Jadikan Pemilu yang Berkualitas

EMPAT belas Juni 2022 menjadi gong penanda resmi dimulainya tahapan Pemilihan Umum 2024. Hajatan besar itu mutlak dipersiapkan dengan lebih matang agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, jujur, adil, dan damai, serta sukses. Pemilihan Umum 2024 berbeda dengan pemilu sebelumnya. Itu karena pemilihan presiden dan pemilu legislatif digelar serentak. Pada tahun yang sama, juga digelar pilkada serentak secara nasional. Ini akan menjadi hajatan demokrasi paling rumit dalam sejarah kepemiluan di Indonesia. Jelas, dengan begitu tantangan penyelenggaraan Pemilu 2024 pun makin kompleks. Segala fenomena global yang terjadi belakangan ini akan turut memengaruhi proses pelaksanaan pemilu. Berdasarkan Pasal 1 butir 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2022, dinyatakan bahwa penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Pada Pasal 2 butir 1 ditegaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Agar penyelenggaraan pemilu bisa efektif dan efisien, berbagai prinsip seperti mandiri, jujur, adil, dan profesional mesti ditegakkan. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 juga mengatur masa kampanye 75 hari, mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kemudian, penetapan peserta pemilu pada Rabu, 14 Desember 2022. Sementara pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu pada 29 Juli hingga 13 Desember 2022. Untuk rencana anggaran, KPU mengajukan Rp76,7 triliun atau naik tiga kali lipatan ketimbang Pemilu 2019. Bawaslu mengajukan anggaran Rp33,8 triliun. Sementara pemerintah dan DPR masih berkukuh angka tersebut harus ditekan sehingga belum ada kesepakatan berapa total anggaran Pemilu dan Pilkada 2024 itu. Usulan anggaran KPU RI itu untuk dua kategori. Pertama, anggaran kegiatan tahapan Rp63,4 triliun atau 82,71% dan anggaran kegiatan dukungan tahapan Rp13,2 triliun atau 17,29%. Waktu persiapan yang sempit, mengharuskan seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak cepat agar persiapan dapat lebih matang. Tidak ada waktu luang untuk bersantai. Pelaksanaan tahapan pemilu juga perlu pengawasan yang ketat. Badan Pengawas Pemilu perlu mendesain kembali regulasi dan melakukan pengawasan laporan atau potensi pelanggaran, seperti politik uang, SARA, dan berita bohong. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberi Bawaslu kewenangan menindak pelanggaran pemilu. Bawaslu bertugas menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu, tidak ada ketentuan harus ada pengaduan. Jangan sampai terulang polarisasi yang tajam di tengah masyarakat, baik saat menjelang, selama, dan setelah pemilu. Cukup sudah pengalaman Pemilu 2014 dan 2019 yang membuat masyarakat terbelah. Para elite politik sebagai tokoh sentral mesti didorong untuk dapat meredam sikap provokatif yang berpotensi membelah masyarakat. Sudahi narasi-narasi provokatif yang bisa membuat polarisasi di tingkat akar rumput terus terjadi. Jauhi tindakan-tindakan kurang elok dengan menampilkan aksi-aksi positif yang bisa mengademkan suasana. Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak pertama dan menjadikannya pergelaran kontestasi politik paling kompleks dalam sejarah bangsa ini. Wajar jika ada sejumlah kekurangan dan kesalahan. Berkaca pada Pemilu 2019 itulah, tidak berlebihan jika KPU dituntut untuk bisa melaksanakan Pemilu 2024 lebih baik lagi. Begitu juga dengan Bawaslu untuk dapat bertindak tegas terhadap segala pelanggaran yang terjadi. Seluruh anggota KPU dan Bawaslu berkewajiban memastikan pemilu berkualitas itu benar-benar dilaksanakan dengan cara bekerja independen dan profesional. Kedua penyelenggara pemilu harus benar-benar independen walau ada berbagai tekanan. Hendaknya KPU tetap konsisten menyiapkan dan menjalankan tahapan pelaksanaan Pemilu 2024. Begitu juga sudah saatnya para elite tidak melontarkan wacana yang malah mengganggu persiapan Pemilu 2024. Masyarakat yang menjadi bagian penting dari pelaksanaan pemilu pun memiliki peran besar demi suksesnya pesta demokrasi lima tahunan itu. Selain melaksanakan haknya sebagai pemilih, publik seyogianya ikut serta mengawasi potensi terjadinya pelanggaran. Pemilu sejatinya sebagai sarana kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, akan sangat disayangkan jika masih dipenuhi tebaran fitnah, hoaks, dan caci maki. Hindari penggunaan bahasa, narasi, dan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Jadikan pemilu penuh dengan kesejukan dan kedamaian.

Jadikan Pemilu yang Berkualitas

Tiga Kloter JCH Lampung Menunggu Keberangkatan

Kaji Akbar

Delima Natalia Napitupulu

Kaji Akbar

Pemerintah Data dan Bina Simpatisan Khilafatul Muslimin

Timnas Garuda Siap Tampil Lebih Kuat di Piala Asia 2023

Stok Darah Aman karena Masyarakat Rajin Donor

Jaksa Hadirkan Ahli di Sidang Korupsi BOS Lamteng

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 02 Juli 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 03 Juli 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 04 Juli 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda