INDONESIA tidak mau seperti negara India! Jumlah kasus positif Covid-19 di Negeri Anak Benua itu sudah menembus 15,06 juta. Pada awal pekan ini, Senin (19/4), India berada peringkat kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dengan kasus 32,4 juta jiwa. Virus corona tidak terkendali!
Kasus Covid-19 di negara asal Mahatma Gandhi melonjak karena rakyatnya abai dengan protokol kesehatan. Beberapa bulan terakhir ini, sebagian dari warga menggelar pesta pernikahan besar-besaran. Mereka juga berkumpul menunaikan upacara keagamaan, serta kampanye politik tanpa menjaga jarak. Dalam berbagai acara enggan menggunakan masker.
Kini tembok pertahanan kesehatan India bobol juga. Tadinya, kasus Covid-19 di negara itu sempat turun. Berbagai negara di belahan Eropa dan Asia memasukkan India ke daftar merah. Dan warga asal India, juga dari Pakistan, Bangladesh, Filipina ditolak Hong Kong masuk ke negaranya.
Ini pelajaran berharga. Sudah divaksin tetapi masih juga tidak jaga protokol kesehatan. Program vaksinasi akan sia-sia. Pakar kesehatan India menyebut lonjakan ini disebabkan adanya varian baru corona yang lebih cepat menular. Ini diperburuk juga oleh sikap warga India yang tidak lagi khawatir bahayanya virus tersebut.
Pakar India bernama Senthil itu mengungkapkan, “Warga India menjadi terlena, bertindak seolah-olah virus telah hilang.” Kata ahli urologi dari Coimbatore, Tamil Nadu, gelombang infeksi virus corona kali ini jauh lebih buruk dari periode pertama. Skala penyebarannya kian buruk.
Dikutip The Guardian menyebutkan fakta Covid-19 di India tidak terkendali itu antara lain–ditemukannya lebih dari 1.000 orang dinyatakan positif virus corona setelah perayaan ritual agama mandi bareng di Sungai Gangga. Kebanyakan dari mereka tidak menerapkan protokol kesehatan.
Rumah sakit dan tempat kremasi dipenuhi ratusan mayat. Yang dirawat di fasilitas kesehatan sebagian besar berusia muda antara 20 dan 40 tahun. Mereka terpapar yang sangat serius. Bahkan, anak-anak juga dirawat dengan gejala yang parah. Gelombang tsunami corona di India ini kian mengkhawatirkan menyusul kurangnya tempat tidur, obat-obatan, dan oksigen.
Sekali lagi, kasus India menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia. Dan tidak ada yang bisa menjamin Indonesia tidak akan mengikuti jejak India! Apalagi ancaman ledakan kasus Covid-19 di depan mata. Liburan mudik dan Idulfitri tinggal menghitung hari. Jika rakyat abai dan tidak peduli terhadap protokol kesehatan. Kasus di India bisa juga terjadi di negeri ini.
Data kasus terkonfirmasi positif Covid-19 setelah Hari Raya Idulfitri 2020 lalu, yang terpapar di Indonesia meningkat mencapai 93%. Sedangkan angka kematian mingguan mencapai 63%. Berkaca dari kejadian tahun lalu itulah, negara mengeluarkan kebijakan peniadaan mudik tahun ini.
Negara melarang rakyatnya mudik pada 6—17 Mei 2021. Tapi cara pulang ke kampung disiasati pemudik lebih dini. Tidak sedikit pekerja migran memutuskan mudik lebih awal agar tidak terkena operasi putar balik.
Setiap daerah mulai dari Lampung hingga Jawa dan Bali–baik jalur tikus maupun resmi laut, darat, dan udara disekat agar rakyat tidak mudik! Negara selalu hadir sehingga rakyat tetap sehat! Potensi mudik lebih awal selalu terjadi. Waspada. Jika ada jutaan warga mudik sebelum tanggal 6 Mei, akan ada penyebaran Covid-19 yang tidak terkendali nantinya.
***
Berkali-kali Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat tidak boleh lengah dan menganggap enteng pandemi Covid-19. Bahkan, virus ini sudah bermutasi. Kendati kasus melandai, perlu dijaga agar laju penularan tidak kembali melonjak. Rakyat pun perlu menyukseskan program vaksinasi untuk melindungi diri dari risiko Covid-19.
Setiap pertemuan gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengingatkan kepala daerah agar mengampanye rakyatnya tidak mudik untuk melepas kerinduan bersama keluarga pada masa wabah corona ini.
Larangan Doni Monardo sangat beralasan. Sebab, bertemu keluarga saat mudik Lebaran Idulfitri berpotensi terjadinya penularan Covid-19. Jika tidak terkendali, mudik berujung kematian, khususnya keluarga yang menderita komorbiditas. Apalagi di daerah banyak tidak memiliki fasilitas rumah sakit yang memadai. Ini akan berdampak lebih fatal.
Aparat tidak tinggal diam. Polisi juga TNI menjatuhkan sanksi bagi warga yang melanggar larangan mudik. Apa saja sanksinya? Dikenai sanksi denda, sanksi sosial, kurungan dan/atau pidana. Jika masih ada yang nekat mudik, tidak hanya putar balik arah, juga akan ditambahi sanksi lainnya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy memprediksi masih ada warga yang nekat mudik. Besarnya 13% atau sekitar 10 juta dari jumlah 73—80 juta pemudik.
Hal itu diperjelas juga dari hasil jajak pendapat bertajuk Pasca-Penetapan Peniadaan Mudik Masa Lebaran 2021yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenhub. Hasilnya terungkap, kendati dilarang, masih ada juga tujuh juta orang yang mudik pada rentang waktu H-7 dan H+7.
Karena itu, semua daerah disekat serta diperpanjang masa pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro. Lampung sangat disayangi Pemerintah Pusat. Provinsi di ujung selatan Pulau Sumatera ini menerapkan PPKM berskala mikro agar Covid-19 tidak merajalela!
PPKM diterapkan 25 provinsi untuk menekan laju penyebaran virus. Tidak cukup itu, ternyata pemerintah juga memperlama masa peniadaan mudik, karena masih ada warga yang coba-coba mudik di tengah larangan. Upaya memperketat mudik juga dilakukan mempersingkat masa berlakunya surat keterangan hasil negatif tes cepat (rapid test) antigen.
Alhasil, lebih baik tidak mudik. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan di era digital. Agar silaturahmi tetap terjalin di tengah pandemi Covid-19, anak bangsa berinovasi dengan menggelar Lebaran virtual. Manfaatkan fasilitas video call dan aplikasi Zoom. Teknologi bersahabat memutus rantai virus corona.
Yang jelas bersilaturahmi melalui aplikasi Zoom sebuah simbol dan gaya hidup warga masa kini. Efisien dan biayanya murah. Penyebaran Covid-19 bisa terkendali. Pandemi yang berlalu sudah setahun lebih itu membangun kesadaran. Rakyat kian hidup bergaya modern di era digital.
Mudik kapan saja bisa. Tapi tidak harus bersamaan dengan perayaan hari agama seperti Idulfitri, Natal dan Tahun Baru, Imlek, Hari Raya Galungan, Kuningan, Nyepi, serta Waisak.
Berakhir pekan juga bisa dimanfaatkan bersilaturahmi dengan keluarga di halaman kampung. Tidak harus di musim mudik Lebaran. Gunakanlah teknologi telepon cerdas–smartphone yang bisa melihat dengan nyata sanak saudara yang jauh di sana dalam genggaman tangan! ***
