Mewujudkan BUMD Harapan Lampung

PEMERINTAH Provinsi Lampung mengusulkan pendirian lima badan usaha milik daerah (BUMD). Usulan tersebut merupakan bagian dari delapan rancangan peraturan daerah (raperda) prakarsa Pemprov kepada DPRD Provinsi Lampung untuk mengoptimalkan sumber daya pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif, perhubungan dan transportasi, infrastruktur, serta energi. Kelima BUMD baru tersebut, yakni PT Wisata Lampung Indah, PT Bumi Agro Sejahtera, PT Wisata Lampung Indah, PT Trans Lampung Berjaya, PT Lampung Sarana Karya, dan PT Lampung Usaha Energi. Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyatakan usulan pendirian lima BUMD baru itu lantaran peluang sektor pertanian, pariwisata, transportasi, perdagangan, energi, dan perkebunan di Lampung cukup menjanjikan. Dari semua sektor tersebut, pertanian masih menjadi primadona bagi Lampung. Untuk perdagangan komoditas ke DKI Jakarta, misalnya, sudah ada pesanan beras premium 500 ton per bulan, gula konsumsi 4.000 ton per bulan, dan tepung tapioka 1.000 ton per bulan. Kehadiran BUMD anyar tersebut digadang ampuh menarik minat investor dari luar untuk menanamkan modal di Lampung. Hidupnya iklim investasi pasti akan mendongkrak pendapatan asli daerah yang selama ini belum optimal. Aturan jelas menitahkan pemerintah provinsi tidak boleh berbisnis secara langsung. Oleh karena itu, kehadiran lima BUMD menjadi kepanjangan tangan pemda dalam pembangunan demi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Jelas sudah bahwa gagasan pendirian BUMD baru itu harus mendapat dukungan semua pihak. Namun, kehadiran lima BUMD anyar tersebut jangan sampai membuat BUMD lama untuk bersantai dalam pencapaian target pembangunan. Apalagi, jangan pula hingga merugikan negara, seperti yang terjadi di PT Lampung Jasa Utama (LJU) tahun anggaran 2016, 2017, dan 2018. BUMD itu tidak memberi hasil dan kontribusi kepada pemerintah provinsi. Negara justru malah merugi hingga Rp3 miliar. Kerugian timbul karena pengelola keuangan melakukan pengeluaran yang tidak sesuai dengan perencanaan. Ulah pengurus itu menabrak UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sudah seharusnya pengelolaan BUMD memenuhi tata kelola perusahaan yang baik dan akuntabel. Pembentukan BUMD baru mesti mempersiapkan skema serta menghimpun masukan dari pihak terkait, misalnya, DPRD dan praktisi. Apalagi, draf raperda pendirian lima BUMD itu menyebut penyertaan modal Rp140 miliar. Lima BUMD baru itu harus bisa berfungsi sebagai agen pembangunan dan menghasilkan keuntungan, bukan sebaliknya merugi terus-menerus. Selain itu, BUMD harus berkesinambungan agar bisa tetap hidup dan bertumbuh. Para pengambil kebijakan, baik eksekutif maupun legislatif, hendaknya menakar intervensi kebijakan perusahaan. Sebagai badan usaha, BUMD harus berorientasi bisnis dan memiliki kalkulasi bisnis. Matangkan rancangan pembentukan mesin usaha daerah demi kemaslahatan segenap penduduk Lampung. (*)

Mewujudkan BUMD Harapan Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung mengusulkan pendirian lima badan usaha milik daerah (BUMD).

KPK Periksa Sejumlah Pengusaha

Kado Indah Paralimpiade di Tengah Pandemi

ricky marly

Kado Indah Paralimpiade di Tengah Pandemi

Rektor Unila Tinjau Pembangunan Beberapa Gedung

Tetap Jaga Prokes Meski Level PPKM Turun

Pelari Halang-Rintang Putari Garis Start!

Prokes Syarat Pariwisata Lampung Bangkit

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Cerita Dewasa

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 29 Januari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 30 Januari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Sabtu, 31 Januari 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi