RTH Kurangi Risiko Banjir

Fran Sinatra Akademisi Perencanaan Wilayah dan Kota Itera SEJATINYA, hujan merupakan rahmat dan anugerah. Namun, apa jadinya jika curah hujan yang terlalu tinggi dalam waktu yang relatif singkat, sementara kemampuan lahan untuk menyerap air kecil? Banjir dan genangan air adalah dua fenomena yang sedang hangat diperbincangkan, tetapi kedua istilah ini memiliki pengertian yang berbeda. Banjir dan genangan dapat dibedakan berdasarkan lamanya waktu kejadian dan luas area yang terpapar. Banjir terjadi pada waktu yang lebih lama dengan luasan terdampak yang lebih luas dibandingkan dengan genangan. Baik banjir maupun genangan memiliki kemiripan penyebab kejadiannya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya banjir, terutama di kawasan perkotaan, seperti sedikitnya luas ruang terbuka hijau (RTH) sebagai kawasan resapan air, sistem drainase yang tidak berfungsi optimal, dan pembangunan yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan. Kawasan perkotaan kini rentan terhadap banjir, di antaranya Jakarta, Bekasi, Tangerang, termasuk Bandar Lampung. Banjir disebabkan kerusakan ekologi dan tingginya luasan lahan terbangun, baik dari daerah hulu, tengah, maupun hilir dari daerah aliran sungai. Di Jakarta, misalnya, meningkatnya luasan lahan terbangun di bagian hulu Sungai Ciliwung berdampak pada tingginya debit air yang disalurkan ke badan Sungai Ciliwung yang akhirnya menjadi banjir kiriman. Tidak hanya itu, pada 2012 Jakarta mengalami bancana banjir parah, tetapi banjir yang terjadi saat itu bukanlah merupakan banjir kiriman dari kawasan hulu, melainkan tingginya curah hujan di Jakarta yang diperparah dengan rendahnya jumlah RTH sebagai kawasan resapan air. Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan sebidang lahan yang ditumbuhi tanaman. RTH ini memiliki fungsi baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Secara sosial, RTH berfungsi sebagai ruang sosial masyarakat sebagai tempat berkumpul dan berinteraksi. Secara lingkungan, RTH berperan dalam pelestarian lingkungan seperti area resapan. Penelitian yang dilakukan Sarbidi dari Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum di tiga kota besar (Jakarta, Bandung, dan Bogor) menjelaskan ketersediaan RTH sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat mengurangi potensi genangan air dan banjir sebesar 48%. Pencegahan banjir tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi diperlukan gotong royong semua pemangku kepentingan melalui penyediaan ruang terbuka hijau. UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan luasan minimum RTH sebesar 30% dari total luas kota, yang terdiri dari 20% RTH yang dikuasai pemerintah atau disebut dengan RTH publik dan 10% RTH yang dimiliki oleh individu atau RTH privat. RTH publik dalam suatu kawasan perkotaan dapat terdiri dari beberapa tipologi, seperti taman kota, hutan kota, dan jalur hijau sungai. Sementara RTH privat dapat berupa pekarangan atau halaman yang dimiliki oleh kaveling hunian maupun pekarangan instansi tertentu. Bandar Lampung merupakan kota yang tidak luput terkena musibah banjir dan genangan pada awal tahun ini. Data dari BPBD Bandar Lampung yang dikutip dari Kompas.com , terdapat 23 titik rawan banjir yang tersebar di 12 kecamatan, seperti Kedamaian, Enggal, Labuhanratu, Tanjungsenang, Rajabasa, Kedaton, Way Halim, Sukarame, Bumiwaras, Panjang, Telukbetung Utara, dan Telukbetung Selatan. Banyak hal yang menyebabkan banjir, salah satunya perkembangan kota yang belum terlalu memperhatikan ketersediaan RTH sebagai kawasan resapan air. Dinamika perkembangan kawasan perkotaan di Bandar Lampung yang salah satunya disebabkan tingginya tingkat urbanisasi membuat jumlah penduduk yang menetap di kota ini cukup tinggi. Akhirnya, kondisi ini menyebabkan penggunaan untuk kawasan terbangun meningkat, terutama dalam penyediaan prasarana, sarana, dan kawasan hunian perkotaan. Menurut proyeksi BPS Bandar Lampung, jumlah penduduk kota ini tahun 2020 mencapai lebih dari 1 juta jiwa. Dengan kondisi seperti ini, Bandar Lampung dapat digolongkan sebagai kawasan metropolitan. Sebagai kota metropolitan, tentunya luas lahan yang dibutuhkan untuk penyediaan prasarana, sarana, dan kawasan permukiman akan meningkat guna mendukung berbagai aktivitas dan kegiatan perkotaan. Tindakan Preventif Penanganan banjir secara konvensional dengan mengalirkan aliran permukaan dari limpasan air hujan ke gorong-gorong atau drainase tidak selalu menjadi solusi yang baik. Perlu adanya pengurangan air limpasan tersebut dengan meningkatkan tingkat resapan atau infiltrasi air ke dalam tanah, sehingga dapat mengurangi jumlah air yang tersalurkan kedalam gorong-gorong. Hendaknya, penyelesaian air limpasan ini dapat dikurangi dari setiap kaveling atau lahan yang ada. Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan tindakan preventif atau pencegahan tepat dan komprehensif dalam mengurangi risiko banjir. Tanggung jawab pencegahan bencana banjir tidak sepatutnya hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, tetapi diperlukan gotong royong semua pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, dan masyarakat) melalui penyediaan RTH. Lebih efektifnya lagi, penyediaan RTH perlu diintegrasikan dengan peningkatan daya serap air ke dalam tanah melalui penyediaan sumur resapan dan biopori. Pemerintah, swasta, dan masyarakat perlu bahu-membahu sesuai dengan peranan masing-masing untuk mencegah banjir. Bagi masyarakat, diperlukan tindakan yang sadar lingkungan dan sadar tata ruang. Setiap kaveling yang dikuasai untuk dikembangkan harus dilengkapi dengan RTH privat atau pekarangan yang tidak ditutupi perkerasan sebagai area resapan sesuai dengan ketentuan koefisien dasar hijau yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah terkait rencana tata ruang. Koefisien dasar hijau (KDH) merupakan persentase lahan hijau berupa pekarangan dengan luas seluruh lantai dasar bangunan dalam satu bidang lahan atau tanah yang dikuasai. Jika suatu kaveling rumah dengan luasan sebesar 1.000 m 2 dengan total luas lahan yang digunakan untuk lantai dasar bangunan adalah 750 m 2 , hal ini berarti area hijau atau tidak terbangun yang difungsikan sebagai pekarangan sebesar 250 m 2 . KDH dalam satu kaveling hunian tersebut sebesar 25%. KDH ini berperan penting dalam mengurangi aliran air permukaan dalam satu kaveling hunian atau bangunan gedung lainnya. Semakin tinggi daya serap air ke dalam tanah pada satu kaveling, akan berkontribusi dalam upaya pengurangan air limpasan hujan yang disalurkan ke dalam gorong-gorong. Saat ini, sering dijumpai air hujan yang jatuh di kaveling rumah langsung dialirkan ke gorong-gorong dan selanjutnya terakumulasi ke badan sungai. Jika jumlah debit air yang disalurkan ke sungai besar sementara kapasitas daya tampung tidak cukup, akan terjadi limpasan air sungai pada kawasan sekitarnya berupa banjir. Penerapan KDH dalam suatu kawasan akan berbeda-beda hal ini bergantung pada karakteristik kawasan. Pada kawasan yang berfungsi sebagai kawasan resapan air atau rawan banjir yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dalam suatu kota, nilai KDH minimum yang harus disediakan akan relatif lebih besar dibandingkan dengan kawasan terbangun yang tidak memiliki fungsi tersebut. Untuk memaksimalkan RTH privat berupa pekarangan dalam menyerap air, dapat diintegrasikan dengan penyediaan sumur resapan dan biopori. Manfaat sumur resapan dan biopori selain dapat mengurangi air limpasan, dapat juga meningkatkan cadangan air di dalam tanah dan dapat dipanen sewaktu kemarau. Peran Pemerintah Pihak swasta sebagai aktor pembangunan di daerah dalam pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa serta industri perlu berperan dalam upaya pencegahan banjir. Kawasan perdagangan dan jasa notabenenya memiliki KDH yang lebih kecil harus menyediakan sumur resapan dan biopori dalam kaveling lahan yang diusahakan. Selain itu, peran swasta dapat pula dilakukan dengan skema kontribusi perusahaan terhadap tanggung jawab sosial (CSR) dari perusahaan. Tujuannya, agar dapat berperan dalam penyediaan RTH publik atau skema lainnya. Pemerintah berperan penting dalam pencegahan banjir melalui penataan ruang. Selain berperan sebagai penyusun arahan kebijakan, tata ruang, dan penyedia sarana perkotaan seperti taman publik, pemerintah juga menjadi aktor dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan. Penataan ruang yang direncanakan perlu memperhatikan kawasan rawan bencana banjir melalui penerapan peraturan penzonaan atau peraturan zonasi dalam kawasan perkotaan. Pada kawasan rawan banjir diperlukan perangkat pengaturan kawasan yang lebih adaptif dan dapat memitigasi bencana banjir. RTH publik sebagai sarana perkotaan perlu ditingkatkan jumlahnya secara bertahap sesuai dengan luas minimal yang dipersyaratkan oleh perundang-undangan. Penyediaan RTH publik berupa taman kota dapat diintegrasikan dengan pembangunan ruang terbuka biru (RTB) seperti embung atau situ sebagai area parkir dan tangkapan air. Terkait pengendalian pemanfaatan ruang, pemerintah daerah dapat melakukan tindakan pencegahan pembangunan bangunan gedung di kawasan bantaran sungai dan dapat melakukan pengembalian fungsi sempadan sungai yang dijadikan sebagai kawasan terbangun untuk dapat difungsikan sebagai RTH. Perbaikan sungai dan sempadannya dapat dilakukan dengan mengintegrasi antara kegiatan normalisasi dan naturalisasi sungai. Terdapat perbedaan mendasar antara normalisasi dengan naturalisasi sungai. Normalisasi sungai merupakan rekayasa teknis melalui pengerukan badan sungai, pembangunan dinding penahan badan sungai seperti pembangunan turab. Kegiatan normalisasi sungai untuk melancarkan aliran air sungai menuju muara sungai atau kawasan hilir, tetapi kegiatan ini memiliki kekurangan, terutama dalam perbaikan sistem ekologi sungai. Banyak upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan bencana banjir di kawasan perkotaan, tetapi tanggung jawab ini harus dilakukan oleh semua pihak atau pemangku kepentingan untuk bekerja sama dan bersinergi dalam mewujudkan kawasan perkotaan yang tangguh terhadap bencana banjir dan sadar tata ruang kawasan perkotaan.

RTH Kurangi Risiko Banjir

Warga Temukan Bangkai Ikan Paus di Pulau Sebesi

Presiden Minta Harga Gas Jangan Mahal

Chairil Anwar

Presiden Minta Harga Gas Jangan Mahal

PMI Terjunkan Helikopter dan Truk Amfibi Mengedrop Bantuan

Kapal Nelayan Tiongkok Tetap Berkeliaran di Natuna Utara

Novel Berharap Penyidikan Kasusnya Berjalan Objektif

Antara Pancasila, Agama, dan Ormas

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 11 Februari2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 23 Februari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 20 Februari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 19 Februari 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi