Bongkar Habis Mafia Tanah

MAFIA tanah sudah menjadi musuh utama reforma agraria yang diluncurkan pemerintah. Keberadaan mereka telah merusak tujuan mulia Program Prioritas Nasional yang digerakkan dan sesuai Nawa Cita Presiden Joko Widodo. Sangat jelas tujuan reforma agraria adalah kesejahteraan rkayat dengan menata ulang struktur agraria. Salah satu wujud penerapan program tersebut adalah melaksanakan sertifikasi lahan rakyat secara besar-besaran. Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pelaksana program sesuai fungsi yang diamanatkan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Salah satunya pada pasal 19 tentang pendaftaran disebutkan untuk kepastian hukum hak atas tanah dan peralihan hak atas tanah. Pada 2018, BPN memiliki target sertifikasi tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak tujuh juta bidang. Target redistribusi tanah sebanyak 350.650 bidang yang tersebar di 31 provinsi di seluruh Indonesia. Namun, selalu saja ada penumpang gelap yang membonceng dalam setiap program pemerintah. Ternyata mulai terkuak keberadaan mafia tanah. Temuan penyimpangan mulai dari pungutan liar, hingga munculnya sertifikat ganda. Bahkan melibatkan petugas tanah dari BPN dan kalangan notaris yang bekerjasama dengan para makelar tanah. Sehingga aksi pembersihan pun dilakukan. Pada tahap awal menyasar 125 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Mereka ditindak hingga pemecatan dan diusut dan dijatuhi sanksi pidana. Anehnya, penindakan tidak membuat kapok. Di Bandar Lampung, jajaran kepolisian membongkar mafia pada tanah. Korban Betty, bahkan sampai mengalami kerugian Rp4 miliar atas penguasaan orang lain pada tanah 5.000 meter persegi di Kelurahan Campang Raya, Sukabumi. Korban mengetahui ada masalah pada hak kepemilikan tanah itu, saat dia mengurus sertifikasi di program PTSL. Polisi menetapkan JD (37), ASN BPN Bandar Lampung yang kini telah pindah ke Mesuji pada kantor yang sama. Kemudian pegawai seorang kantor itu AN (34), dan penguasa tanah itu US (41). Dari satu kelompok mafia tanah ini, publik berharap kepolisian terus mengembangkan kasus hingga tuntas. Kinerja dan integritas aparat penegak hukum jangan sampai kendor dan hanya terpaku pada kasus per kasus. Sehingga mafia tanah dapat benar-benar habis di Bandar Lampung, bahkan di Lampung. Sebab hal itu adalah tugas mulia demi kesejahteraan rakyat sesuai tujuan reforma agraria. Publik berharap tikus-tikus di kantor yang mengurusi tanah bisa dihabisi agar petugas BPN benar-benar berintegritas dan bisa menjalankan PTSL demi kesejahteraan rakyat. Untuk itu perlu transparansi informasi baik pendaftaran, penetapan atau pun peralihan hak atas tanah. Tidak ada alasan menunda keterbukaan hasil pendataan tanah di era digital global kini. Begitupun masyarakat para pemohon sertifikasi harus fair dan tidak menggoda integritas petugas dengan main belakang. Bukan terkait banyaknya uang, namun dalam pengurusan hak atas tanah mesti atas sepengetahuan pemiliknya dengan cara transparan dan terbuka. Ke depan, tidak bakal muncul lagi mafia tanah yang menjadi ancaman dan bahkan penyebab konflik. Dengan masyarakat makin sadar dan berani terbuka untuk mengurus haknya, tentu tikus-tikus kantor penggangsir tanah orang lain tidak bakal berkutik.

Bongkar Habis Mafia Tanah

Fatalisme, Cuaca Ekstrem Dijadikan Kambing Hitam!

Vaksin Merah Putih dan Martabat Bangsa

Dian Wahyu Kusuma

Vaksin Merah Putih dan Martabat Bangsa

Warga Perbaiki Jalan Akses yang Rusak

Berlian Hitam Rp61,3 Miliar

Perajin Kain Tenun Badui Kembali Produksi

Bandar Narkoba di Lamtim Miliki 40 Bungkus Sabu-Sabu

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 02 Juli 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 30 Juni 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 03 Juli 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda