Kebijakan Keuangan yang Mendukung Ketahanan Ekonomi

Ellen Raduma Kasi Bank Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Metro PANDEMI Covid-19 adalah guncangan tersendiri untuk Indonesia bahkan di tingkat dunia dari segi perekonomian. Rendahnya pergerakan ekonomi akibat adanya berbagai pembatasan dalam rangka protokol pencegahan penyebaran Covid-19. Secara signifikan di Indonesia dapat kita lihat pada dua triwulan pertama setelah suspek penderita Covid-19 pertama kali ditemukan pada 1 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Penularan yang cepat dan masif mengakibatkan pemerintah mengambil tindakan penanganan dan penanggulangan Covid-19. Tindakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang memang harus diambil dalam proses penanggulangan dan penanganan Covid-19. Secara garis lurus PSBB mengakibatkan penurunan aktivitas dan ekonomi yang mengakibatkan penurunan komponen indikator pertumbuhan ekonomi. Dari berbagai komponen indikator ekonomi hanya dari sisi pengeluaran pemerintah yang dapat dijadikan alat untuk meregulasi dan menahan penurunan drastis indikator ekonomi. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang kemudian ditetapkan dengan UU No. 2 Tahun 2020. Pemerintah menggunakan APBN dan APBD sebagai alat untuk melakukan regulasi. Realokasi belanja untuk sektor kesehatan mendapatkan prioritas dalam rangka penanganan Covid-19. Mulai dari pengadaan APD, obat-obatan, masker, hand sanitizer , dan pemberian insentif untuk para tenaga medis. Tahapan berikutnya adalah setelah ditemukan vaksin Covid, dilakukan pemberian vaksin secara massal dan gratis mulai dari vaksin pertama, kedua, dan ketiga. Dari sisi ekonomi dampak Covid dan penanganan penyebarannya yang memerlukan tindakan pembatasan sosial berskala besar tentunya mengakibatkan penurunan dinamika pergerakan ekonomi. Penutupan berbagai sekolah, pusat-pusat perbelanjaan, dan juga pusat-pusat pariwisata bahkan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang mengakibatkan adanya kerumunan juga ditiadakan. Menggunakan kebijakan fiskal, seperti insentif perpajakan, intervensi penundaan pembayaran pinjaman bagi debitur di bank-bank, pemberian insentif untuk masyarakat terdampak pandemi, seperti BLT, insentif bagi sektor transportasi pariwisata, industri yang terdampak, serta realokasi pembiayaan yang diprioritaskan pada kesehatan terutama dalam pencegahan dan penanggulangan covid-19 merupakan tindakan nyata yang dilakukan pemerintah. Defisit Anggaran Defisit anggaran pada tingkat yang wajar menjadi konsekuensi yang perlu diambil, pun dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga performa dan stabilitas ekonomi. Depresiasi pertumbuhan ekonomi selama 5 triwulan setelah pandemi Covid-19 menyebar merupakan hal yang dapat dimengerti dan memang menjadi hal yang telah diantisipasi, tetapi depresiasi pertumbuhan ekonomi ini dapat ditekan sampai pada kondisi yang manageable . Penekanan penggunaan belanja negara yang berupa instrumen APBN dan APBD yang melakukan penekanan alokasi dana pada masyarakat yang langsung terdampak melalui pemberian bantalan penunjang berkurangnya penghasilan masyarakat dalam bentuk BLT, baik dari komponen dana desa maupun bantuan sosial dari APBD dan berbagai bantuan dari dana APBN sangat membantu menahan turunnya tingkat pendapatan masyarakat secara umum. Pentingnya menahan turunnya tingkat pendapatan masyarakat ini menjadi penting agar menjaga tingkat konsumsi masyarakat tidak turun terlalu tinggi karena bila kita amati lebih dalam memang lebih dari 50% pertumbuhan Indonesia ditunjang oleh indikator konsumsi. Di sisi penerimaan pergerakan ekonomi yang melemah di sektor perdagangan fisik mengalami fenomena yang menarik. Tutupnya berbagai toko, pusat perbelanjaan, dan pasar mengakibatkan adanya pergerakan yang luar biasa di sektor pasar digital. Orang yang tidak dapat keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari akhirnya menggunakan pasar-pasar digital ini untuk melakukan transaksi. Bentuk lain adalah karena tidak memiliki kegiatan karena terpaksa di rumah mengusir kebosanan dengan melakukan belanja di pasar digital sebagai bentuk hiburan. Timbulnya perubahan bentuk perdagangan dari fisik menjadi digital ini menimbulkan peluang baru target pajak untuk meningkatkan pendapatan negara, harus diakui pendapatan pajak selama masa pandemi mengalami penurunan drastis sehingga target pajak harus dilakukan penyesuaian. Namun, seiring dengan penurunan sebaran Covid-19, vaksinasi massal dan gratis yang diberikan untuk menanggulangi Covid-19, dan pembukaan kembali pergerakan ekonomi, dapat kita lihat bahkan penerimaan pajak dapat melebihi target penerimaan yang diharapkan pada akhir tahun 2021. Pada saat pandemi Covid-19 dan dampaknya telah sampai pada tahap manageable , dinamika ekonomi dapat bergerak lagi kondisi pergerakan suhu geopolitik yang memanas dengan adanya konflik di wilayah Baltik, banyak guncangan ekonomi yang kembali bergerak ke arah yang sukar untuk dapat diprediksi. Pemberhentian suplai bahan bakar fosil dan komoditas pokok dari wilayah Baltik untuk eropa tersumbat menjadi indikator yang meningkatkan harga beberapa komoditas di dunia. Barometer Keuangan The Fed sebagai otoritas keuangan Amerika yang banyak menjadi barometer keuangan dunia mengumumkan untuk menaikkan suku bunga. Tentunya hal ini membuat guncangan tersendiri bagi perekonomian global. Sebab, suku bunga yang tinggi mendorong terjadinya pengetatan kebijakan moneter serta mengakibatkan peningkatan biaya permodalan di sektor industri dan secara linier akan meningkatkan harga dan pada akhirnya memicu inflasi. Di beberapa negara terutama di wilayah eropa hal ini sudah terlihat dengan meningkatnya inflasi pada beberapa negara maju di eropa, seperti Inggris dan Jerman. Bahkan, negara seperti Jepang yang selama ini kita ketahui tingkat inflasinya bahkan ada pada titik negatif mengalami inflasi. Tingginya biaya permodalan menyebabkan penurunan aktivitas manufaktur global. Di sisi lain kebijakan zero Covid-19 yang diterapkan Tiongkok juga menjadi tekanan tersendiri bagi ekonomi global karena Tiongkok memiliki kapasitas manufaktur yang cukup besar di tingkat dunia. Kembali ke Tanah Air, kita dapat temui bahwa dengan penanganan ekonomi yang hati-hati dan melakukan penekanan-penekanan pada wilayah-wilayah komponen ekonomi yang tingkat urgensinya sangat tinggi dengan menggunakan instrumen APBN/APBD. Realokasi APBN/APBD yang lebih menekankan pada keberpihakan kebutuhan masyarakat yang langsung terdampak tingkat pendapatannya pandemi Covid-19. Upaya yang penuh untuk penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19 ditandai dengan vaksinasi yang diberikan secara gratis dan massal mengakibatkan kembali dapat dilakukan pelonggaran pembatasan sosial. Dinamika kegiatan masyarakat meningkat dan mengakibatkan meningkat pula kegiatan ekonomi. Ekonomi Indonesia yang resilient adalah ekonomi yang diharapkan dan perlu konsistensi dan komitmen dari pemerintah sebagai regulator. Resilient -nya ekonomi ditandai ketahanan ekonomi itu sendiri dalam kondisi guncangan kondisi ekonomi yang sedang dalam kondisi tidak kondusif. Ketidakpastian ekonomi global karena adanya masalah geospasial di wilayah Baltik (Uni Soviet dan Kroasia), melemahnya ekonomi karena terdampak pandemi dan peningkatan suku bunga memerlukan ekonomi yang berdayatahan/ resilient . Tahan terhadap guncangan yang ekonomi yang besar dan berskala global memerlukan penerapan komitmen kebijakan ekonomi yang merupakan kombinasi dari kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan lainnya yang bersifat nonfiskal dan nonmoneter.

Kebijakan Keuangan yang Mendukung Ketahanan Ekonomi

Konvergensi Media, Lantai Dua, dan Balkonnya

Pemerintah Antisipasi Gelombang PHK

Delima Natalia Napitupulu

Pemerintah Antisipasi Gelombang PHK

46,7 Juta Masyarakat Sudah Divaksin Booster

Ancam Demokrasi dan Kebebasan Sipil, Koalisi Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP

Revisi KUHP Disahkan Besok

Fasilitas Publik di Cianjur Segera Diperbaiki

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Sabtu, 11 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 13 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 14 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 15 Oktober 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi