menentukan pilihan jenis pangan yang dikonsumsi sesuai dengan kemampuan daya belinya. Sangat disayangkan, meski diversifikasi pangan telah diupayakan sejak lama, pencapaiannya masih belum cukup memuaskan. Sebagian masyarakat, terutama yang berkecukupan malah mengonsumsi makanan jadi yang bukan berupa pangan lokal. Dalam konteks itu, pemerintah barangkali perlu melakukan penelitian, misalnya, apakah kekurangberhasilan dalam mewujudkan diversifikasi pangan itu karena status mengonsumsi beras lebih tinggi daripada mengonsumsi jenis pangan lainnya?; atau kadar gizi dari jenis pangan lainnya lebih rendah dari kadar gizi beras?; atau harga jenis pangan lainnya beda tipis dengan harga beras?

Aksesibilitas Beras dan Kemiskinan

Waspada Lonjakan Covid-19 dengan Sejumlah Pencegahan

Sepak Bola Menyatukan

Delima Natalia Napitupulu

Sepak Bola Menyatukan

Bandar Lampung Catat Puluhan Kasus DBD dalam Sebulan

Dewan Pers Surati Presiden, Minta Penundaan Pengesahan RKUHP

Kekuatan Sistim Jaringan Hingga Konten Kunci Kesuksesan Pemilu 2024

KKP Tangkap 4 Kapal Illegal Fishing dalam Sepekan

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 10 Juli 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 07 Juli 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 09 Juli 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda