SEMBARI mengenalkan para pembantunya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menitipkan pesan kepada menteri untuk tidak korupsi serta mencegahnya di semua lini. Peringatan jangan korupsi itu berada di urutan pertama dari tujuh pesan penting yang disampaikan Jokowi.
Larangan itu sangat terang benderang di depan wartawan apalagi kali ini ada menteri yang pernah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di tangga Istana, Rabu (23/10) pagi itu, Jokowi percaya kepada pembantu mampu menciptakan sistem pencegahan korupsi.
Tidak bisa dihindari proyek bernilai ratusan miliar hingga triliunan rupiah diijon kepala daerah. Akibatnya, duit rakyat dipotong untuk kepentingan pejabat yang disebut commitment fee. Harusnya duit rakyat dikembalikan lagi ke rakyat untuk membangun negeri ini. Faktanya disedot pejabat!
Dalam catatan sejarah sejak berdirinya KPK hingga hari ini, pejabat yang terjerat kasus korupsi terbanyak adalah anggota parlemen dan birokrat. Kepala daerah yang dibui KPK sejak 2004 hingga 2019 tercatat 105 orang. Bupati menempati paling banyak ditangkap, yakni 63 orang disusul wali kota sebanyak 24 orang. Selebihnya gubernur.
Tidak hanya kepala daerah yang berurusan dengan lembaga antirasuah itu, anggota parlemen—DPRD dan DPR yang sudah dibui 255 orang. Praktik korupsi sudah mendarah daging di negeri ini. Hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas yang sering didengar terkikislah sudah. Buktinya? KPK juga menjerat 27 menteri dan kepala lembaga setingkat eselon I, II, dan III.
Jadi sangat wajar jika Jokowi mengingatkan menterinya jangan korupsi. Kasus penangkapan dan penindakan bak jamur tumbuh di musim hujan. Mungkin tidak pernah terbayangkan ratusan wakil rakyat dan kepala daerah yang kebal hukum, hari ini terus terjerembap kasus korupsi.
Dalam catatan sejarah sejak berdirinya KPK hingga hari ini, pejabat yang terjerat kasus korupsi terbanyak adalah anggota parlemen dan birokrat.
Itu mengapa Jokowi menunjuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjadi menteri dalam negeri (mendagri). Mungkin alasan mendasar bagaimana caranya wong kito itu bisa menurunkan angka korupsi di jajaran birokrat. Selama memimpin Polri, Tito dinilai atasannya mampu menaikkan citra lembaga dengan program Profesional, Modern, dan Tepercaya (Promoter).
Dari tangan dingin anak wartawan Achmad Saleh itu mampu mereformasi Polri. Seperti sistem rekrutmen, karier, reward and punishment yang sangat objektif. Ketika namanya mencuat calon tunggal kapolri pada pertengahan 2016, Tito berkomitmen mereformasi Polri, mentalitas anggota, serta pelayanan publik lebih baik. Paling penting menekan budaya korupsi.
Hasil Survei Alvara Research Center menyebutkan Polri mendapatkan nilai 78,1% sebagai lembaga dengan tingkat kepercayaan tertinggi setelah TNI dan KPK. Sejak reformasi, Polri belum pernah meraih tingkat kepercayaan sebesar ini. Hari ini, bertengger di ranking ketiga.
Komitmen itu diapresiasi rakyat. Presiden pun percaya kemampuan Tito! Pengalaman lapangan, mampu berkomunikasi dengan baik bersama kepala daerah, serta menciptakan pelayanan publik sehingga membuat rakyat rasa nyaman dan aman. Itulah alasan mengapa Tito ditunjuk menjadi mendagri. Jokowi menjelaskannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/10) lalu.
***
Kini institusi Polri dipercaya. Pencegahan akibat konflik intoleransi dan radikalisme dipetakan. Merekatkan NKRI, Tito dipanggil istana dipercaya untuk menjabat mendagri. Dalam sejarah, baru kali ini jenderal polisi dipercaya memimpin Kemendagri. Tidak jemawa! Peraih bintang Adhi Makayasa itu dinilai mampu mengikisnya. Termasuk korupsi dan investasi yang amburadul harus diganyang karena masih bergelayut di daerah.
Jenderal Tito yang sudah purnawirawan dinilai mampu membenahinya. Di balik itu, Polri kehilangan sosok pendobrak. Kapolda Lampung Purwadi Arianto tidak bisa menyembunyikan rasa sedih dan haru ketika seniornya—Tito memilih pensiun dini memenuhi panggilan perintah Presiden Jokowi.
Tito ditugasi merapikan Kemendagri untuk tidak korupsi, memerangi radikalisme, penyerderhanaan birokrasi, dan investasi. “Terasa sangat singkat Pak Tito memimpin Polri. Padahal beliau cukup lama menjabat. Anggota merasa terayomi, diperhatikan. Sedih ditinggalkan. Pak Tito rela melepaskan pakaian polisi kembali menjadi sipil,” kata Purwadi ketika mengikuti detik-detik terakhir Tito menerima jabatan baru mendagri.
Itu mengapa Jokowi menunjuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjadi menteri dalam negeri (mendagri).
Di Kementerian Dalam Negeri, memimpin sipil sebuah pengalaman baru bagi Tito. Kultur Kemendagri berbeda dengan Polri. Tapi Tito berkeyakinan sekuat tenaga dan pikirannya dapat menyesuaikan diri. Apalagi Jokowi memerintahkan menteri barunya harus produktif–bekerja keras dan cepat, menciptakan inovasi baru, dan turun langsung ke lapangan.
Tugas baru Tito adalah mengevaluasi tumbuh suburnya daerah otonomi baru. Sisi baiknya, otonomi daerah mampu memacu pembangunan untuk lebih mandiri. Di sisi lain, banyak juga menimbulkan masalah. Tidak bisa dielakkan banyak kepala daerah dibui KPK karena memunculkan kekuatan lokal. Ini pun memicu oligarki kekuasaan baru di daerah.
Jika orang tuanya gubernur, anak dan istri bisa menjabat bupati/wali kota. Belum lagi ingin menguasai parlemen. Pascareformasi–otonomi, dinasti politik di daerah kian marak yang bermuara praktik korupsi. Kebebasan berdemokrasi dan desentralisasi yang overdosis itu memberikan racun bagi anak-anak bangsa untuk berbuat disintegrasi dan ingin merdeka.
Tito yang sudah piawai memimpin Polri mampu menularkan Promoter ke lembaga sipil–dari pusat hingga daerah. Paling tidak, tugas Tito dua bulan mengakhiri tahun 2019 memprioritaskan agar daerah mampu menyerap anggaran dan menjaga stabilitas politik menjelang Pilkada serentak 2020.
Tahun depan, sebanyak 270 daerah yang menghelat pilkada, yakni sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Di Lampung ada delapan kabupaten dan kota yakni Bandar Lampung, Metro, Lampung Tengah, Pesisir Barat, Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Way Kanan.
Negeri ini dibuat gaduh ketika perhelatan pesta demokrasi digelar. Konflik tidak bisa dielakkan ketika pemimpin tidak mampu menata pemilu menjadi apik! Pilkada mengancam stabilitas keamanan. Uni Soviet jadi luluh lantak–cerai berai akibat Gorbachev tidak mampu mengendalikan desentralisasi. Saatnya Indonesia berbenah dan maju sehingga tetap berdiri kokoh. ***
