Ketika Tiongkok Mengurusi Agama

Imron Rosyadi Hamid Rektor Unira Malang dan Rois Syuriyah PCINU Tiongkok SUATU ketika mantan Presiden Amerika Jimmy Carter bertanya kepada Deng Xiaoping tiga pertanyaan, “Apakah masyarakat Tiongkok memiliki kebebasan beragama?” Deng menjawab, “Tentu.” Pertanyaan kedua, ”Bisakah orang Kristen mencetak dan mendistribusikan Injil?” Deng dengan yakin menjawab, “Tidak masalah.” Namun, untuk pertanyaan terakhir, “Apakah Pemerintah Tiongkok akan mengizinkan misionaris (asing) ke Tiongkok untuk melakukan misi keagamaan?” Pemimpin pembaruan Tiongkok modern itu dengan tegas berkata, “Tidak!” Cuplikan dialog di atas merupakan gambaran bagaimana Pemerintah Tiongkok membuat cetak biru (blue print) kebijakan mereka terhadap keberadaan agama-agama di negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia itu. Jawaban Deng merepresentasikan apa yang telah diatur dalam Konstitusi Tiongkok. Xianfa dan Pengakuan Kebebasan Beragama Meskipun berhaluan komunisme, Tiongkok mengatur kebebasan beragama bagi rakyat mereka. Bahkan, ketika negara tersebut baru berdiri pada 1949 dan belum memiliki konstitusi resmi serta masih berbentuk proto-constitution berupa program umum (common program), kebebasan memeluk agama sebagai bagian dari hak asasi manusia sudah diakui. Pada 1954, Xianfa (Konstitusi Tiongkok) dibentuk dan meskipun mengalami beberapa kali amendemen (1975 dan 1978), hingga yang terakhir 1982, persoalan kebebasan beragama ini tetap diatur. Dalam Pasal 36 Konstitusi Tiongkok disebutkan bahwa setiap warga negara Tiongkok harus menikmati kebebasan beragama. Tidak ada organ negara yang boleh memaksa warga negara untuk percaya atau tidak percaya kepada agama apa pun. Negara juga tidak boleh mendiskriminasi warga yang percaya atau tidak percaya kepada agama apa pun. Negara akan melindungi aktivitas agama yang dilakukan secara normal dan tidak boleh seorang pun menggunakan agama untuk melakukan kegiatan yang bisa mengganggu ketertiban publik, mengganggu kesehatan masyarakat, atau melakukan intervensi terhadap sistem pendidikan negara. Meskipun Konstitusi Tiongkok telah mengatur persoalan kebebasan berkeyakinan, implementasinya mengalami pasang surut. Di dekade 1950-an, kehidupan beragama di Tiongkok berjalan secara normal. Bahkan, beberapa kali utusan muslim Indonesia dan Tiongkok saling berkunjung. Tiongkok juga berhasil mengirimkan jemaah calon haji mereka secara langsung ke Arab Saudi untuk pertama kali pada 1956 meskipun tahun-tahun sebelumnya harus melalui negara ketiga (Pakistan). Selama periode Revolusi Kebudayaan (1966—1976), yang digagas Mao Zedong, kehidupan beragama di Negeri Tirai Bambu ini mengalami masa kegelapan. Selama periode itu, seluruh aktivitas keagamaan dilarang, situs-situs peribadatan ditutup, bahkan dialihfungsikan. Sejak meninggalnya Mao 1976, Revolusi Kebudayaan yang digagasnya ikut tenggelam dan masyarakat Tiongkok memasuki tahapan baru kehidupan sosial keagamaan mereka. Gaige Kaifang dan Angin Baru Kehidupan Beragama Deng Xiaoping merupakan pemimpin tertinggi generasi kedua di Tiongkok yang berkuasa sejak 1978—1989 dan dikenal berhasil menjadikan Tiongkok bisa maju seperti sekarang, dengan kebijakan pintu terbukanya (Gaige Kaifang). Deng memberikan angin baru bagi perkembangan agama-agama di Tiongkok. Kebijakan reformasi ekonomi dan open door policy yang diterapkan Deng mensyaratkan dua hal. Pertama, perlunya persatuan nasional dari seluruh etnik (termasuk etnik muslim) untuk bersama-sama membangun ekonomi Tiongkok. Kedua, Tiongkok perlu meningkatkan kerja sama secara lebih terbuka dengan dunia luar dalam memajukan ekonomi mereka. Negara-negara yang akan melakukan kerja sama ekonomi dengan Tiongkok, baik melalui investasi permodalan maupun transfer teknologi, rata-rata negara memiliki basis keagamaan mainstream dunia. Pada akhir 1979, Deng mengizinkan pembukaan kembali gereja-gereja dan masjid serta kuil menuju situasi yang disebut Fenggang Yang (2004) sebagai bringing religious life back to the public scene (membawa kembali kehidupan beragama ke ruang publik). Hanya hitungan bulan setelah kebijakan Deng diterapkan, komunitas muslim Tiongkok menggelar muktamar ke-4 setelah sekian puluh tahun vakum. Pada 6—15 April 1980, diadakanlah Muktamar Islam Tiongkok yang dihadiri 256 utusan dari seluruh Tiongkok. Muktamar dipimpin Burhan Zahidi, aktivis muslim era Mao, dan juga dihadiri para pejabat pemerintah. Departemen Agama dan Pelaksanaan Haji Pada 1979, Deng Xiaoping menghidupkan kembali Guojia Zongjiao Shiwu Ju atau Departemen Agama (The People’s Republic of China State Bureau of Religious Affairs) yang merupakan organ di bawah Guowuyuan (Dewan Negara/State Council). Departemen Agama Tiongkok dibentuk pada 1951 atau dua tahun setelah berdirinya RRT dan berhenti beroperasi sepanjang Revolusi Kebudayaan. Departemen Agama Tiongkok itu mengurusi lima agama yang diakui negara: Islam, Buddha, Taoisme, Protestan, dan Katolik yang tidak terafiliasi dengan Vatikan. Menurut catatan Administrasi Negara Urusan Agama, saat ini Tiongkok memiliki lebih dari 30 ribu masjid dan lebih dari 40 ribu ahong (ulama/imam). Menurut Qianfang Zhang (2012: 154), Departemen Agama Tiongkok merupakan biro yang terafiliasi (zhishu jigou), dengan fungsi membuat aturan dalam bidang keagamaan yang bersifat independen, meskipun di bawah Dewan Negara sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi negara. Pada 2010, Menteri Agama Tiongkok Wang Zuqan pernah berkunjung ke Jakarta dan melakukan pertemuan dengan Menteri Agama RI Suryadharma Ali. Selain membuat aturan-aturan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan keagamaan, Departemen Agama Tiongkok melakukan koordinasi pelaksanaan ibadah haji, yang setiap tahun dilaksanakan Zhongguo Huijiao Xiehui (Asosiasi Islam Tiongkok). Pada 2016, Pemerintah Tiongkok mengeluarkan sebuah kebijakan progresif dalam bentuk National Action Plan of Human Rights 2016—2020 yang salah satu butirnya adalah perbaikan pelayanan haji (improving organization and services for Islamic hajj). Sebagai tindak lanjut dari rencana aksi itu, pada 28 Agustus 2017, pemerintahan Xi Jinping mengutus pejabatnya menemui Menteri Urusan Wakaf dan Haji Arab Saudi Mohammed Saleh bin Taher Al Banten. Pelayanan haji Tiongkok dilakukan Asosiasi Islam Tiongkok, mulai pendaftaran, manasik haji, pelayanan keberangkatan, pelayanan di Arab Saudi, hingga kepulangan ke tanah air mereka. Prosedur pendaftaran haji di Tiongkok diawali dengan pendaftaran melalui masjid setempat yang tersebar di kota-kota di Tiongkok dengan usia minimal calon jemaah di atas 18 tahun. Jika berusia di atas 70 tahun, diwajibkan mengisi formulir tentang kesanggupan menjaga kesehatan ketika melakukan ibadah. Jika administrasinya lengkap, proses akan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan jemaah calon haji. Jika semua persyaratan administrasi dan kesehatan telah memenuhi, pihak Zhongguo Huijiao Xiehui (Asosiasi Islam Tiongkok) akan memproses persiapan calon haji, mulai manasik, pengurusan visa, hingga keperluan tambahan lain, seperti asuransi. Biaya keberangkatan haji di Tiongkok sekitar RMB40 ribu (5.998 dolar AS), meliputi biaya manasik, asuransi kesehatan, tiket pergi-pulang Tiongkok—Arab Saudi, termasuk biaya akomodasi di Saudi. Pengembalian sisa uang akan diberikan ke jemaah calon haji ketika sudah kembali ke Tiongkok. Pada 2020, Pemerintah Tiongkok membuat peraturan baru yang lebih ketat berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji, yang melibatkan delapan otoritas, di antaranya Kementerian Agama, Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Budaya dan Pariwisata. Sementara pendaftaran jemaah calon haji dilakukan di kantor-kantor biro urusan agama setempat. Jika dibandingkan dengan pelayanan haji di Indonesia yang bisa antre (waiting list) puluhan tahun, waktu tunggu keberangkatan ke Tanah Suci di Tiongkok rata-rata satu tahun dari pendaftaran. Setiap tahun Pemerintah Tiongkok memberangkatkan sekitar 12.500—14 ribu jemaah calon haji (seperempatnya rata-rata berasal dari etnik Uyghur) dengan charter flight langsung dari Beijing ke Madinah hingga hampir 100 kali. (*)

Ketika Tiongkok Mengurusi Agama

Deng memberikan angin baru bagi perkembangan agama-agama di Tiongkok.

Melindungi Anak dari Predator

Seorang Petani

ricky marly

Seorang Petani

Laga Pembuktian Ronaldo dan Solskjaer di Bergamo

Optimalkan Pendampingan Korban Kekerasan

Hukum Berat Koruptor

Terduga Teroris di Pesawaran Mantan Ketua BM ABA Lampung

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

Pendaftar Jalur SNBP Itera dan Unila Terus Bertambah

Perhotelan Turun hingga 50 Persen Akibat Efisiensi Anggaran

Panitia Universitas Tak Bisa Tangani Kasus Gagal PDSS

Efisiensi Anggaran ke Daerah Berlaku untuk DAK dan DAU

Eva Dwiana Resmikan JPO Milenial

Optimalkan Ekonomi Biru dan Hijau untuk Tingkatkan Kebijakan Fiskal

Penanganan Korupsi Berlanjut

Awasi Kebijakan Harga Singkong di Lapangan

Capaian Pengamanan Lampung dan Sinergi Pusat-Daerah

POPULAR POST

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 15 Mei 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 13 Mei 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 16 Mei 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda