Kekuasaan MK Jadi Absolut

H. Bambang Eka Wijaya “SETELAH mengesampingkan semua kritik yang menyebut tidak etis Mahkamah Konstitusi (MK) mengadili sendiri uji materi UU terkait lembaganya , MK membatalkan seluruh isi UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua UU Mahkamah Konstitusi!” ujar Umar. “MK lalu memutuskan UU Nomor 24 Tahun 2003 berlaku kembali!” “Dengan putusan MK itu, substansi UU Nomor 4/2014 menyangkut persyaratan calon hakim konstitusi dan pembentukan panel ahli serta Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) tidak berlaku lagi!” timpal Amir. “Terhapusnya MKHK sekaligus menjadikan MK sebuah kekuasaan absolut, tidak ada satu pun badan baik eksternal maupun internal yang melakukan kontrol terhadap sepak terjang, baik para hakim konstitusi maupun lembaganya—satusatunya lembaga yang tidak kenal check and balance di negara demokrasi!” “Tapi mereka kan cuma kembali ke UU 24/2003, yang berarti kondisi serupa pernah terjadi di negeri ini!” tegas Umar. “Kalau dalam pelaksanaan UU itu MK bisa menjadi kekuasaan absolut, yang salah bukan para hakim konstitusi! Melainkan pemerintah dan politikus di parlemen yang membuat UU tersebut, yang ternyata ‘bocor halus’, bisa membuat kekuasaan MK dan hakim konstitusi tidak kenal kontrol! Hingga, pada 2006 dengan kekuasaan absolut yang diberikan para pembuat UU No 24/2003 itu, MK membatalkan fungsi pengawasan Komisi Yudisial (KY) terhadap MK!” “Tapi yang menyedihkan sekali alasan pembatalan UU yang diangkat dari perppu tersebut!” tukas Amir. “Yakni, MK menilai pembentukan perppu yang kemudian jadi UU itu tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa. Meskipun kegentingan yang memaksa menjadi subjektivitas presiden, menurut MK, subjektivitas itu harus memiliki dasar objektivitas yang sesuai dengan syarat konstitusi!” “Padahal, perppu itu lahir akibat Ketua MK waktu itu, Akil Mochtar, ditangkap KPK terlibat kasus korupsi menyalahgunakan kekuasaannya di MK!” timpal Amir. “Penilaian bahwa korupsi ketua MK bukan kegentingan memaksa sesuai dengan objektivitas syarat konstitusi, hingga seolah olah konstitusi tidak antikorupsi, jelas memprihatinkan!” “Namun, meski segala kontrol formal berhasil dielakkan MK, jangan kira tidak ada kontrol yang justru selalu efektif! Yakni kontrol pers!” kata Umar. “Kontrol pers, sebagian besar cukup lewat pemberitaan seharihari, mampu membentuk kesan publik tentang baikburuknya MK!”*** Tulisan ini pernah terbit di Lampung Post pada 14 Februari 2014.

Kekuasaan MK Jadi Absolut

Stimulus Pajak Pacu Ekonomi

Dewan Temukan Minyak Goreng di Gudang

Dian Wahyu Kusuma

Dewan Temukan Minyak Goreng di Gudang

Puskesmas Harus Aktif Data Warga Positif Covid-19

Tolak Kabinet Titipan

Pemilu 2024 dan Aspirasi Generasi Milenial

Calon Komisioner Dapat Waktu 15 Menit

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 26 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 30 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 02 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Sabtu, 27 September 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi