Kuatkan Strategi Pencegahan Korupsi

STRATEGI Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) meluncurkan aksi pencegahan korupsi untuk tahun 2021—2022. Aksi ini menitikberatkan pada tiga fokus, yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara dan penegakan hukum, serta reformasi birokrasi. Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 yang diperkuat surat keputusan bersama lima kementerian dan lembaga, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi, Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Dalam Negeri. Tim Stranas PK 2021—2022 bertugas menyelesaikan masalah yang meliputi 12 aksi, mulai dari percepatan perizinan dan tata kelola ekspor-impor hingga penguatan integritas aparat penegak hukum. Aksi-aksi itu bisa menjadi game changer jika dilakukan secara sungguh-sungguh dan berorientasi pada hasil. Sebuah tekad dan gagasan yang bagus, amat bagus. Oleh karena itu, tekad tersebut patut disambut publik yang sudah terlampau muak dengan praktik rasuah yang tetap marak. Aksi ini layak dijadikan panji yang patut dikibar-kibarkan dalam memerangi korupsi. Agenda yang digulirkan Stranas PK ini bisa dibaca sebagai upaya pemberangusan perilaku korupsi dari hulu. Sebab, dari situlah praktik jahat tersebut bermula. Iktikad baik itu juga bisa dimaknai sebagai solusi dalam upaya memerangi korupsi melalui penerapan sistem satu data. Niat baik pemerintah melalui Stranas PK perlu mendapatkan sebesar-besarnya dukungan. Sebab, sudah kita rasakan bersama bahwa korupsi telah menghadirkan dampak buruk yang amat nyata bagi rakyat dan negara. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat negara telah kebobolan hingga Rp39,2 triliun dari praktik korupsi sepanjang 2020. Itu jumlah yang sangat besar jika dibandingkan dengan total denda yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa yang hanya berkisar Rp2,3 triliun. Besaran itu pun, baru dihitung dari kasus-kasus yang terungkap di semester pertama. Sederhananya, hanya kurang dari 5 persen kerugian negara yang bisa dikembalikan melalui instrumen Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Belum lagi jika menambahkan laporan Polri terkait penanganan kasus korupsi di tahun yang sama. Mereka mencatat telah menuntaskan 1.412 perkara rasuah dengan Rp3 triliun lebih beban kerugian yang ditanggung negara. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pun melorot telak tiga poin dari tahun lalu menjadi 37. Data ini membuat Indonesia kian terlempar dari posisi tak sampai 100, ke deretan level bawah lagi, yakni posisi 102 dari 180 negara di dunia. Fokus aksi Stranas PK terhadap perizinan dan tata niaga juga merupakan jawaban atas persepsi dunia usaha yang menyimpulkan bahwa korupsi adalah penyebab nomor satu terhadap terjadinya ekonomi biaya tinggi. Dari sisi keuangan negara, penegakan hukum dan reformasi birokrasi bisa sekaligus jadi bahan permenungan bahwa tradisi politik berongkos mahal mau tidak mau harus disudahi. Kita kian sadar perilaku korupsi di negeri ini bak penyakit kanker yang terus menjalar. Berkali-kali operasi tangkap tangan dilakukan, makin bercokol pula tersangka dan modus baru dari kaum serakah nan minus moral. Oleh karena itu, sangat bisa dipahami jika titik tekan Stranas PK bertumpu pada upaya pencegahan. Namun, yang perlu diingat, upaya pencegahan terbaik ialah dengan menutup celah sekecil mungkin bagi para calon pelaku untuk melakukan rasuah dengan tanpa meninggalkan aksi-aksi penindakan terhadap praktik-praktik korupsi yang sudah dilakukan. Prinsip pencegahan juga harus ditempuh dengan tidak membiarkan faktor pendorong korupsi sebagai jalan yang bisa kembali dimanfaatkan para koruptor. Dari sekian periode menyatakan diri perang melawan korupsi, semestinya itu sudah membuat penegak hukum tak gampang lagi dikibuli. Secara gamblang, aksi-aksi yang akan ditempuh Stranas PK cukup menjanjikan. Tentu, rakyat, termasuk juga warga Lampung, berharap agenda ini bukan cuma gembar-gembor dan pemanis bibir tanpa hasil dan berdampak nihil. Moncong senjata upaya pencegahan korupsi pertama-tama harus diarahkan pemerintah ke muka sendiri, khususnya para pejabat dari pusat hingga daerah. Toh, dari sekian banyak kasus korupsi yang muncul lebih kerap melibatkan para pejabat ketimbang pengusaha swasta apalagi masyarakat biasa. Semangat pencegahan dan penindakan kasus korupsi melalui satu data ini juga jangan sampai jadi dalih saling sikat antarlembaga lantaran tupoksi yang tumpang tindih. Kekonyolan itu sudah cukup dipertontonkan melalui serial Cicak vs Buaya episode 1 sampai 3. Mengutamakan pencegahan juga bukan berarti memaklumi ketelanjuran, melainkan lebih tepat dimaknai sebagai jalan terakhir dan final dalam ikhtiar memutus mata rantai kemufakatan jahat yang berujung pada penderitaan rakyat. Jika gagasan pencegahan ini dilahirkan dengan tulus, dijalankan dengan ikhlas, dan ditegakkan tanpa pandang bulu, babak baru Indonesia sebagai negara bebas korupsi sangat mungkin bisa dicapai dan bukan isapan jempol belaka.

Kuatkan Strategi Pencegahan Korupsi

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) meluncurkan aksi pencegahan korupsi untuk tahun 2021—2022.

Pelabuhan Pomako

Kurang dari 10% UMKM Mendapat KUR!

ricky marly

Kurang dari 10% UMKM Mendapat KUR!

Anak Tetap Bugar Berpuasa

Kendaraan Disuruh Putar Balik

Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Penyampaian Rekomendasi Terhadap LKPj Bupati Lampung Selatan

Pengawasan Protokol Kesehatan di Pasar Tradisional Bandar Lampung

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 11 Februari2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 23 Februari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 20 Februari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 19 Februari 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi