Membincang Angka Kemiskinan Provinsi Lampung

Decky Ferdiansyah Perencana Ahli Madya–Bappeda Provinsi Lampung RILIS Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung menjadi kabar gembira bagi masyarakat Provinsi Lampung. Pada 17 Januari 2022, BPS Provinsi Lampung merilis angka kemiskinan Provinsi Lampung kondisi September 2021, yaitu 11,67 persen. Angka ini mengalami penurunan 0,95% dibandingkan kondisi Maret 2021 atau setara dengan pengurangan sebanyak 85.595 orang miskin. Berita turunnya angka kemiskinan ini selain menggembirakan juga membuat banyak pihak cukup optimistis terhadap berbagai upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Lebih Besar Ada beberapa catatan dari rilis tersebut. Pertama, penurunan kemiskinan Provinsi Lampung lebih besar dari pada penurunan kemiskinan secara nasional. Provinsi Lampung mencatatkan penurunan kemiskinan 0,95%, sedangkan pada tingkat nasional hanya 0,42% sehingga laju penurunan kemiskinan di Provinsi Lampung dua kali lipat lebih besar daripada capaian nasional. Tingginya laju penurunan ini cukup menggembirakan di tengah kondisi perekonomian yang belum begitu stabil akibat pandemi Covid-19. Faktor yang memengaruhi tingginya penurunan kemiskinan ini merupakan dampak stabilnya kinerja sektor pertanian yang menopang hampir 30% perekonomian di Provinsi Lampung. Goncangan pada sektor pertanian akan berpengaruh pada kondisi perekonomian di Provinsi Lampung. Penurunan kemiskinan terkait juga dengan membaiknya pendapatan para petani yang ditandai dengan kenaikan angka nilai tukar petani (NTP) 5,55 poin selama periode Maret—September 2021. Catatan kedua, yaitu tingkat kemiskinan di perdesaan 13,18% atau setara dengan 770,54 ribu jiwa. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan di perkotaan yang 8,5% atau setara dengan 236,48 ribu jiwa. Dari perbandingan tersebut dapat diketahui bahwa kantong kemiskinan di Provinsi Lampung masih terkonsentrasi di perdesaan. Namun, penurunan kemiskinan di perdesaan mencapai 1%, lebih besar dari pada di perkotaan yang mencapai 0,79%. Mencermati hal tersebut, program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung seperti Kartu Petani Berjaya menjadi penting untuk terus dilaksanakan, bahkan ditingkatkan lagi. Program yang menyasar para petani ini diharapkan mampu menggenjot produktivitas sektor pertanian yang akan berimbas kepada meningkatnya pendapatan petani. Terlebih lagi, karakteristik ketenagakerjaan di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebesar 43,03%. Besarnya komposisi tersebut harus menjadi perhatian pemerintah agar kesejahteraan para petani semakin membaik sehingga angka kemiskinan dapat terus ditekan. Catatan ketiga, BPS Provinsi Lampung merilis perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan III 2021 tumbuh 3,03% (yoy). Di sisi lain, selama periode Maret—September 2021 laju inflasi sangat rendah yaitu -0,14%. Kedua indikator tersebut menjelaskan penurunan kemiskinan juga didorong oleh makin menggeliatkan aktivitas perekonomian di Provinsi Lampung. Namun, yang menjadi catatan adalah pertumbuhan ekonomi akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19. Terlebih saat ini penyebaran varian Omikron menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan di berbagai daerah. Oleh sebab itu, fleksibilitas pengendalian pandemi melalui kebijakan “gas dan rem” menjadi kata kunci. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekaligus mengendalikan pandemi. Catatan keempat, yaitu peran komoditas makanan terhadap garis kemiskinan adalah 75,29% dan komoditas nonmakanan 24,71%. Ini menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di Provinsi Lampung dipengaruhi oleh komoditas makanan sehingga ketersediaan, pemerataan, dan akses terhadap komoditas makanan menjadi hal penting dalam upaya lebih menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung. Bila dikaitkan dengan posisi Provinsi Lampung yang merupakan daerah produsen berbagai komoditas pertanian, faktor ketersediaan seharusnya tidak menjadi permasalahan. Pemerintah dapat berfokus pada pemerataan dan akses komoditas pangan. Pada kondisi inilah, skema bantuan pangan, seperti beras untuk masyarakat miskin (raskin) perlu dilanjutkan. Tata kelola bantuan harus terus diperbaiki agar lebih tepat sasaran dan tepat waktu. Pemerintah diharapkan dapat lebih menguatkan koordinasi dengan berbagai pihak dari aspek produksi sampai distribusi bantuan pangan. Catatan terakhir, rasio gini Provinsi Lampung 0,314%, di perkotaan 0,342 dan perdesaan 0,288. Rasio gini menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Makin rendah rasio gini, makin rendah ketimpangan yang terjadi, begitupun sebaliknya. Sehingga, bila disandingkan dengan angka kemiskinan, potret kemiskinan di masyarakat perdesaan lebih tinggi dan lebih merata, sedangkan di perkotaan lebih rendah tetapi kurang merata. Oleh karena itu, sekali lagi, perhatian dan fokus penanggulangan kemiskinan harus lebih diarahkan ke kantong-kantong kemiskinan yang ada di perdesaan. Dua Jurus Secara sederhana, ada dua jurus dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yaitu pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan penduduk miskin. Jurus pertama dilakukan melalui berbagai skema subsidi/bantuan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Adapun jurus kedua dilakukan pemberian akses permodalan sampai kepada pendampingan untuk pengembangan usaha. Pelaksanaan kedua jurus tersebut harus memperhatikan juga tingkat kedalaman kemiskinan yang terjadi. Untuk segmen penduduk dengan kategori paling miskin, jurus yang lebih efektif digunakan adalah pengurangan beban pengeluaran karena hal itulah yang diperlukan agar tidak makin terpuruk dalam kemiskinan. Jurus peningkatan pendapatan pada segmen penduduk ini tidak akan efektif dikarenakan ada faktor lain, seperti tingkat pendidikan dan juga mental kemiskinan yang telah menjerat begitu lama. Kondisi ini hanya bisa diperbaiki dengan cara pemenuhan kebutuhan dasarnya terlebih dahulu. Berbeda dengan segmen penduduk dengan kategori hampir miskin yang perlu diberikan jurus peningkatan pendapatan melalui pemberian akses permodalan sampai kepada pendampingan untuk pengembangan usaha. Dengan demikian, pemanfaatan kedua jurus penanggulangan kemiskinan akan bergantung pada validitas data penduduk miskin yang tersedia. BPS hanya memotret kemiskinan secara makro, sedangkan potret kemiskinan secara mikro (by name by address) diperoleh dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang ada di Kementerian Sosial. Pada akhirnya, upaya penanggulangan kemiskinan harus terus dilakukan karena selalu ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sebuah pepatah mengatakan poverty isn’t defeated with wealth, it’s overcome by hope. (*)

Membincang Angka Kemiskinan Provinsi Lampung

Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung menjadi kabar gembira bagi masyarakat Provinsi Lampung.

Sigap Antisipasi Covid-19

Jangan Asbun

ricky marly

Jangan Asbun

Menyudahi Teror Tambang Batu

Mengamankan Harga Pangan!

Pemungutan Suara Pemilu Disetujui 14 Februari 2024

Perubahan Warna Pelat Kendaraan Bebas Biaya

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 16 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 17 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 15 September 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi