Dana Desa Jadi Upaya Untuk Menyejahterakan Masyarakat

Oleh Agus Sujiana , Kanwil DJPb Provinsi Lampung “ Indonesia tidak akan bercahaya dengan obor besar di Jakarta, tetapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di Desa” (Moh. Hatta) Sebagai perwujudan amanat yang tertuang dalam alinea 4 Pembukaan UUD 1945 “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial“, yaitu dengan melaksanakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini sejalan dengan program kerja nawacita pemerintah yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun bentuk pemerataan pembangunan yaitu alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab alokasi Dana Desa pada APBN merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pengalokasian Dana Desa pada APBN bermula pada tahun anggaran 2015, alokasi Dana Desa terus mengalami kenaikan tiap tahun yang cukup signifikan, tahun 2015 sebesar Rp20,8 triliun dan untuk tahun 2020 telah mencapai Rp71,19 triliun, dengan jumlah desa 74.953 desa. Dana Desa merupakan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dapat meningkatkan pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan tata kelola yang baik, akuntabel, dan transparan. Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 bahwa tujuan dari pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Dasar Hukum Landasan hukum yang melandasi tentang Dana Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu sumber pendapatan desa adalah adanya alokasi Dana Desa pada APBN. Sumber dari belanja pemerintah pusat ini untuk mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa prioritas Dana Desa untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan kegiatan dari Dana Desa secara swakelola menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dengan menyerap banyak tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Pagu dan Realisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, rincian alokasi Dana Desa di setiap Daerah Kabupaten/Kota secara merata dan berkeadilan dengan berdasarkan : 1. Alokasi Dasar Komposisi pagu alokasi dasar sebesar 69% dari Dana Desa bagi secara merata kepada setiap desa secara nasional. 2. Alokasi Afirmasi Besaran pagu alokasi afirmasi yaitu sebesar 1.5% dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi. 3. Alokasi Kinerja Pagu alokasi kinerja yaitu sebesar 1,5% dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik. Desa dengan kinerja terbaik adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% dari jumlah desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan desa, dengan bobot untuk pengelolaan keuangan 20%, pengelolaan Dana Desa 20%, capaian keluaran Dana Desa 25%, dan capaian hasil pembangunan desa 35%. 4. Alokasi Formula Pagu alokasi formula yaitu sebesar 28% dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa, dengan bobot yaitu 10% untuk jumlah penduduk, 50% untuk angka kemiskinan, 15% untuk luas wilayah, dan 25% untuk tingkat kesulitan geografis. Alokasi Naik Alokasi pagu Dana Desa pada APBN dilakukan mulai tahun 2015, dengan alokasi pagu setiap tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan, tahun 2015 merupakan pertama pengalokasian Dana Desa pada APBN dengan pagu alokasi sebesar Rp20,8 triliun, tahun 2016 sebesar Rp47,0 triliun, tahun 2017 dan 2018 sama dengan alokasi pagu sebesar Rp60,0 triliun, tahun 2019 sebesar Rp70,0 triliun dan pada tahun 2020 mendapat alokasi pagu sebesar Rp71,2 triliun, dengan jumlah desa sebanyak 74.953 desa. Sedangkan persentase penyaluran Dana Desa rata-rata setiap tahun di atas 99% dari alokasi pagu Dana Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan 3 tahap. Untuk penyaluran Dana Desa sebelum tahun anggaran 2020 komposisi penyaluran setiap tahapan yaitu tahap I sebanyak 20%, tahap II sebanyak 40% tahap III sebesar 40%, dan pada tahun 2020 tahapan penyaluran ada dua kategori yaitu untuk Desa yang berkinerja baik (Desa Mandiri) dilakukan dua tahap yaitu tahap pertama sebesar 60% dan tahap II sebesar 40%, sedangkan untuk Desa Biasa (bukan mandiri/berkinerja baik) penyalurannya dilaksanakan tiga tahap,dengan komposisi tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 40%, dan tahap III sebesar 20%, penyalurannya langsung dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas desa (RKD). Manfaat Dana Desa Adapun manfaat DD : a. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan di desa,yaitu pembangunan sarana dan prasarana, infrastruktur jalan, jembatan dan lainnya sehingga dapat menghubungkan/ mengkoneksitaskan antar daerah satu dengan daerah lainnya menjadi lancar; b. Menumbuhkan perekonomian di desa, dengan adanya infrastruktur yang baik dan lancar akan memudahkan masyarakat desa untuk mendistribusikan dan memasarkan hasil produksi di desa baik dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, hasil industri rumah tangga dan lainnya, dengan tumbuhnya perekonomian di desa akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa; c. Menahan laju urbanisasi, dengan Dana Desa dan program/kegiatan yang dilakukan dengan swakelola akan menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat desa, peluang menciptakan lapangan kerja dari berbagai sektor, meningkatkan kreativitas masyarakat/ ekonomi kreatif misalnya pengelolaan wisata, menumbuhkan industri rumah tangga, perdagangan, dan kreatifitas lainnya sehingga akan menambah income dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. d. Dengan adanya Dana Desa, merupakan bagian dari masyarakat desa untuk turu tberpartisipasi dalam pembangunan nasional yaitu dengan membangun desanya yang merupakan bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga akan tumbuh rasa memilikinya. Risiko dan Tantangan DD Tata kelola Pemerintahan Desa yang baik menjalankan prinsip good governance , termasuk dalam pengelolaan Dana Desa. Risiko dan tantangan dalam pengelolaan Dana Desa diantaranya adanya penyelewengan dan penyalahgunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya, kurangnya profesionalisme dalam pengelolaan Dana Desa sehingga terjadi kebocoran. Upaya untuk mencegah atau meminimalisasi risiko dan tantangan, penyelewengan dalam pengelolaan Dana Desa diantaranya yaitu : • Menjalankan tata kelola yang baik berdasarkan prinsip good governance , keterbukaan/transparan dalam pengelolan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban; • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan memonitor pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, disamping pengawasan yang dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); •Tingkatkan kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa dalam pengelola Dana Desa. Tata Kelola Dengan adanya Dana Desa dan dikelola dengan tata kelola yang baik berdasarkan prinsip good governance maka dapat disimpulkan bahwa : * Dana Desa merupakan salah satu instrumen untuk pemerataan pembangunan dan pemerataan perekonomian yang berkeadilan; * Untuk meningkatkan dan mempercepat pembangunan di desa. Peningkatan pembangunan di desa terutama bidang infrastruktur akan berdampak pada kelancaran dan efektivitas serta efisiensi pada distribusi hasil produksi desa sehingga berdampak pula pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa; * DD dapat menahan laju arus urbanisasi, karena dengan Dana Desa dapat menciptakan lapangan kerja bagi warga desa dan dapat mendorong kreativitas warga desa menciptakan peluang-peluang untuk penambahan pendapatan baru dalam skala yang signifikan, sehingga warga desa tidak ketergantungan dengan penghidupan di kota metropolitan untuk mengadu nasib mencari lapangan kerja; * Dengan sejahteranya masyarakat desa maka sejahteralah Indonesia, bercahaya Indonesia karena cahayanya lilin-lilin di desa.

Dana Desa Jadi Upaya Untuk Menyejahterakan Masyarakat

Silang Sengkarut Bansos di Lamsel dan Lampura

Solidaritas Global ODHA ditengah Pandemi

Wandi Barboy

Solidaritas Global ODHA ditengah Pandemi

Aksi Perampasan Motor Kembali Marak

Tindak Tegas Pelaku Politik Uang di Lamteng

Ribuan Petugas Polisi Disebar Amankan Pilkada

Partisi Unik, Pembatas Ruangan yang Ciamik

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Koran Digital Lampung Post, Edisi Sabtu, 19 Juli 2025

Guru PJOK Punya Peran untuk Membantu Pencegahan Penyakit

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 21 Juli 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda