Kemudahan Usaha dalam UU Ciptaker

Karina Putri Dosen Departemen Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada PENGESAHAN omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang disambut dengan aksi massa penolakan di berbagai daerah membuat masyarakat bertanya-tanya, apa sebenarnya isi dari undang-undang ini? Beragam informasi yang tersebar di medsos kemudian menjadi dasar respons masyarakat untuk menolak UU yang konon katanya mereduksi banyak hak yang telah diberikan pada pasal-pasal di dalam UU lain yang diubah dengan UU Ciptaker. Omnibus law merupakan sebuah konsep yang revolusioner dalam sejarah pembentukan peraturan perundang- undangan Indonesia. Hal ini mengingat pertama kalinya omnibus dilakukan di Indonesia pada UU Ciptaker. Konsep omnibus yang berarti satu untuk semua dalam sebuah undang-undang akan mengandung dua atau lebih materi muatan yang berbeda. Hal tersebut sejalan dengan pengertian dalam Black’s Law Dictionary, for all; containing two or more independent matters . Usaha mikro dan kecil dalam omnibus Ciptaker dalam RUU (versi 905 halaman) Ciptaker terdapat 186 pasal yang isinya tidak hanya berfokus mengatur seputar ketenagakerjaan yang marak pada thread social media , tetapi juga banyak hal lain yang terkandung di dalamnya sebagai upaya mewujudkan kemudahan berusaha bagi masyarakat, khususnya usaha mikro dan kecil. Kemudahan berusaha ini secara khusus diatur dalam Bab VI yang mengubah beberapa ketentuan dalam beberapa UU, salah satunya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Sebagai contoh, Pasal 109 UU Ciptaker mengubah Pasal 7 UUPT sehingga sebuah perseroan langsung memperoleh status badan hukum setelah mendapatkan bukti pendaftaran, berbeda dengan sebelumnya yang harus menunggu pengesahan dari menteri. Kemudahan ini mempercepat proses perolehan status badan hukum yang kemudian diharapkan dapat menggugah para pengusaha untuk mendaftarkan perseroan mereka sehingga didapatkan data tentang perseroan. Selanjutnya, khusus bagi usaha mikro dan kecil, syarat minimal pendirian dua orang juga dieliminasi sepanjang perseroan tersebut memenuhi persyaratan sebagai usaha mikro dan kecil. Sayangnya, dalam UU Ciptaker perseroan usaha mikro dan kecil (UMK) tersebut diperlakukan sama dengan perseroan sesuai dengan UUPT. Dalam perspektif hukum bisnis, ini memberikan pekerjaan rumah bagi pembuat UU untuk memitigasi konsekuensi dari pemberian status badan hukum pada perseroan UMK ini. Mengapa? Karena sebagai badan hukum, perseroan ini memiliki harta yang terpisah dari pendirinya dan sebagai pemegang saham, pendiri ini tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, termasuk kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki—yang notabene 100% (Pasal 153J RUU Cipatker). Mitigasi yang tidak dilakukan secara cermat dapat dijadikan sebuah pintu masuk untuk special purpose vehicle (SPV) pelepasan kewajiban pemegang saham atas segala kegiatan yang dilakukannya. Pasal ini dapat dijadikan tameng moral hazard pendiri untuk tidak bertanggung jawab atas tindakannya dan mengalihkan tanggung jawab pada perseroan yang ternyata dibentuk sebagai bumper tindakannya. The Devil’s Advocate Perbedaan pendapat dalam menyikapi pengesahan RUU Cipatker memerlukan kepala dingin dan hati yang hangat untuk selalu membuka ruang diskusi. Perlu dikedepankan sebuah sikap untuk dapat menggunakan apa yang dinamakan dengan devil’s advocate, yaitu argumen yang telah ada diuji atau dikritisi untuk mencari kelemahan atau celahnya. Devil’s advocate tidak ditujukan untuk berseberangan dengan argumen yang ada, tetapi untuk membuka ruang diskusi yang lebih detail. Dalam hal ini, UU Ciptaker merupakan sebuah proses besar, penolakan, dan pembatalan tidak dikenal dalam konstitusi Indonesia sebagai upaya konstitusional untuk menyatakan ketidaksetujuan. Tidak dapat dimungkiri, semangat progresivitas untuk mendukung kemudahan berusaha bagi masyarakat sangat kental dalam UU Ciptaker ini. Namun, sejauh apa UU Ciptaker dapat membantu realisasi janji dari apa yang tertulis dalam tujuan pembentukannya? Sikap optimistis juga perlu dikedepankan dalam mengapresiasi upaya sinkronisasi peraturan perundang- undangan yang memiliki perbedaan karakter pengaturan yang terkadang tumpang-tindih dan saling bertentangan. Begitu pun jika upaya tersebut masih jauh dari sempurna, setidaknya inventarisasi masalah yang menghambat penciptaan lapangan pekerjaan baru di Indonesia sudah mulai menunjukkan kejelasan. Pembatalan dan penolakan hanya akan menghapus hal baik yang ada pada UU Ciptaker. Pembacaan cermat dari isi UU Ciptaker merupakan langkah awal untuk memahami isinya yang sangat progresif. Jika ada materi muatan yang mencederai rasa keadilan, terdapat upaya judicial review ke Mahkamah Konstitusi sebagai proses lanjutan sesuai dengan amanat konstitusi. Mari kita tunggu!

Kemudahan Usaha dalam UU Ciptaker

Protokol Kesehatan di Minimarket

Sistem Online Bisa Mencegah Korupsi?

Chairil Anwar

Sistem Online Bisa Mencegah Korupsi?

Gencatan Senjata

Pengerukan Bukit Tidak Memiliki Izin

Dua Tersangka Muncikari Disidang Pekan Depan

Bukit Penahan Bencana Itu Sudah Gundul

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 09 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 10 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 08 September 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi