Herd Immunity untuk Tidak Main Paksa!

Bambang Eka Wijaya HERD Immunity itu tidak main paksa. Saat mengumumkan vaksinasi covid-19, Presiden Jokowi menyatakan tidak semua penduduk Indonesia yang 270 juta akan mendapat vaksin. Namun, untuk mencapai herd immunity cukup 180 juta orang atau 70% dari total penduduk. Herd immunity artinya kelompok kebal dari suatu virus penyakit tertentu. Untuk membentuknya, cukup 60%—70% dari suatu kelompok masyarakat yang mendapat vaksin. Dengan demikian, ketika ada virus memapar salah satu anggota kelompok, ia gagal menginfeksi. Penyebaran virus pun terputus pada orang yang telah kebal tersebut. Oleh sebab itu, seluruh warga kelompok kebal tersebut selamat dari paparan virus. Pola herd immunity ada untuk menghindari adanya pemaksaan dalam proses vaksinasi . Sebab, dalam setiap kelompok kebal selalu ada orang yang tersisa tidak mendapat vaksin. Tidak Main Paksa Untuk itu, tidak perlu main paksa pada semua orang harus mau mendapat vaksin. Apalagi pakai paksaan dengan ancaman hukuman denda kalau menolak vaksin. Tindakan seperti itu tidak perlu karena akan selalu ada yang tersisa tidak mendapat vaksin dalam setiap kelompok. Pemaksaan juga bisa menghabiskan waktu sehingga program vaksinasi tidak mencapai target herd immunity tepat waktu. Kebiasaan main paksa atau intimidasi yang lazim oleh penguasa kemaruk unjuk kekuasaan itu, tidak perlu dalam vaksinasi mengatasi pandemi. Pola intimidasi biasa untuk menimbulkan efek jera. Khususnya bagi perilaku jahat seperti mencuri, menipu, merampok, pengedar narkoba, dan sejenisnya. Kalau untuk kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, yang harus ada sebenarnya adalah kesadaran. Mediumnya partisipasi, bukan aturan intimidasi. Dalam pola partisipatif orang merasa " diwongke ", ada penghargaan harkat-martabatnya sehingga merasa dirinya lebih merasa terapresiasi dan terhormat. Untuk kehormatan dirinya itu orang rela mengorbankan waktu, milik, bahkan dirinya demi kepentingan kebersamaan. Itu jauh berbeda dengan pola intimidasi, ketika orang merasa harkat dan martabatnya rendah, ada penyepelean hingga layak penghukuman dalam bentuk apa pun. Cara ini bisa membuat orang kesal. Alih-alih jadi jera, malah banyak yang ngadat melawan secara tertutup atau sembunyi-sembunyi. Contohnya pelaksanaan protokol kesehatan dengan hukuman denda atau kerja paksa sebagai ganti kalau tidak mampu bayar denda, sembilan bulan aturan itu bukan efek jera yang ada, survei pemerintah yang terungkap dari Jokowi, disiplin masyarakat masih buruk. Akibatnya, penularan covid cenderung meningkat terus. *

Herd Immunity untuk Tidak Main Paksa!

Waspada Petaka Gempa

Semeru, Gie, dan Mona

Wandi Barboy

Semeru, Gie, dan Mona

Subsidi Pupuk Langsung

Responden Sumatera Terendah Meyakini Vaksin Bisa Akhiri Pandemi

Ini Syarat Vaksinasi Covid-19 dan Rekam Medisnya

Waspada Gelombang Tinggi

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 02 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 01 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 04 September 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi