KASAK-KUSUK minta jabatan menteri menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden sudah terang-terangan. PDI Perjuangan ingin mendapatkan kursi terbanyak. Tidak mau empat kursi. Begitu partai koalisi lainnya. PKB, contohnya, minta jatah yang banyak di jajaran kabinet menteri.
Jokowi-Ma’ruf tersandera oleh tekanan partai politik. Harusnya partai menjaga keadaban—santun dalam berpolitik. Siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sepertinya, anak-anak bangsa di negeri ini mau dibuat abu-abu oleh partai dengan segala kepentingan sesaat.
Mengapa PDI Perjuangan minta jatah yang banyak? Karena partai politik nonparlemen saja, kata Megawati Soekarnoputri, minta kursi menteri ke Jokowi. Saat pembukaan Kongres V PDI Perjuangan di Bali, yang baru lalu, terasa cair. Sindiran itu membawa gelak tawa Jokowi-Ma’ruf serta ketua umum partai Koalisi Indonesia Kerja yang hadir pada kesempatan itu.
Hanya Partai NasDem sebagai pengusung tanpa syarat untuk mendukung penuh mengantarkan Jokowi ke kursi presiden. Partai besutan Surya Paloh ini menghormati hak prerogatif. Presiden berhak memilih menterinya. Bahkan, pada titik tertentu NasDem akan menanggung risiko politik. Yang jelas, Jokowi rasional dan realistis dalam memilih partner kerja.
Anak-anak bangsa menaruh perhatian kepada Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta dan juga mantan Wali Kota Solo itu sangat matang dan piawai mencari nama menteri. Politik itu berbagi kekuasaan. Politik lentur dengan kepentingan. Dinamis dan tidak memaksakan kehendak. Hanya bermuara untuk kepentingan bangsa, bukan golongan.
Politik itu berbagi kekuasaan. Politik lentur dengan kepentingan. Dinamis dan tidak memaksakan kehendak.
Partai Gerindra sebagai pengusung Prabowo-Sandi yang berseberangan dengan Jokowi-Ma’ruf dalam pemilihan presiden, juga melobi dan dilobi sekitar Istana agar kadernya bisa duduk di kabinet. “Tetapi kami tidak serta-merta menerima karena kami merasa 2019 Gerindra berseberangan dengan Jokowi,” kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.
Muzani yang pernah digadang-gadang menjadi ketua MPR mengakui adanya pembicaraan dari sekitar Istana. Bahkan, Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono lebih transparan. Dia menyebutkan ada tiga nama yang disodorkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Tiga nama itu akan menduduki jabatan menteri dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf.
Walaupun ia bukan partai pemenang dalam Pemilu 2019, Gerindra bergerilya merebut posisi penting di lembaga parlemen dan kabinet. Dari hasil bentuk rekonsiliasi Prabowo dan Megawati, antara lain ketua MPR adalah jatah Gerindra. Hasilnya? Nihil. Ketua MPR diambil Partai Golkar.
Muzani menyebut Prabowo kecewa karena kadernya tidak mendapatkan kursi ketua MPR. Dengan begitu Gerindra akan memutuskan apakah tetap akan bergabung dalam pemerintahan Jokowi atau jadi oposisi, mitra kritis. Sikap itu akan disampaikan Gerindra dalam rapat kerja nasional pada 17 Oktober 2019, sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden.
***
Politik itu merebut kekuasaan! Ingat Pemilu 2014, siapa partai pemenang pemilu saat itu? PDI Perjuangan. Tapi yang menguasai parlemen adalah partai-partai pendukung Prabowo-Hatta. Ketua DPR dari Partai Golkar. Ketua MPR dari PAN. Semuanya dikuasai koalisi partai pendukung Prabowo-Hatta, saat itu.
Hasil pemilu kali ini, elite politik sudah sadar. Ketua DPR jatah kader PDI Perjuangan, sedangkan ketua MPR dari Partai Golkar. Tidak terbalik-balik seperti hasil Pemilu 2014. Dalam pemilihan ketua MPR pekan lalu, Muzani yang diusulkan Fraksi Gerindra (hasil pertemuan Prabowo-Mega) harus ikhlas karena tidak didukung sembilan fraksi MPR dan DPD.
Hasil pemilu kali ini, elite politik sudah sadar. Ketua DPR jatah kader PDI Perjuangan, sedangkan ketua MPR dari Partai Golkar.
Akhirnya Bambang Soesatyo yang diusulkan Partai Golkar dipilih secara aklamasi oleh rapat paripurna. Muzani sebagai pion Gerindra dalam parlemen hanya puas menempati posisi wakil ketua. Elite sadar bahwa posisi penting harus direbut partai pengusung Jokowi agar pemerintah berjalan stabil, tidak gaduh seperti awal pemerintahan Jokowi-JK.
Saat ini, koalisi timnya sangat solid menjaga struktur penguasaan lembaga-lembaga negara seperti MPR dan DPR. Kedua lembaga tinggi itu dipimpin oleh orang-orang Jokowi. Tidak ketinggalan ketua DPD juga adalah orang dalam barisan Jokowi. Adalah La Nyalla sangat vokal mendukung Prabowo. Kini dia berbalik mendukung penuh Jokowi.
Kini Jokowi-Ma’ruf sudah menghitung siapa yang layak membantunya dalam mengendalikan Kabinet Indonesia Kerja Jilid II. Pastinya partai Koalisi Indonesia Kerja sudah mengusulkan nama, bahkan mungkin saling jegal agar kadernya bisa masuk dalam jajaran menteri. Barisan ini juga merasa berhak dan layak mendapatkan jatah kursi menteri.
Dengan postur kekuasan di Senayan, Jokowi-Ma’ruf tidak perlu khawatir menjalankan pemerintahan. Karena Koalisi Indonesia Kerja dimotori Partai NasDem dan Golkar memberikan jaminan dukungan hingga masa akhir jabatan. Jokowi tidak perlu lagi merasa menjadi petugas partai. Buang itu! Periode kedua ini adalah pertaruhan reputasi mewujudkan janji-janjinya.
Periode kedua ini adalah pertaruhan reputasi mewujudkan janji-janjinya.
Sudah saatnya melepaskan diri dari bayang-bayang, karena pemilih Jokowi mayoritas rakyat bukan kelihaian partai. Jokowi adalah sosok negarawan. Memimpin tidak untuk kepentingan kelompoknya. Tinggal bagaimana agar pemerintahan Jokowi-Ma’ruf nanti berjalan efektif, perlu kehadiran oposisi sebagai kekuatan check and balances.
Pascapertemuan Prabowo-Mega, bahwa Gerindra masuk jajaran pemerintahan menjadi pertanyaan besar. Bukankah platform politik Jokowi berbeda dengan Prabowo dalam menata Indonesia. Saat berjuang berada di barisan lawan. Sudah kalah ingin bergabung bahkan minta kursi menteri lagi. Ini tabiat selalu ingin minta jatah. Alamakkk ! ***
Iskandar Zulkarnain Wartawan Lampung Post
