Jalan Terbaik Tidak Mudik

PEMERINTAH melarang masyarakat mudik Lebaran 2021. Keputusan itu diambil sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan hasil rapat tingkat menteri yang dipimpin Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Tidak lain dan tidak bukan, larangan yang berlaku mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021 ini bertujuan memutus mata rantai penularan covid-19 agar pandemi tak lagi berkepanjangan. Larangan kali ini tidak cuma diperuntukkan ASN, TNI, ataupun Polri. Akan tetapi, menyasar pula pada karyawan swasta, pekerja mandiri, bahkan seluruh warga. Pembatasan pergerakan orang memang sangat dibutuhkan dalam pengendalian covid-19. Apalagi, saat ini secara nasional kita belum bisa dikatakan 100 persen mengendalikan pandemi yang sudah setahun melanda negeri ini. Angka positivity rate di Indonesia masih berada di kisaran 11,49 persen. Padahal, WHO mensyaratkan, untuk dapat dikatakan terkendali, positivity rate -nya harus berada di bawah 5 persen. Kita mesti berkaca pada Lebaran tahun lalu yang pencegahan pergerakan massal itu masih bersifat imbauan. Usai colong-colongan mudik, sebagian mengakalinya dengan sebutan pulang kampung, angka kasus covid-19 Indonesia melonjak. Tidak tanggung-tanggung, lompatan angkanya sangat tinggi, dari 69 sampai 93 persen. Kenaikan angka terkonfirmasi positif covid-19 dari yang sebelumnya hanya 600, tiba-tiba menjadi 1.100 orang per hari. Bukan cuma saat Idulfitri, libur-libur panjang lainnya pun semestinya sudah cukup menjadikan kita sadar. Sebut saja, libur HUT RI pada 15—17 Agustus 2020 dan Tahun Baru Islam pada 20—23 Agustus 2020, lonjakan kasus covid-19 meningkat dari 58 hingga 118 persen hanya dalam waktu 14 hari. Sayangnya, larangan bisa tetap terasa sekadar imbauan jika tidak didukung penuh para pemangku kepentingan dari berbagai lapisan, terutama pemerintah daerah. Paling tidak, pemda harus mampu mengendalikan para pejabat dan pegawainya agar benar-benar menjadi teladan bagi banyak orang. Jangan sampai ASN memancing sorotan mata publik untuk yang ke sekian kalinya. Usai cuti bersama tahun lalu, pemberitaan digemparkan kabar 189 ASN Pemkot Bandung dinyatakan positif covid-19. Pada November, 109 ASN Karawang mengalami nasib serupa. Jelang akhir tahun, sebanyak 40 ASN di NTT juga dikabarkan terpapar covid-19. Pada awal tahun, 42 ASN di Pemprov Maluku juga dinyatakan positif terpapar korona. Pun di Lampung, pada periode November—Desember 2020, satgas mencatat ada dua orang asal Lampung Utara, 8 dari Kota Metro, dan 6 asal Tanggamus terpapar covid-19. Mereka adalah para ASN dan pegawai pemda yang terkonfirmasi positif korona seusai melakukan perjalanan dinas maupun keperluan pribadi ke luar kota. Ketegasan pemerintah atas pelarangan mudik patut diapresiasi. Kebijakan itu menunjukkan kepentingan nyawa manusia ditempatkan di atas segala-galanya. Hanya, ketegasan tersebut lagi-lagi tidak bisa dibiarkan tampak tunggal. Langkah serupa mesti diteruskan pemda dan aturan-aturan di lapangan agar masyarakat tidak malah tambah kebingungan. Jangan sampai nadanya pelarangan, tetapi praktiknya justru pembiaran. Semangat keadilan mesti ditegakkan tanpa ada rasa ragu apalagi pandang bulu. Bagi masyarakat, bersabarlah untuk taat. Bangun optimisme seiring dikebutnya vaksinasi demi menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok. Mudik dengan tujuan bersilaturahmi bisa lain kali atau diganti dengan memanfaatkan sarana teknologi. Demi mengakhiri pandemi, tidak mudik adalah jalan terbaik.

Jalan Terbaik Tidak Mudik

Pemerintah melarang masyarakat mudik Lebaran 2021.

Jaga Ketat 1.002 Gereja dari Ancaman Terorisme

Dilarang Mudik, Kalau Mulang Tiyuh?

ricky marly

Dilarang Mudik, Kalau Mulang Tiyuh?

Lampung Batasi Mobilitas Mudik

Kilang Balongan Terbakar, Stok BBM Lampung Tetap Aman

Membakar Laut Menjaring Badai

E-Paper Lampung Post, Edisi Selasa, 30 Maret 2021

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

Pendaftar Jalur SNBP Itera dan Unila Terus Bertambah

Perhotelan Turun hingga 50 Persen Akibat Efisiensi Anggaran

Panitia Universitas Tak Bisa Tangani Kasus Gagal PDSS

Efisiensi Anggaran ke Daerah Berlaku untuk DAK dan DAU

Eva Dwiana Resmikan JPO Milenial

Optimalkan Ekonomi Biru dan Hijau untuk Tingkatkan Kebijakan Fiskal

Penanganan Korupsi Berlanjut

Awasi Kebijakan Harga Singkong di Lapangan

Capaian Pengamanan Lampung dan Sinergi Pusat-Daerah

POPULAR POST

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 30 Mei 2025

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 04 Juni 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 02 Juni 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda