Drama Kudeta di Demokrat

Gun Gun Heryanto Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta PANGGUNG politik nasional kembali diramaikan pernyataan panas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tentang adanya upaya kudeta oleh anggota dan mantan anggota Partai Demokrat yang terhubung dengan orang luar. AHY secara eksplisit menyebut pihak luar yang dimaksud ialah pejabat penting pemerintahan dalam lingkar kekuasaan Presiden Jokowi. Meski AHY tak langsung menyebut nama, setelah konferensi pers para politikus Partai Demokrat di sekitar dia, ramai-ramai mengonfirmasikan salah satu nama dari pihak istana yang dimaksud ialah Moeldoko, yang saat ini menjabat kepala Staf Kepresidenan. Komunikasi politik AHY sontak menjadi kegaduhan dan memantik ragam pandangan dalam memaknai konteks dan dampak dari pernyataan itu. Gerakan Politik Apa yang dilakukan AHY dan para petinggi Partai Demokrat bisa dimaknai dalam dua konteks. Pertama, ini merupakan bagian dari mekanisme pertahanan diri AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat bersama jajaran kepengurusan saat ini. Pesan jelas disampaikan AHY yang menunjukkan kegundahannya sebagai nakhoda partai. Menurutnya, ada gerakan politik yang mengarah ke upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. Itu semacam pernyataan menyerang, yang sesungguhnya bisa kita maknai sebagai upaya melindungi diri. Dengan membuka pernyataan ke publik, sepertinya diharapkan skenario faksi-faksi di luar AHY, yang awalnya bergerak senyap akan didorong muncul ke permukaan. Pun demikian dengan pernyataan yang menyerang pejabat di sekitar Jokowi, sekaligus mengirim surat permintaan klarifikasi, menjadi cara AHY yang mungkin juga dipandu SBY untuk membawa pertarungan di bilik senyap internal Partai Demokrat ke tengah pergumulan opini publik multikanal. Cara seperti ini mengingatkan langgam komunikasi politik SBY di masa menjabat Presiden RI dan juga nakhoda Partai Demokrat. Kedua, konteksnya ialah manajemen isu. Suka tidak suka, saat pernyataan panas ini keluar dari AHY, media massa sontak mengulasnya, termasuk jejaring media sosial diramaikan dengan polemik ini. Drama politik yang tadinya bersifat internal dibawa ke panggung depan, dibumbui dengan diksi-diksi menyentak, seperti kudeta, gerakan politik, keterlibatan orang istana, dukungan sejumlah menteri dan pejabat penting pemerintahan Jokowi. Seakan mau memberi gambaran, betapa gentingnya persoalan yang kini dihadapi AHY sebagai nakhoda Partai Demokrat. Jika kita tempatkan narasi kudeta di tubuh Partai Demokrat dari sisi pengelolaan partai, tampak memang ini menjadi semacam gelembung isu yang ditiupkan. Mudahkah mengganti ketua umum sebuah partai jika struktur kepengurusan partai dari pusat hingga daerah solid mendukung AHY? Tentu tidak mudah, bukan? Semua partai mempunyai mekanisme internal yang bersandar pada konstitusi organisasi. Jika pun ada gerakan penggulingan AHY, butuh upaya penggalangan basis dukungan secara masif dari pengurus daerah. Jika pun orang dari internal melakukan gerakan politik dengan menggandeng Moeldoko, jalan ini pun masih membutuhkan proses panjang berliku untuk akhirnya bisa bermanuver menggoyang dan mengudeta AHY. Substansi Persoalan Tentu, publik jangan terjebak pada panggung drama elite semata, tetapi harus melihat substansi persoalan utama agar mendapatkan pembelajaran dari peristiwa ini. Hal substantif yang penting diberi catatan ada dua. Pertama, soal mekanisme tata kelola parpol di Indonesia. Thomas Carothers mendeskripsikan partai di Indonesia sebagai organisasi yang sangat leader-centric . Partai didominasi suatu lingkaran kecil elite politikus. Kekuatan figur yang begitu dominan membuat partai berada dalam situasi yang mengalami penurunan kualitas, misalnya, tidak memberi ruang kompetisi yang demokratis dalam pengisian jabatan utama partai. Paige Johnson Tan mendeskripsikan sistem kepartaian Indonesia sedang berada dalam proses deinstitusionalisasi . Figur utama akhirnya bisa melampaui kewenangan konstitusi organisasi. Misalnya di kasus Partai Demokrat, agenda pemilihan ketua umum di Kongres V yang digelar di JCC Senayan, Minggu (15/3/2020), hanya memunculkan AHY menjadi satu-satunya kader yang mencalonkan diri sebagai ketua umum DPP Partai Demokrat. Mekanisme seperti ini suatu hari bisa memunculkan ketidakpuasan sebagian kader dan akan meledak menjadi konflik organisasi. Kedua, soal posisi Moeldoko dan pejabat lain yang ada di pemerintahan Presiden Jokowi, jika memang ada upaya gerakan politik untuk penetrasi ke Partai Demokrat tentu tidak bisa dibenarkan. Saat ini demokrasi kita sedang ditata secara bersama-sama. Jangan karena motif politik elektoral di masa mendatang, sebut saja 2024, tergoda untuk menempuh cara instan menjadi nakhoda partai orang lain. Jika membaca peta saat ini, untuk kepentingan politik keseimbangan Kabinet Indonesia Maju, dukungan nyata kekuatan politik sudah lebih dari cukup. Jadi, tak perlu dan memang tidak seharusnya penetrasi ke Partai Demokrat. Untuk apa? Kecuali memang ada orang per orang di sekitar Jokowi yang bermain untuk masa depan.

Drama Kudeta di Demokrat

AHY secara eksplisit menyebut pihak luar yang dimaksud ialah pejabat penting pemerintahan dalam lingkar kekuasaan Presiden Jokowi.

Dipastikan, Subsidi Gaji Tak Ada Lagi!

Indonesia Hari Ini

ricky marly

Indonesia Hari Ini

Dukungan Masyarakat Tekan Corona

Puluhan Warga Natar Terjaring Razia

Mahasiswa Kedokteran Unila Sukseskan Vaksinasi

Perayaan Imlek Harus Terapkan Prokes

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 02 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 30 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 29 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 01 Oktober 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi