Mencegah Generasi Telantar

NEGARA mempunyai tanggung jawab penuh agar tidak satu pun anak negeri yang telantar. Apa pun penyebabnya, anak-anak yang tidak lagi memiliki orang tua dan hidup terlunta-lunta harus bisa diselamatkan. Sangat jelas dalam konstitusi bangsa bahwa generasi muda penerus bangsa harus dijamin keselamatannya dan penghidupannya. Sesuai Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Bahkan, untuk mengantisipasi generasi telantar juga mengamanahkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai Pasal 27 Ayat (2). Pandemi Covid-19 lebih membuka mata seluruh elemen bangsa atas amanah ini. Sebab, pandemi telah menciptakan kedukaan karena terdapat belasan anak yatim piatu yang orang tuanya menjadi korban virus mematikan tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah mendata sebaran para anak bangsa yang terancam telantar tersebut. Dari data Kementerian Sosial, terdapat 15 ribu sampai 16 ribu anak yatim piatu akibat terdampak pandemi Covid-19. Namun, pendataan itu pun belum final dan masih terus berjalan sehingga diperkirakan jumlahnya lebih dari itu. Di Lampung, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) juga masih mendatanya, data sementara ada 477 anak yang kehilangan ayah, ibu, atau keduanya selama pandemi. Terkait sebaran, Dinas Sosial Lampung telah mendata 477 anak yatim piatu dengan perincian yang kehilangan ayah 224 anak, piatu 238 anak, dan yatim piatu 15 anak. Kemudian, menurut daerahnya, Lampung Tengah menjadi daerah terbanyak yakni 152 anak yang kehilangan orang tuanya akibat terpapar Covid-19. Disusul Pringsewu 96 anak, Tulangbawang (52), dan Mesuji (40). Untuk Lampung Barat dan Pesawaran ada 23 anak, Tanggamuss (21), dan daerah lainnya mulai dari belasan. Geregetnya, para anak telantar itu belum bisa dipastikan bantuan apa yang bakal mereka terima, hanya didata untuk menerima bantuan itu. Namun, apa pun itu pemerintah daerah harus bisa memastikan mereka mendapat asuhan alternatif. Jangan sampai anak ini telantar. Sebab itu adalah amanah yang harus dijalankan pemerintah sebagai pemegang kendali roda pembangunan bangsa. Lebih jauh lagi, bukan hanya yatim piatu korban Covid yang harus dicarikan alternatif pengasuhan agar tidak telantar. Sebab, dalam UUD 1945 Pasal 34 tidak ada batasan penyebab mereka telantar yang akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Seluruh generasi penerus yang telantar juga orang-orang tua mereka yang tidak hidup tidak berdaya wajib ditanggulangi kesejahteraan hidupnya. Pengambilan tanggung jawab oleh negara itu harus diseriusi mulai dari pendataan yang akurat, cermat, dan segera. Agar tidak dijadikan alasan pemberian bantuan sosial tersendat akibat data belum terkumpul baik. Harapannya kehidupan mereka dapat berlanjut dengan topangan bantuan yang tentunya juga bukan asal bantuan. Yang perlu diingat, anak-anak adalah generasi penerus yang harus tetap dirawat, dipelihara, dan dijaga. Jika sebelumnya banyak bantuan dikurangi atau bahkan ditilap, untuk bantuan yang satu ini harus diterima utuh, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran. Menyelewengkan bantuan untuk yatim piatu ibarat merampas masa depan anak-anak tersebut. Tentunya hal ini menjadi penyentil nurani para pemegang kekuasaan yang mengurusi bantuan sosial agar tidak merusak masa depan bangsa. Para aparat yang mengawasi pun juga harus bisa memberikan jaminan bantuan sampai ke tangan yang berhak. Akhirnya, tidak perlu repot untuk mengurusi jeratan hukum para oknum yang menyimpangkan bantuan demi kepentingan perutnya sendiri. (*)

Mencegah Generasi Telantar

Negara mempunyai tanggung jawab penuh agar tidak satu pun anak negeri yang telantar.

Zumba dan Basket

ricky marly

Polda Teribkan Atribut Satpam

E-Paper Lampung Post, Edisi Selasa, 07 September 2021

Hakim Perkara ASABRI Tolak Intervensi

Penyelidikan Dugaan Kebocoran eHAC Masih Berjalan

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 02 Juli 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 03 Juli 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 04 Juli 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda