Tantangan Merdeka Belajar

Suharto Ketua PGRI Lampung DESEMBER 2019, perdebatan dan diskusi hangat di ruang publik terkait ide, gagasan, dan pemikiran kritis, tajam, realistis, cenderung apa adanya, dan revolutif dari seorang menteri, Nadiem Anwar Makarim, membuka wacana dan suasana baru masa depan pendidikan Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dari generasi milenial ini mampu mengoyak dan memorakporandakan kerangka berpikir kita yang cenderung normatif, kaku, dan nyaris seirama. Bagi kelompok progresif, kita menangkap dan merasakan aura positif bagi kemajuan pendidikan masa depan dengan lompatan perubahan yang sangat cepat dari pemikiran ini. Persoalannya, apakah kerja tim , instrumen, dan komitmen besar perubahan itu menjalar dan sampai pada satuan pendidikan, guru, dan siswa atau akan berhenti pada tataran elite pengambil kebijakan? Akan tetapi, paling tidak kebijakan baru ini akan memberi ruh dan harapan baru tentang misi mencerdaskan kehidupan bangsa dan kewajiban negara dalam memenuhi hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi warganya. Pokok-pokok kebijakan Nadiem Makarim dituangkan dalam rangka mewujudkan “Merdeka Belajar”. Kata ini sesungguhnya memantik kesadaran kita untuk melakukan refleksi, introspeksi, sekaligus koreksi terhadap penyelenggaraan pendidikan selama ini. Kita mencatat memang pendidikan kita sarat dengan regulasi, kepentingan, berbasis administrasi, kurang fokus pada layanan keberagaman peserta didik, SDM pendidik dan tenaga kependidikan masih rendah, serta infrastruktur yang belum standar. Percepatan, perubahan yang signifikan, komitmen yang kuat, dan kerja nyata kita semua harus disinergikan. Kunci dari SDM berkualitas adalah pendidikan yang berkualitas. Sistem pendidikan harus mendorong praktik belajar-mengajar yang menumbuhkan daya nalar dan karakter peserta didik. Satuan pendidikan diberi keleluasaan berinovasi dan berkreasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada peserta didik. Pada sisi inilah, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan sistem yang tetap mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan zaman. Keempat pokok-pokok kebijakan Mendikbud dimaksudkan untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Kempat kebijakan terkait perubahan ujian sekolah berstandar nasional (USBN), ujian nasional (UN), rencana pelaksanaan pembelajaran, dan penerimaan peserta didik baru (PPDB) zonasi. Penyelenggaraan USBN dan ujian nasional telah diatur dalam Permendikbud No 43 Tahun 2019, perubahan rencana pelaksanaan pembelajaran telah diatur dalam SE Mendikbud RI No 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan perubahan PPDB diatur dalam Permendikbud No 44 Tahun 2019. USBN Pengaturan mengenai penilaian pendidikan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan dalam penilaian hasil belajar. USBN adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar. Kondisi kini, semangat UU Sisdiknas adalah memberi keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan bagi peserta didik. Artinya, peserta didik dinyatakan lulus atau tidak lulus sepenuhnya menjadi kewenangan bagi satuan pendidikan. Akan tetapi, praktik USBN membatasi penerapan hal ini. Artinya, masih ada campur tangan Pemerintah Pusat dalam menentukan kelulusan siswa melalui hasil USBN. Sisi lain, kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi memerlukan asesmen yang lebih holistik untuk mengukur kompetensi peserta didik. Keterlibatan Pemerintah Pusat melalui sisipan soal membatasi ruang gerak satuan pendidikan dalam melakukan model dan strategi penilaian hasil belajar. Kebijakan baru 2020, USBN akan diganti dengan ujian (asesmen) yang diselenggarakan sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan/atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan. Kebijakan baru ini akan mendorong guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar. Sekolah lebih mudah mengembangkan dan mendesain pengukuran yang lebih komprehensif dan holistik terkait dengan daya nalar peserta didik dan juga karakter siswa. Dalam praktik USBN selama ini, instrumen tes menjadi satu-satunya alat ukur. Kelulusan peserta didik ditentukan salah satunya oleh pencapaian nilai tes USBN. Kebijakan baru, ujian dapat dilakukan melalui bentuk penilaian lainnya. Dalam tataran inilah, kemandirian, kreativitas, dan inovasi satuan pendidikan dalam melakukan penilaian hasil belajar siswa terbuka lebih luas. Tantangnya adalah satuan pendidikan harus mampu merancang desain penilaian hasil belajar yang sesuai dengan kebutuhan proses penilaian itu sendiri. Ujian Nasional UN merupakan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah Pusat terhadap pencapaian kompetensi lulusan secara nasional. UN wajib diikuti peserta didik pada akhir jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. UN sebagai salah satu instrumen penilaian Pemerintah Pusat ditengarai belum mampu mendorong tumbuhnya daya nalar dan belum menggambarkan karakter peserta didik secara utuh. Dalam berbagai kesempatan, Nadiem Makarim mengatakan ada indikasi sebagian orang tua, siswa, dan guru mengalami stres dan kekhawatiran yang cukup tinggi ketika menghadapi UN. Kemendikbud mengungkapkan kondisi kini UN terlalu padat, sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Fakta di lapangan diindikasikan UN menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua, karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. UN juga hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Kondisi ini menimbulkan perdebatan dan diskusi perlu tidaknya UN dihapuskan. Kita membaca bahwa arah kebijakan baru tahun 2020 UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Tahun 2021 UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Ada dua kompetensi minimum yang dicapai yaitu terkait dan kedua numerasi. Sementara survei karakter misalnya pembelajar, gotong royong, kebinekaan, dan lain-lain. Pada asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (kelas IV, VIII, dan XI). Kelas sasaran tersebut mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bias digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Rencana Kemendikbud menggunakan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter untuk menggantikan ujian nasional dimulai 2021. Bagi praktisi pendidikan, kita harus sikapi secara kritis, positif, dan konstruktif. Masih perlu kajian terkait perencanaan standar minimum yang akan dicapai, model instrumen yang digunakan, desain pelaksanaannya, output yang dicapai, serta monitoring dan tindak lanjut dari hasil asesmen kompetensi minimum dan survei karakter tersebut. Jika ini terimplementasi dengan baik, Merdeka Belajar makin mudah terealisasi. Perubahan RPP Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran dalam upaya mencapai kompetensi dasar (Permendikbud No 22 Tahun 2016). Dalam aturan ini, ada 13 komponen RPP yang wajib disusun oleh guru. Praktik di satuan pendidikan, ke-13 komponen tersebut harus ditulis secara rinci dan tersistematis. Dalam pandangan guru, ini tidak relevan dengan prinsip penyusunan RPP yaitu efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. Kebijakan Nadiem Makarim menyederhanakan RPP menjadi hanya tiga komponen inti menjadi solusi cerdas dan kita sambut sebagai sebuah perubahan. RPP hanya akan memuat tujuan pembelajaran, langkah-langkah (kegiatan) pembelajaran, dan penilaian pembelajaran (asesmen) yang wajib dilaksanakan guru. Komponen lainnya hanya pelengkap. Jika dianalisis, perubahan hanya ada tiga aspek: format, komponen, dan durasi penulisan. Bagi guru, penyederhanaan RPP sebagaimana tertuang dalam SE Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 14 Tahun 2019 adalah jawaban perdebatan panjang dan diskusi yang tidak pernah henti bagaimana memerdekakan guru agar tidak terbebani oleh tugas-tugas administratif. Tantangan berikutnya adalah bagaimana ruh RPP ini terimplementasi dalam praktik pembelajaran dan menjadi arah serta kompas bagi guru dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembelajaran. Tidak akan banyak bermakna RPP yang sederhana ini, jika tidak dibarengi oleh kapasitas, kapabilitas, dan komitmen maksimal para guru. Penerimaan PPDB Polemik tentang penerimaan peserta didik baru setiap tahun pasti terjadi. Apa pun regulasinya, tetap menyisakan persoalan. Benturan keinginan dan kepentingan adalah bagian yang tidak dapat kita hindari. Berdasarkan catatan Kemendikbud, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru belum dapat dilaksanakan secara optimal di semua daerah. Di samping itu juga belum dapat mengakomodasi perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat. Dikotomi negeri-swasta, unggul-tidak unggul, serta favorit-tidak favorit selalu mewarnai ruang perdebatan dengan calon peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru (PPDB) adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan sekolah. PPDB dilakukan berdasarkan asas nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Pada 10 Desember 2019, Nadiem Makarim membuat kebijakan baru tentang PPDB. Kebijakan ini tertuang dalam Permendikbud No 44 Tahun 2019. Jika ditelaah, ada dua aspek yang mengalami perubahan signifikan: sisi rancangan peraturan dan sisi implementasi. Dari sisi rancangan peraturan, kondisi PPDB saat ini, tujuan peraturan PPDB zonasi adalah memberikan akses pendidikan berkualitas dan mewujudkan tripusat pendidikan dengan bersekolah di lingkungan tempat tinggal. UN ditengarai belum mampu mendorong tumbuhnya daya nalar dan belum menggambarkan karakter peserta didik secara utuh. Pada kebijakan baru, arahnya adalah membuat kebijakan PPDB lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Jalur dan pembagian zonasi pada aturan yang lama jalur zonasi minimal 80% kebijakan baru minimal 50%, prestasi aturan lama 15% kebijakan baru 0%—30%, perpindahan aturan lama dan baru sama maksimal 5%. Ada dua hal baru dan berbeda dari tahun sebelumnya yaitu jalur afirmasi minimal 15% pada aturan yang baru dan sebelumnya tidak ada lalu kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru. Pada tataran implementasi, telaah kita bahwa pada aturan lama PPDB terlihat beberapa kelemahan antara lain aturan PPDB kurang mengakomodasi perbedaan situasi daerah, belum terimplementasi dengan lancar di semua daerah, dan belum disertai dengan pemerataan jumlah guru. Pada kebijakan baru kekurangan itu diperbaiki antara lain daerah diberi kewenangan menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi. Ada semangat baru bahwa pemerataan akses dan kualitas pendidikan diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah antara lain redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru. Jika kita telaah secara objektif, kebijakan baru tentang PPDB telah mengakomodasi banyak kepentingan dan memberi perhatian yang cukup signifikan melalui jalur prestasi. Memang tidak memuaskan semua orang, tetapi ruh pendidikan prestasi telah menjadi bagian penting dalam perubahan kebijakan baru ini. Ada porsi untuk yang tinggal dekat sekolah, porsi untuk yang memiliki prestasi, porsi anak guru, porsi yang pindah tugas, dan juga mengakomodasi calon peserta didik yang kurang mampu. Secara keseluruhan, kita melihat empat kebijakan baru Mendikbud Nadiem Makarim perlu kita sikapi dan kita dukung. Tentu daya kritis, masukan, dan ide-ide kreatif kita sebagai praktisi pendidikan selalu kita sampaikan. Cara dan kerangka berpikir kita lepaskan dari belenggu normatif yang memangkas keberanian dan kearifan. Merdeka belajar, merdeka mengajar, dan merdeka lingkungan belajar adalah ruang-ruang yang harus kita bangun bersama. Semoga.

Tantangan Merdeka Belajar

Dikalahkan Bournemouth, Lampard Kritik Pemain

1.182 Burung Diselundupkan dengan Mobil Innova

Chairil Anwar

1.182 Burung Diselundupkan dengan Mobil Innova

Oknum Sipir Pemberi Fasilitas Napi Diselidiki

Ribuan Surat Pajak di Palas Bermasalah

Genjer yang Paling diburu Ibu Rumah Tangga

Pagarjaya Sukses Jalankan OVOD

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 26 Januari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 23 Januari 2026

Cerita Dewasa

Koran Digital Lampung Post, Edisi Sabtu, 24 Januari 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi