Jualan Online Harus Punya Izin!

[caption id="attachment_43035" align="alignleft" width="79"] H Bambang Eka Wijaya[/caption] KATANYA program prioritas Presiden lima tahun ke depan setelah pembangunan SDM dan infrastruktur, adalah deregulasi. Faktanya, regulasi malah menjarah wilayah warga hingga majelis taklim. Terakhir, regulasi dilakukan pula terhadap usaha mikro dan kecil, untuk jualan online harus memiliki izin usaha. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang berlaku sejak 25 November 2019, untuk mendapatkan izin harus melengkapi sejumlah syarat. Syarat dimaksud antara lain, memiliki izin usaha, izin teknis, tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak (NPWP), kode etik bisnis ( business conduct ) atau perilaku usaha ( code of practices ), standardisasi produk barang dan/atau jasa. Syarat-syarat tersebut tampaknya tak mudah dipenuhi oleh 63,35 juta usaha mikro di Tanah Air, bahkan juga oleh 783.132 usaha kecil yang selama ini kegiatannya bergairah dengan berbagai kemudahan. "Surat izin usaha ini memang suatu kewajiban," tegas Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. Namun Menteri berjanji pemerintah akan memberikan kemudahan. UMKM menjadi prioritas. "Lebih dipermudah dari sebelum-sebelumnya. Jadi tidak perlu khawatir, memang sudah ada formatnya," tambahnya. Artinya, setelah ada PP PMSE ini, segala kemudahan yang bisa diperoleh “kere-aktif” dari teknologi komunikasi untuk menyambung hidup, terancam berakhir Sayangnya, setiap sesuatu yang dijanjikan akan diberi bantuan dan dipermudah, lazimnya hal itu sulit, rumit, dan merepotkan. Apalagi jika mengingat besarnya jumlah usaha mikro dan kecil di seantero negeri, sukar dibayangkan layanan bantuan benar-benar menjangkau mereka yang amat membutuhkan itu. Lebih lagi kalau disimak saksama usaha mikro yang berdasar usaha kreatif dari “kere-aktif”, sukar dibayangkan membuat standar produk, code of conduct , dan code of practices . Usaha kreatif dari “kere-aktif” itu seperti ibu-ibu yang menyulam taplak meja, seminggu paling cepat selesai sehelai. Selama ini setiap selesai sulamannya, ia tawarkan lewat online . Setelah mendapatkan pembeli, uangnya dia buat beli benang sulaman lagi, sisanya buat beli beras. Banyak sekali usaha mikro seperti itu, termasuk penenun tapis, ulos, dan sejenisnya, yang bisa sebulan hanya selesai selembar kain. Kalau para pelaku usaha mikro seperti ini tak bisa menjual hasil kerjanya lewat online , sehingga harus menjajakan barangnya keliling pelosok kota untuk mencari pembeli, "mampuslah" mereka. Artinya, setelah ada PP PMSE ini, segala kemudahan yang bisa diperoleh “kere-aktif” dari teknologi komunikasi untuk menyambung hidup, terancam berakhir. ***

Jualan Online Harus Punya Izin!

BURAS

Erick Thohir Tinjau Aturan Dirut Rangkap Jabatan

Jelang Natal dan Tahun Baru, Polisi Sita Tuak dan Miras

Mustaan

Jelang Natal dan Tahun Baru, Polisi Sita Tuak dan Miras

Alumni Kepamongprajaan Lambar Dukung Konservasi

Hewan Campuran Lahir

Moda Kereta Api Masih Jadi Primadona

Ubah Hafalan Jadi Kreasi

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 18 Agustus 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 20 Agustus 2025

Kondisi PSM Makassar Belum Ideal Jelang Laga Kedua

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi