Konflik PKWT, Buruh Membakar Pabrik!

Bambang Eka Wijaya PERISTIWA yang sukar terterima oleh akal sehat masih saja terjadi akhir 2020 ini. Pekan lalu (14/12) di Konawe, Sulawesi Tenggara, buruh unjuk rasa membakar pabrik pemurnian atau smelter nikel tempat mereka bekerja. Juga 40 dump tru c k dan ekskavator ikut terbakar. Kapolres Komawe AKBP Yudi Kristanto menuturkan kronologi unjuk rasa di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) milik investor asal Tiongkok itu, berawal dengan demo massa dari luar pabrik. Mereka mendesak agar buruh yang sudah bekerja lebih dari tiga tahun menjadi karyawan tetap. Massa aksi dari luar pabrik itu berasal dari Serikat dan Perlindungan Tenaga Kerja (SPTK) Kabupaten Konawe bergabung dengan Dewan Pengurus Wilayah Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Sulawesi Tenggara. Mereka meminta kejelasan dari perusahaan terkait perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) buruh VDNI yang jangka waktu kerjanya lebih dari 36 bulan. Massa mendesak perusahaan agar tenaga kerja menjadi karyawan tetap. Tuntutan serikat pekerja itu sesuai Pasal 59 Ayat (4) UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: "PKWT ini paling lama dua tahun dan perpanjangan hanya boleh satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun". Namun, pihak perusahaan tidak menggubris demo ini sampai menjelang sore. Awalnya damai itu memanas. Massa coba menerobos gerbang pabrik, tetapi polisi menghalau dengan gas air mata. Namun, massa tidak surut hingga akhirnya menerobos masuk area pabrik. Tidak Terkendali Setelah itu, buruh pabrik "yang memperjuangkan nasibnya" terprovokasi. Aksi pun jadi tidak terkendali. Massa melakukan perusakan dengan membakar pabrik dan fasilitasnya. Demikian Kapolres mengutip CNBC-Indonesia (16/12/2020). Emosi massa memuncak karena sudah sedemikian lama mereka demo di bawah terik panas tidak mendapat tanggapan atau respons sewajarnya dari pihak perusahaan. Mungkin mereka tersinggung karena tidak ada kepedulian. Mereka merasa harga diri mereka rendah. Itulah kemungkinan utama penyulut amuk massa tersebut. Namun, pihak perusahaan juga tidak bisa menjadi salah. Sebab, ketentuan Pasal 59 Ayat (4) UU13/2003 terkait PKWT itu telah hilang pada UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian berganti ke Pasal 81 poin 15 UU Cipta Kerja, berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu dan batas waktu tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah". Malang, buruh dan pabrik smelter VDNI jadi korban pertama UU Cipta Kerja. *

Konflik PKWT, Buruh Membakar Pabrik!

IDI Kritik Pembukaan Rapid Antigen Tempat Umum

Satgas Perbaiki Pola Pikir Hadapi Pandemi

Wandi Barboy

Satgas Perbaiki Pola Pikir Hadapi Pandemi

Dishub Kota Belum Wajibkan Rapid Test

Banpol PP Awasi Prokes Tempat Nongkrong

Covid-19 Papar 5.479 Warga Lampung

Warga Pringsewu Jangan Remehkan Corona

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 26 Juni 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Sabtu, 28 Juni 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 30 Juni 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda