Menyempitnya Ruang Fiskal APBN Periode Transisi Pemerintahan

PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan. Pada tahun sebelumnya, kendati realisasi pendapatan melampaui target, pengeluaran yang direalisasikan melebihi belanja APBN menyisakan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2023 yang rendah, sebagai sumber dana tahun berikutnya. Konferensi pers Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada 27 Juni 2024, menunjukkan sinyal kemungkinan target pendapatan APBN tidak akan tercapai. Argumentasinya, realisasi penerimaan APBN sampai akhir Mei 2024 meliputi pendapatan pajak penghasilan yang harus dilunasi, bersamaan dengan tenggat penyampaian SPT PPh yang sudah diterima tidak mampu mendongkrak pendapatan APBN. Indikator kinerja APBN yang tersaji pada buletin APBN KiTA Juni 2024 memberi gambaran betapa sempitnya ruang fiskal pada APBN periode terakhir pemerintahan Jokowi. Realisasi pendapatan selama lima bulan pada 2024 mencerminkan target pendapatan 2024 tidak akan tercapai. Sementara itu, beban APBN akan mengalami peningkatan karena pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dolar atas cicilan utang, bunga, dan subsidi BBM. Selain itu, kebutuhan pendanaan makan bergizi gratis, tunggakan proyek strategis nasional , dan pembangunan IKN semakin memperlebar defisit anggaran. Momentum pergantian pemerintahan merupakan periode yang cukup kritis dari sisi kemampuan fiskal negara. Tim Gugus Tugas Sinkronisasi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 31 Mei 2024 tidak mampu berbuat banyak. Tim sinkronisasi tersebut, dengan menyadari sempitnya ruang fiskal APBN, seharusnya bersedia menerima postur rancangan awal APBN 2025. Pertemuan tim sinkronisasi dengan Sri Mulyani sebagai bentuk komunikasi untuk koordinasi dan sinkronisasi agar dalam APBN 2025 bisa menampung berbagai aspirasi program pemerintahan berikutnya. Namun, sempitnya ruang fiskal pada APBN mendatang menjadi kendala untuk merealisasikan program unggulan Prabowo-Gibran yang dilontarkan pada masa kampanye. Kinerja Pendapatan APBN Tahun Berjalan Kinerja pendapatan APBN pada lima bulan pertama tahun anggaran merupakan momentum yang menentukan. Apabila pendapatan APBN tidak terealisasi secara optimal, sulit diharapkan target pendapatan APBN tahun tersebut tercapai. Setiap tahun anggaran penerimaan PPh selalu mengalami lonjakan pada lima bulan pertama tahun anggaran karena adanya kewajiban menyetor utang PPh tahun sebelumnya. Selanjutnya, setelah penerimaan pelunasan, PPh tahun sebelumnya relatif tidak terjadi lonjakan yang berarti pada bulan-bulan berikutnya. Pada periode itu, wajib pajak (WP) badan dan WP orang pribadi melunasi kewajiban PPh 2023 sebelum batas akhir penyerahan SPT PPh. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memberikan tenggat penyampaian SPT akhir Maret untuk PPh WP orang pribadi dan akhir April untuk PPh WP badan. Kinerja pendapatan APBN dalam lima bulan pertama pada 2024 sebesar Rp1.120,85 triliun atau 40% dari anggaran jauh lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data tahun sebelumnya, pada buletin APBN KiTA memperlihatkan realisasi pendapatan APBN di luar hibah jika dibandingkan dengan anggarannya pada lima bulan pertama masing-masing 2023 sebesar 45,89%, 2022 sebesar 57,99%, dan 2021 sebesar 41,69%. Pencapaian target pendapatan dalam lima bulan pertama akan menentukan target pendapatan APBN. Pencapaian target pendapatan APBN dalam tiga tahun terakhir ialah sebesar 112,64% (2023), 142,72% (2022), dan sebesar 114,91% (2021). Untuk 2022 pada lima bulan pertama, karena realisasi pendapatan mencapai 57,98%, realisasi pendapatan tahunan mencapai angka yang fantastis. Fakta tersebut terkonfirmasi pada rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR pada 8 Juli 2024. Sri Mulyani melaporkan realisasi pendapatan perpajakan semester I 2024 yang hanya mencapai sebesar Rp893,8 triliun atau 44,9% dari target APBN 2024 sebesar Rp1.988,9 triliun. Angka tersebut merosot 7,9% jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya. Menkeu terbaik dunia pada 2018 tersebut mengakui penurunan pendapatan perpajakan itu mengakibatkan merosotnya penerimaan PPh badan hingga 34,5%. Selain penurunan penerimaan perpajakan pada APBN yang menekan pendapatan APBN 2024, juga disebabkan turunnya penerimaan negara bukan pajak. Hal itu dipicu dari memburuknya harga komoditas di pasaran internasional yang menekan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam. Pelemahan pendapatan APBN dalam lima bulan pertama 2024 memunculkan kontroversi di tengah tuntutan lonjakan kebutuhan belanja untuk untuk 2025. Kenaikan kebutuhan belanja itu harus diimbangi dengan kenaikan pendapatan negara dan sedapat mungkin tidak mengandalkan utang untuk menutup defisit yang menganga. Kendati tim sinkronisasi Prabowo-Gibran menepis penambahan utang baru yang signifikan, inovasi pencarian sumber pendapatan baru pada 2025 belum juga ditemukan pada saat ini. Beban APBN 2024 Pengelolaan APBN 2024 memerlukan kehati-hatian mempertimbangkan dampaknya terhadap periode berikutnya. Belanja mengikat yang menyandera APBN meliputi cicilan utang, beban bunga, dan subsidi. Pada APBN 2024, anggaran ketiga jenis pengeluaran tersebut masing-masing cicilan utang sebesar Rp434,29 triliun, bunga sebesar 497,3 triliun, dan subsidi Rp286 triliun. Ketiga jenis pengeluaran tersebut yang memiliki komponen mata uang asing sangat dipengaruhi oleh kenaikan kurs dolar terhadap rupiah. Padahal, pada saat penetapan UU APBN 2024, kurs dolar terhadap rupiah dipatok sebesar Rp15 ribu. Selain itu, suntikan dana penyertaan modal negara kepada BUMN yang mendapat penugasan pemerintah membuat APBN 2024 sulit bernapas lega. Posisi utang per 31 Mei 2024 sebesar Rp8.353,02 triliun mengalami lonjakan dalam kurun waktu lima bulan sebesar neto Rp208,38 triliun dari posisi 31 Desember 2023 sebesar 8.144,69 triliun. Beban utang semakin menggunung pada tahun ini akibat kenaikan kurs dolar terhadap rupiah yang diperkirakan melebihi cicilan utang sebesar Rp434,29 trilun dan belanja bunga sebesar 497,3 triliun yang dianggarkan. Pada 2025, beberapa pemicu yang menimbulkan tekanan terhadap kapasitas fiskal APBN selain lonjakan belanja juga penggemukan birokrasi. Penambahan kursi menteri berpotensi menyumbang defisit APBN untuk belanja perkantoran, peralatan, SDM, dan operasionalisasi kementerian. Pernyataan Menteri Keuangan yang mengalokasikan belanja makan siang gratis pada APBN 2025 sebesar Rp71 triliun dari sebelumnya Rp450 triliun menggambarkan betapa sempitnya ruang fiskal yang masih tersedia untuk pemerintahan berikutnya. Untuk 2025, Prabowo mewarisi cicilan utang tahun 2025 sebesar Rp788,6 tiliun dan bunga sebesar Rp561 triliun melebihi sepertiga belanja APBN. Besarnya defisit APBN 2024 menyebabkan mengecilnya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebagai sumber pendanaan pada 2025. Dengan mencermati postur APBN 2024 dan rancangan awal RAPBN 2025, Menteri Keuangan harus menyinergikan program 2024 dengan tim transisi Prabowo-Gibran. Menkeu harus memastikan tidak ada penambahan belanja selain yang telah dianggarkan pada APBN 2024. Kegiatan seremonial HUT ke-79 RI yang direncanakan di IKN, manakala membutuhkan pembiayaan yang signifikan, perlu dipikir ulang karena sampai saat ini Jokowi belum menandatangani keppres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Selain tidak merealisasikan pengeluaran yang belum teranggarkan pada belanja APBN juga tidak merealisasikan semua rencana penerimaan pinjaman untuk menjaga defisit tetap berada pada kisaran 2,5% dari PDB. Selanjutnya, penyusunan APBN 2025 harus memprioritaskan kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Untuk program prioritas yang dicanangkan selama masa kampanye, dapat ditunda pada tahun kedua setelah kondisi perekonomian nasional dan global membaik. *

Menyempitnya Ruang Fiskal APBN Periode Transisi Pemerintahan

Hamdani, Dosen Program Doktor Ilmu Akuntansi FEB Universitas Andalas, pakar keuangan negara dan daerah

Cegah Aksi Geng Motor Berulang

Menghirup Kecubung Pemberantasan Korupsi

wiji

Menghirup Kecubung Pemberantasan Korupsi

Menanti Solusi Dana Bagi Hasil Provinsi

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum'at, 26 Juli 2024

Peluang Terpidana Kasus Vina Bebas Makin Tinggi

Kemantapan Jalan di Metro Sudah 83,92%

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 02 April 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 06 April 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 01 April 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 31 Maret 2026

Cerita Dewasa

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi