Meredam Gejolak Harga Pangan

SETIAP menyambut perayaan hari besar keagamaan, isu sentral yang mengemuka di masyarakat adalah kecukupan stok komoditas pangan. Ketersediaan bahan pangan ini sangat penting karena pada gilirannya akan berpengaruh pada stabilitas harga. Hal itu pula yang dalam beberapa hari ke depan menjadi sorotan masyarakat menjelang Ramadan dan Idulfitri 2021. Bulog Lampung menyebutkan saat ini masih ada stok 263.872 ton beras. Stok itu diperkirakan cukup hingga usai Lebaran. Itu pun masih akan ada tambahan 6.000 ton hasil serapan dari panen petani Lampung. Untuk komoditas lain, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung telah menghitung kebutuhan daging sapi 22.925 ekor atau setara 4.173 ton. Sementara saat ini tersedia 34.012 ekor sapi atau setara 6.340 ton sehingga masih ada surplus 11.087 ekor atau setara 2.067 ton. Dengan kata lain, persediaan beras dan daging sapi di Lampung dalam keadaan surplus. Dua komoditas itu saja belum cukup. Berdasar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 511.2/3149/SJ tanggal 14 Mei 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan di Daerah, tugas satgas di masa pandemi adalah mengecek secara harian ketersediaan, distribusi, dan fluktuasi harga 11 bahan pangan, yakni beras, jagung, dan bawang merah. Lalu bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng. Komoditas itulah yang akan mendominasi kepentingan konsumsi selama Ramadan hingga Lebaran. Tugas menjaga stok dan mencegah fluktuasi harga yang terlalu tajam untuk 11 komoditas itu memang bukan perkara mudah. Setiap menjelang Hari Raya, kebutuhan bahan pangan oleh masyarakat pasti meningkat. Andai pun tersedia stok dalam jumlah yang cukup, kerap muncul para spekulan penimbun barang. Tujuannya mempermainkan harga demi meraup keuntungan maksimal dengan berlindung di balik hukum ekonomi pasar bebas. Betapa pun itu tugas berat, masyarakat percaya Satgas Pangan yang diketuai sekretaris daerah dan beranggotakan unsur Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, TNI/Polri, dan Bulog itu dapat bekerja dengan baik. Termasuk di antaranya mencegah aksi penimbunan bahan pokok dan menindak tegas para spekulan. Dari sisi distribusi, Dinas Perhubungan berperan besar memastikan penyaluran bahan pangan dari sentra produksi sampai ke pasar tradisional dan pasar modern tetap lancar. Sebab, setiap ada gangguan pada rantai distribusi pasti akan berdampak pada fluktuasi harga. Pada akhirnya dampak kenaikan harga tidak dinikmati petani dan di sisi lain justru membebani masyarakat konsumen. Andai pun fluktuasi harga tetap tidak bisa dihindari, pemerintah daerah perlu segera menggelar operasi pasar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi. Opsi menggelar operasi pasar menjadi pilihan paling rasional agar gejolak harga bahan pokok tidak makin liar. Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan tujuan penyelenggaraan pangan adalah mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama bahan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk poin "Dengan harga yang wajar dan terjangkau" menjadi sangat penting di masa pandemi saat ini. Dalam situasi ekonomi yang sulit, penghasilan masyarakat menjadi terbatas. Bahkan, ada yang sama sekali tanpa penghasilan akibat kehilangan pekerjaan. Itu sebabnya Satgas Pangan daerah harus berperan aktif membantu meringankan beban mereka. Masyarakat ingin menunaikan ibadah puasa dengan tenang dan merayakan Lebaran bersama keluarga di rumah dalam suasana gembira.

Meredam Gejolak Harga Pangan

Bulog Lampung menyebutkan saat ini masih ada stok 263.872 ton beras.

Salah Persepsi

Kematian Covid Memuncak, Sehari 427!

ricky marly

Kematian Covid Memuncak, Sehari 427!

Tanggalkan Ego, Perkuat Sinergi

Pemprov Lampung Pastikan 118 Kendaraan Dinas Bayar PKB

Pemerintah Ambil Alih Pengelolaan TMII

Walhi Tagih Ketegasan Penutupan Tambang Ilegal

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

Pendaftar Jalur SNBP Itera dan Unila Terus Bertambah

Perhotelan Turun hingga 50 Persen Akibat Efisiensi Anggaran

Panitia Universitas Tak Bisa Tangani Kasus Gagal PDSS

Efisiensi Anggaran ke Daerah Berlaku untuk DAK dan DAU

Eva Dwiana Resmikan JPO Milenial

Optimalkan Ekonomi Biru dan Hijau untuk Tingkatkan Kebijakan Fiskal

Penanganan Korupsi Berlanjut

Awasi Kebijakan Harga Singkong di Lapangan

Capaian Pengamanan Lampung dan Sinergi Pusat-Daerah

POPULAR POST

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 30 Mei 2025

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 28 Mei 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 02 Juni 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda