Bau Busuk Retribusi Sampah

KORUPSI di negeri ini berkembang biak dari Pemerintahan Pusat sampai ke pemerintahan di daerah. Teranyar bau busuk kasus korupsi tercium di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung dalam mengurusi persampahan di Kota Tapis Berseri. Celah untuk terjadinya rasuah pun cukup banyak, seperti permainan data retribusi pengelolaan sampah yang dibuat bias alias tidak jelas, sehingga dana yang ditarik dengan yang disetorkan ke kas negara menjadi jomplang alias tidak sinkron. Hal itulah yang terjadi di DLH Kota Bandar Lampung dan terendus oleh Kejaksaan Tinggi Lampung. Kejati Lampung menilai ada dugaan patgulipat retribusi sampah tahun anggaran 2019—2021 dalam pungutan retribusi sampah. Jika benar praktik lancung ini jelas merugikan negara. Bau anyir kebocoran retribusi ini berawal dari tak pernah tercapainya target retribusi sampah selama tiga tahun berturut-turut. Pada target retribusi pungutan tahun 2019 sebesar Rp12 miliar hanya terealisasi Rp6,9 miliar. Kemudian, tahun 2020 dari target Rp15 miliar, realisasinya hanya Rp7,1 miliar. Lalu, pada 2021 target Rp30 miliar, realisasi hanya Rp8,2 miliar. Ketidaktercapaian target pendapatan retribusi tersebut lantas disisir dan hasil penyelidikan menyebut kegiatan retribusi pengelolaan sampah DLH Bandar Lampung, tidak memiliki data induk wajib retribusi. Ketiadaan data ini pulalah yang memberi celah lebar terjadinya rasuah. Retribusi yang semestinya masuk ke kantong kas negara menguap entah ke mana. Dari 2019 sampai 2021, DLH Bandar Lampung tidak memiliki data wajib retribusi berdasarkan penetapan objek retribusi dan nomor pokok wajib retribusi daerah (NPWRD) sehingga untuk mengetahui jumlah keseluruhan objek retribusi di Bandar Lampung hanya berdasarkan data induk objek retribusi dari penagih Dinas Lingkungan Hidup dan penagih UPT di kecamatan. Itulah yang menjadi sebab tidak diketahuinya potensi pendapatan riil dari hasil pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kota Tapis. Belum lagi ada perbedaan antara jumlah karcis yang dicetak dengan jumlah karcis yang diporporasi serta karcis yang diserahkan kepada petugas pemungut retribusi. Tidak adanya data induk ini pun menjadi celah kongkalikong masuknya retribusi sampah dari masyarakat ke kantong pribadi sejumlah oknum petugas. Jika para oknum ini bergelimpangan dana retribusi sampah, celakanya sejumlah pekerja pengangkut sampah di lapangan justru belum mendapatkan upahnya selama beberapa bulan. Terlalu! Para pekerja pengangkut sampah di lapangan ini sempat melancarkan aksi unjuk rasa menuntut upah dibayarkan. Namun, ketiadaan dana menjadi alasan hak mereka belum terpenuhi. Dana retribusi yang ditarik dari masyarakat malah dinikmati oleh sejumlah oknum. Padahal, sebagian dari retribusi itu pada akhirnya dapat digunakan tidak hanya untuk membayar honor, tetapi juga meningkatkan sarana angkutan sampah. Sejatinya ketiadaan data induk retribusi sampah harus segara diatasi dan dialihkan dari sistem manual ke era digital lewat aplikasi teknologi sehingga pungutan retribusi tidak lagi door to door membawa kopelan reribusi dan menerima uang. Uang dalam genggaman selalu menggoda terjadinya penyimpangan. Setidaknya kita bisa belajar penanganan retribusi secara digital seperti yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Sejak 2021, Pemkab Mojokerto telah meluncurkan E-Retribusi Pasar di Pasar Kedungmaling, Kecamatan Sooko. Tujuannya mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi anggaran. Apalagi sekarang pemerintah tengah gencar mencanangkan digitalisasi dalam banyak hal. Transformasi digital diharapkan bisa mempersempit peluang terjadinya korupsi. Kita berharap korupsi ini bisa segera diusut tuntas oleh Kejaksaan Tinggi Lampung yang kini terus melakukan penyidikan. Juga mulai memanfaatkan teknologi digitalisasi dalam memungut retribusi sampah agar celah korupsi dapat disumbat.

Bau Busuk Retribusi Sampah

Pengedar Narkoba di Lamteng Simpan 23 Paket Sabu-sabu

Judi, Jebakan Ilusi Probabilitas, dan Pesan Lagu Rhoma Irama

Delima Natalia Napitupulu

Judi, Jebakan Ilusi Probabilitas, dan Pesan Lagu Rhoma Irama

Bawaslu-KPU Cross Check Verifikasi

Subsektor Tanaman Naik Tertinggi 93,19

Kominfo Audit Dugaan Kebocoran 1,3 M Data Kartu SIM

Zulkifli Anwar Targetkan Partisipasi Pemilih Tinggi

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 26 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 30 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Sabtu, 27 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 02 Oktober 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi