Energi Berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat

Fahmy Radhi Pengamat Ekonomi Energi UGM DALAM berbagai forum, termasuk forum kuliah umum dalam rangka ulang tahun ke-49 Media Indonesia , Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan selalu memaparkan materi terkait dengan energi berkeadilan. Sesungguhnya, energi berkeadilan merupakan turunan dari program Nawacita Presiden Joko Widodo, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Energi berkeadilan merupakan kebijakan untuk mengupayakan ketersediaan ( available ) dan keterjangkauan harga ( affordable ) energi untuk seluruh rakyat Indonesia secara berkeadilan dan merata. Implementasi energi berkeadilan diwujudkan dalam beberapa program, di antaranya pencapaian 100% rasio elektrifikasi, pemerataan dan keterjangkauan, keberlanjutan, serta kemandirian dan kedaulatan energi. Program pencapaian 100% rasio elektrifikasi tidak hanya menyediakan listrik untuk rumah tangga, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan industri. Hingga akhir 2018, rasio elektrifikasi sudah mencapai 98,3%, lebih besar daripada target ditetapkan sebesar 95,15%, diharapkan rasio elektrifikasi akan mencapai 99,9% pada 2019. Untuk menerangi di daerah-daerah terpencil, yang tidak ada jaringan distribusi listrik, digunakan panel tenaga surya dengan memasang empat lampu di setiap rumah penduduk. Pencapaian 100% rasio elektrifikasi tidak hanya menerangi di daerah-daerah yang sebelumnya gelap menjadi terang, tetapi juga mendorong bisnis dan industri, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi juga perluasan lapangan pekerjaan. Dua Program Utama Untuk mencapai pemerataan dan keterjangkauan, dicanangkan dua program utama, yakni subsidi tepat sasaran dan BBM Satu Harga. Di awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo sudah memutuskan untuk mengalihkan subsidi BBM untuk konsumsi dialihkan untuk produksi. Data menunjukkan subsidi BBM pada 2014 sebesar 46,79 juta kiloliter (kl), turun menjadi 7,15 juta kl pada 2018. Pada periode yang sama subsidi elpiji dari 4,99 juta metrik ton (MT) turun menjadi 3,10 juta MT. Secara total subsidi energi, yang selama ini menjadi beban APBN, mengalami penurunan secara drastis. Pada 2014, total subsidi energi masih bertengger sebesar Rp306,45 triliun turun menjadi Rp153,25 triliun pada akhir 2017. Penurunan subsidi energi dalam jumlah yang besar itu dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang produktif, salah satunya untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Sementara itu, dalam rangka mencapai program pemerataan dan keadilan, pemerintah dengan berani menetapkan kebijakan BBM Satu Harga untuk seluruh wilayah Nusantara. Kebijakan itu mengurangi beban rakyat, utamanya rakyat Papua. Pasalnya, harga premium di Papua selama ini berkisar Rp25 ribu hingga Rp100 ribu per liter, bandingkan dengan harga premium di Jawa hanya Rp6.450 per liter. Hingga akhir 2018, penerapan kebijakan BBM satu harga sudah mencapai 131 titik dari target 161 titik pada 2019. Penerapan kebijakan BBM satu harga mempunyai multiplier effects bagi pertumbuhan bisnis dan industri di daerah. Akan tetapi, juga menurunkan harga-harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi sehingga dapat menaikkan daya beli rakyat di daerah-daerah terpencil. Energi Baru Terbarukan Untuk mencapai keberlanjutan ketersediaan energi, salah satu program diterapkan ialah menggantikan energi fosil dan menciptakan energi bersih. Untuk itu, pemerintah secara terus-menerus melakukan pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Beberapa program EBT di antaranya penggunaan biodesel 20% (B20), pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan bayu, penggunaan sistem pembangkit tenaga surya atap ( rooftop ), dan pengembangan kendaraan listrik. Kebijakan kedaulatan dan kemandirian energi diterapkan dengan mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam dari Total E&P Indonesia dan Blok Rokan dari Chevron untuk diserahkan pengelolaannya kepada Pertamina. Berbeda dengan Blok Mahakam, pengambilalihan Blok Rokan dilakukan melalui penawaran fair bidding , yang dimenangkan Pertamina. Dengan fair bidding itu, pengelolaan Blok Rokan dapat dialihkan ke Pertamina, tetapi tetap menjaga iklim investasi di Indonesia tetap kondusif. Energi berkeadilan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, tetapi juga meningkatkan kemandirian dan kedaulatan negeri. Adapun untuk pengambilalihan Freeport dilakukan dengan divestasi 51% saham Freeport melalui perundingan, hingga Indonesia berhasil menguasai saham 51% setelah 51 tahun Indonesia hanya menggenggam 9,36% saham Freeport. Berdasarkan berbagai capaian implementasi program tersebut, energi berkeadilan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, tetapi juga meningkatkan kemandirian dan kedaulatan negeri. Dengan demikian, capaian program energi berkeadilan tidak hanya sesuai dengan program Nawacita, tetapi juga menjalankan amanah konstitusi Pasal 33 UUD 1945, yang mengamanahkan pengelolaan kekayaan alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Energi Berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat

Derby Romero Pertahankan Tradisi Makan Malam Bersama Keluarga

Perlu Dicubit

Chairil Anwar

Perlu Dicubit

Dana Kapitasi Rp1 T Mengendap di Puskesmas

Keluarga Sambut Pembebasan Ahok di Mako Brimob

55 Sukarelawan Demokrasi Tubaba Ditetapkan

Masyarakat Mesuji Diminta Daftarkan Ulang BPJS

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 02 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 01 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 04 September 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi