Sistem Online Bisa Mencegah Korupsi?

[caption id="attachment_87896" align="alignleft" width="100"] LAMPUNG POST Bambang Eka Wijaya[/caption] "BUNG Amir, belakangan ini para pejabat ramai menyatakan sistem online dalam implementasi suatu undang-undang akan mencegah korupsi. Menurut Anda bagaimana?" tanya Umar. "Menurut saya, bergantung moral manusianya terkait undang-undang maupun teknologinya," jawab Amir. "Kalau moral manusianya baik, tanpa undang-undang maupun teknologi yang canggih itu, ia tidak akan korupsi. Tapi, kalau moral manusianya buruk, ada undang-undang yang sanksinya berat dengan teknologi canggih pun, akan tetap cari cara untuk korupsi." "Berarti Anda menyatakan para pejabat yang berkoar-koar bahwa hadirnya UU itu dengan peranti teknologi online -nya menjamin bebas korupsi itu bohong belaka?" kejar Umar. "Soal bohong atau tidak, itu urusan sejarah yang akan membuktikannya," jawab Amir. "Apalagi, kalau pernyataan itu diberitakan media online , jejak digitalnya bisa hadir lebih cepat. Seperti pernyataan pejabat sebelumnya, bisa dicari jejak digitalnya, betul atau dusta." "Terlalu lama menunggu jejak digitalnya," sela Umar. "Contoh kasus sebagai pembuktian, mungkin bisa memberi gambaran." "Kalau pembuktian lewat contoh kasus, tak usah berputar jauh-jauh sudah tersedia," jawab Amir. "Baik itu dalam tender maupun perencanaan pakai sistem online ." "Haha..., aku jadi ingat," sambut Umar terbahak. "Untuk perencanaan anggaran kasus lem Aibon yang ditemukan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, yang setelah didalami ICW nilai anggaran lem Aibon yang dianggarkan mencapai sebesar Rp126 miliar." "Itu dia, perencanaan sistem online masih bisa menyelundupkan lem Aibon sampai Rp126 miliar, mau mengelem apa mereka pakai lem sebanyak itu?" tukas Amir. Sedangkan korupsi lewat tender online , ditemukan pada proyek pengadaan UPS, cadangan daya komputer di sekian ratus sekolah DKI Jakarta." "Betul, waktu itu yang membongkar Gubernur Ahok sendiri," timpal Umar. "UPS di pasar seharga Rp200 juta per unit, lewat tender online jadi Rp4 miliar per unit. Total korupsinya sekali pukul Rp12,1 triliun," lanjut Amir. Tapi, mungkin sudah ada teknologi mutakhir, seperti artificial intelligent (AI), yang bisa diprogram antikorupsi," ujar Umar. "Teknologi mutakhir itu memang ada," jawab Amir. "Tapi, terkait korupsi, tetap bergantung pada moralitas " the man behind the gun "! Jika tak tergantung moralitas manusia lagi, KPK bisa dibubarkan diganti teknologi." "Kok para pejabat obral pernyataan begitu?" tukas Umar. "Itu wishful thinking !" tegas Amir. "Angan-angan harapannya." ***

Sistem Online Bisa Mencegah Korupsi?

Kemudahan Usaha dalam UU Ciptaker

Gencatan Senjata

Chairil Anwar

Gencatan Senjata

Pengerukan Bukit Tidak Memiliki Izin

Dua Tersangka Muncikari Disidang Pekan Depan

Bukit Penahan Bencana Itu Sudah Gundul

Empat Tersangka Pemeras Kades Segera Disidang

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 23 Juli 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 25 Juli 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 24 Juli 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda