Pemerintah Mau Mengatur Pers Lagi!

[caption id="attachment_43035" align="alignleft" width="202"] H Bambang Eka Wijaya[/caption] KOMUNITAS pers: AJI, IJTI, PWI, dan LBH Pers menolak upaya pemerintah untuk campur tangan lagi dalam kehidupan pers. Niat untuk campur tangan lagi seperti era Orde Baru ini terlihat pada Omnibus Law Cipta Kerja yang akan membuat peraturan pemerintah tentang pengenaan sanksi bagi perusahaan media. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, yang menjadi payung hukum kebebasan pers saat ini, dibentuk dengan semangat self regulatory dan tak ada campur tangan pemerintah di dalamnya, tegas pernyataan komunitas pers. Semangat itu tak bisa dilepaskan dari pengalaman buruk di masa Orde Baru, di mana pemerintah melakukan campur tangan sangat dalam di bidang pers. Campur tangan itu ditunjukkan melalui adanya kewenangan pemerintah untuk mencabut SIUPP (surat izin usaha penerbitan pers), mengendalikan Dewan Pers dengan menempatkan Menteri Penerangan sebagai ketua secara ex-off i cio , dan menetapkan hanya satu organisasi wartawan yang diakui. Instrumen-instrumen itulah yang kemudian dipakai pemerintah untuk mengendalikan dan mengekang pers. Lahirnya UU Pers 1999 memiliki semangat untuk mengoreksi praktik buruk pemerintah Orde Baru dalam mengekang pers. Semangat itu tecermin antara lain dengan menegaskan kembali tak adanya sensor dan pemberedelan, Dewan Pers yang dibentuk komunitas pers dan tanpa ada wakil pemerintah seperti masa Orde Baru. UU tersebut juga memberi kewenangan kepada Dewan Pers untuk menyusun ketentuan lebih operasional dari UU itu. Artinya, kewenangan untuk mengimplementasikan UU ini sepenuhnya berada di tangan Dewan Pers, bukan melalui peraturan pemerintah seperti dalam undang-undang pada umumnya. Dengan RUU Cipta Kerja ini mengusulkan adanya revisi agar ada peraturan pemerintah yang mengatur soal pengenaan sanksi administratif, itu adalah bentuk kemunduran bagi kebebasan pers. Ini sama saja dengan menciptakan mekanisme "pintu belakang" ( back door ), atau "jalan tikus", bagi pemerintah untuk ikut campur urusan pers. "Kami mengkhawatirkan hal buruk di masa Orde Baru akan terulang, di mana pemerintah menggunakan dalih soal administratif untuk mengekang pers. Kami meminta revisi pasal tersebut dicabut," tegas komunitas pers. Dengan demikian, segala bentuk sanksi yang diusulkan, ikut dicabut dari RUU itu. Penaikan sanksi denda hingga 400% dari Rp500 juta menjadi Rp2 miliar terhadap perusahaan pers, semangatnya bukan lagi untuk mengoreksi atau mendidik, melainkan lebih bernuansa balas dendam. ***

Pemerintah Mau Mengatur Pers Lagi!

Tutup Celah buat Pungli

Penumpang Bermasalah

Bambang Pamungkas

Penumpang Bermasalah

Mars Babinsa

Hasil Liga Champions: Atletico dan Dortmund Raih Kemenangan

[Cek Fakta] Kader PDIP Dewi Tanjung Meninggal Dunia? Ini Faktanya

Cara Dedi Menghabisi Agus Terungkap

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 09 Februari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 06 Februari 2026

Cerita Dewasa

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 12 Februari 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi