Golput, Pengingkaran terhadap Kemerdekaan

Reka Punnata Ketua KPU Kabupaten Tulangbawang SECARA realitasnya, politik dipandang buruk oleh sebagian masyarakat, karena politik diidentikkan dengan mencari dan merebut kekuasaan. Kerap kita dengar pemahaman di masyarakat bahwa politik itu kotor. Politik bahkan dipandang sebagai upaya untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, seperti teorinya Niccolo Machiavelli ( Il Principe /1513) yang melahirkan para pemimpin diktator. Tampaknya isu politik kotor sangat ampuh. Terbukti, masyarakat dengan mudah percaya. Mirisnya lagi, mahasiswa yang idealis, kritis, dan progresif ikut-ikut termakan isu tersebut yang akhirnya apriori bahkan skeptis dan apatis. Apakah politik yang luhur itu hanya untuk merebut kemerdekaan? Apakah setelah merdeka, politik yang luhur itu luntur dan menguap? Apakah setelah merdeka, elite politik lantas berjuang meraih kekuasaan untuk kemudian berlaku zalim karena kekuasaan sudah di tangan? Jika demikian, lalu apa bedanya mereka dengan penjajah? Apakah upaya melahirkan dasar negara, pembukaan, dan pasal-pasal konstitusi negara itu bukan suatu langkah politik? Apakah berperang dan mati terbunuh untuk merebut kemerdekaan itu bukan karena tujuan politik? Apakah mewujudkan dan memelihara NKRI itu bukan politik? Apakah upaya mewujudkan UUD negara dengan jujur dan ikhlas demi keadilan dan kesejahteraan rakyat itu bukan politik? Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles). Politik diperlukan untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat, terwujudnya rasa keadilan serta pemerataan pembangunan, dan lain-lain. Selain isu-isu yang bersifat negatif, mengikisnya kepercayaan publik terhadap sistem pemilu disebabkan banyaknya calon setelah terpilih lupa dengan janji-janji kampanyenya. Akhirnya, semakin mengikis kepercayaan masyarakat terhadap para calon dan berimplikasi terhadap rendahnya partisipasi pemilih dalam memberikan hak pilihnya. Apakah dengan pikiran yang sempit itu kemudian kita dengan sukarela menyerahkan kepada mereka-mereka yang tidak ingin melihat bangsa kita maju? Apakah setelah memilih, kita hanya melihat apa yang akan dilakukan pemimpin? Menunggu dan pasrah begitu saja sampai negara hancur dan rakyat menderita seperti? Apakah penderitaan itu sama halnya dengan hidup di zaman jahiliah? Bila hal itu terjadi, eksistensi kita sebagai manusia patut diragukan. Sebab, eksistensi manusia adalah berbuat selalu untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan kesempurnaan di akhirat. Esensi dari eksistensi dimaksud adalah dari apa kemudian menjadi apa. Fenomena Golput Dari realitas pemahaman sempit mengenai politik, akhirnya memunculkan fenomena golongan putih (golput). Golput dikenal saat menjelang Pemilu 1971 yang merupakan pemilu pertama Orde Baru. Pencetus istilah golput adalah Imam Waluyo. Dipakai istilah “putih” ini menganjurkan agar mencoblos bagian putih di kertas atau surat suara di luar gambar peserta pemilu. Istilah golput kembali populer menjelang Pemilu 2009. Seorang tokoh nahdliyin yang notabene mantan Presiden ke-4 RI menyerukan kepada pendukungnya untuk golput. Seruan golput tersebut disebabkan dimenangkannya PKB versi Muhaimin Iskandar oleh pemerintah dan PKB versi Gus Dur tidak bisa mengikuti Pemilu 2009. Menurut Hadar Nafis Gumay (Komisioner KPU RI), golput adalah orang yang protes terhadap pilkadanya, orang yang beranggapan bahwa pilkada ini tidak ada gunanya, atau orang yang menganggap pasangan calon itu sebagai masalah. Fenomena golput dari pemilu ke pemilu dan pilkada ke pilkada mengalami tren meningkat. Angka partisipasi pemilih sangat rendah. Fenomena golput muncul disebabkan ketidakpercayaan pemilih terhadap sistem pemilu dan politik, ketidakpercayaan pemilih terhadap calon/parpol, dan rendahnya sosialisasi yang dilakukan penyelenggara dan peserta pemilu karena faktor anggaran dll. Pemilih harus disadarkan bahwa memberikan suara adalah keharusan, karena suara mereka merupakan hak politik dan diatur dalam undang-undang sebagai hak konstitusi. Sistem demokrasi langsung sudah menjadi pilihan bangsa mau tidak mau harus dihadapi. Jika sebelum amendemen UUD 1945, pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diselenggarakan suatu badan di bawah Departemen Dalam Negeri yang anggotanya merupakan perwakilan partai politik. Pemilihan bupatinya masih sistem ditunjuk, dipilih DPRD. Semenjak amendemen UUD 1945, pemilihan umum diselenggarakan suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (UUD 1945 Pasal 22E Ayat [5]). Perubahan-perubahan sistem politik demikian untuk penyempurnaan apa yang seharusnya menjadi format politik yang ideal yang dipakai Indonesia. Sebagai negara kesatuan, Indonesia negara yang berbentuk republik (teori Montesquieu). Sistem yang dipakai adalah sistem presidensil. Sebagai negara yang menganut ideologi Pancasila, Indonesia mengadopsi pemikiran Jhon Locke tentang sistem trias politica (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Sebagai konsekuensi dari mengadopsi sistem trias politica , Indonesia menganut sistem demokrasi kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Karena itu, suara rakyat harus diselamatkan. Ijtihad memberikan hak suara harus didorong. Jangan lagi atas pilihan pragmatis yang membuat penderitaan minimal pendeknya sampai 10 tahun. Sebab, suaranya bukan hanya memilih calon untuk mengisi jabatan dalam lima tahun ke depan, melainkan pilihannya akan menentukan siapa calon presiden, gubernur, dan wali kota/bupati 10 tahun yang akan datang karena calon presiden, gubernur, wali kota/bupati yang akan datang diusung dari partai politik peserta pemilu sebelumnya. Peran KPU Proses demokrasi harus terus didorong berjalan secara prosedural dan substansi. Pemilih harus disadarkan akan pilihan sadaranya (rasional) memberikan suaranya menjadi keharusan. Jangan pasrah begitu saja, karena suaranya merupakan hak politiknya dan diatur dalam undang-undang sebagai hak konstitusi. Hak politik sudah tentu bukan hubungan penyerahan, sebab penyerahan berarti peniadaan terhadap kemerdekaan itu sendiri. Kemerdekaan adalah pengetahuan tentang adanya kemungkinan-kemungkinan kreatif manusia, yaitu tempat bagi adanya usaha yang bebas dan bertanggung jawab. Usaha yang bebas dan bertanggung jawab itu dinamakan ikhtiar. Tanpa kesempatan untuk berbuat atau berikhtiar, manusia menjadi tidak merdeka dan menjadi tidak bisa dimengerti untuk memberikan pertanggungjawaban pribadi bagi amal perbuatannya. Kegiatan merdeka berarti perbuatan manusia yang mengubah dunia dan nasibnya sendiri. Pemilih merupakan hakim. Hakim yang menentukan pemimpin untuk mengatur pemerintahan yang di dalamnya adalah masyarakat. Dalam konteks pemilu, tentunya setiap daerah sudah pernah melaksanakan pemilu, tak terkecuali Provinsi Lampung. Dalam mencegah rendahnya partisipasi pemilih, karena Pemilu 2019 baru pertama kali dilaksanakan dengan menggabungkan pileg dan pilpres secara bersamaan, KPU Provinsi Lampung bersama 15 KPU kabupaten/kota telah melakukan berbagai cara sosialisasi guna meningkatkan partisipasi pemilih dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak keliru mencoblos karena banyaknya surat suara. Mulai dari go to school ke sekolah-sekolah, road show ke tokoh-tokoh agama dan kampus, gerebek pasar, dan sosialiasi di media massa cetak dan elektronik, sosialisasi ke ormas/OKP, dan ke komunitas-komunitas anak muda dan pemilih difabel/kekurangan serta melakukan kegiatan sayembara dan lomba-lomba, sehingga partisipasi pemilihnya bisa mencapai sekitar 80,56%, melebihi target KPU RI sebesar 77%.

Golput, Pengingkaran terhadap Kemerdekaan

Jajal Surfing

Zonasi APK Jadi Evaluasi KPU

Chairil Anwar

Zonasi APK Jadi Evaluasi KPU

Kejaksaan Negeri Way Kanan Musnahkan Barang Bukti

Pembinaan Petugas Guna Tingkatkan Realisasi PBB

Peralihan Sistem, Penerima PKH Belum Terima Dana Bantuan

Penyelundupan Narkoba lewat Bus Ekspedisi Digagalkan

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 18 Februari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 19 Februari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 12 Februari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 20 Februari 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi