Teroris merupakan Aksi Kejahatan yang Sistematis

M Iwan Satriawan Ketua Peneliti FKPT Provinsi Lampung RADIKALISME merupakan suatu prediktor penting bagi tumbuhnya aksi terorisme. Istilah terorisme itu sendiri, menurut Krueger, adalah aksi kekerasan terencana dan bermotif politik yang dilakukan suatu kelompok atau agen rahasia terhadap sasaran tertentu yang umumnya dimaksudkan untuk memengaruhi opini publik. Istilah terorisme sejatinya bukan merupakan sebuah istilah baru. Istilah terorism dipopulerkan Presiden Amerika Serikat George W Bush pasca-terjadinya penyerangan secara sistematis terhadap menara kembar (WTC) di New York pada 11 September 2001. Terorisme, menurut Crenshaw (1986:13), adalah suatu aksi kekerasan sistematis dan purposif yang dirancang untuk memengaruhi pilihan politik setiap individu atau aktor, lebih dari sekadar menimbulkan korban atau kerusakan material. Individu dapat menjadi pelaku teroris melalui proses radikalisasi, individu tersebut mengadopsi pemahaman penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Aksi Teroris Di Indonesia, pasca-bergulirnya Reformasi 1998, telah banyak terjadi aksi terorisme berupa pengeboman tempat vital dan keramaian. Mulai dari dengan aksi bom bunuh diri hingga bom buku. Diawali Agustus 2000 di depan Kudebes Filipina hingga pada puncaknya terjadinya Bom Bali I dan II pada 22 Juli 2000 dan 1 Oktober 2005 yang menghebohkan dunia internasional. UU No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah diganti dengan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang menyatakan terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Seseorang dalam pengertian itu dapat bersifat perorangan, kelompok, orang sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi. Usai serangan bom di Paris dan semakin melemahnya posisi ISIS di Irak dan Suriah, wacana akan bahaya terorisme semakin mengemuka. Hal ini disebabkan beberapa anggota ISIS yang berasal dari luar Timur Tengah, termasuk Indonesia, telah pulang ke negaranya masing-masing. baik karena tertangkap dan dideportasi maupun yang kembali ke Indonesia karena merasa perjuangan membela tegaknya panji-panji Islam juga dapat diteruskan di Indonesia. Yang terbaru, serangan bom bunuh diri terhadap tiga gereja di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Bentuk Terorisme Dalam praktiknya, tindakan terorisme yang mengarah kepada tindakan radikal ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, terorisme yang merusak jiwa atau nyawa dengan melakukan bom bunuh diri, penembakan, atau pembunuhan massal. Teroris jenis ini nyata tindakannya dan dapat diidentifikasi dengan jelas. Tidak hanya melalui penampilan individu, tetapi juga pada tindakannya yang memakan korban jiwa. Berikutnya, tindakan terorisme yang lebih mengarah kepada kerusakan nonfisik berupa penghilangan situs-situs budaya, moral, dan hak-hak asasi manusia. Terorisme jenis ini termasuk terorisme yang lembut tindakannya ( soft act ). Dia tidak tampak secara kasat mata, tetapi kerusakan yang ditimbulkannya lebih massal dan massif. Teoris jenis kedua inilah yang hingga kini belum ada mekanisme ampuh untuk menghentikannya oleh negara. Karena pelaku terornya tidak secara vulgar dinyatakan, mereka bersembunyi di balik kewenangan yang melingkupinya. Teroris jenis ini seperti mereka yang mencuri uang negara melalui tindakan KKN. Lalu, pelaku eksploitasi hasil bumi yang tidak mengindahkan lingkungan, dan pembuatan produk hukum yang tidak prorakyat. DPR dan Teroris Pasca-amendemen UUD 1945, terjadi pergeseran kekuasaan dari e x e c utiv e heavy menuju ke legislativ e heavy . Hampir semua elemen negara mulai dari pembentukannya hingga penempatan orang yang duduk di dalamnya harus melibatkan anggota DPR RI. Bahkan, isu yang sedang santer sekarang melalui kewenangannya DPR membuat aturan bahwa bisa dipidana bagi mereka yang mengkritik anggota DPR (lihat UU MD3 Pasal 122 huruf k). Pasal ini dapat digunakan anggota DPR untuk menjerat masyarakat umum yang mengkritik anggota DPR atas kinerjanya yang tidak memuaskan. Sebab, norma merendahkan kehormatan anggota DPR/MPR masih sangat umum dan menimbulkan multitafsir. Bagi mereka yang antikritik, kritik oleh masyarakat dapat dianggap merendahkan kehormatan DPR/MPR. Bahkan, jauh sebelum itu, melalui PP 18/2017 tentang hak kewenangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD para wakil rakyat di daerah mendapatkan kenaikan tunjangan. Untuk wakil rakyat di pusat (baca DPR) melalui RAPBN 2016 telah mengajukan kenaikan tunjangan kinerja yang besarnya mencapai Rp1,1 triliun. Selain itu, melalui Permendagri No. 6 Tahun 2017, bantuan keuangan parpol di daerah juga mengalami kenaikan sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah. Akibat ulah “teroris berdasi”, kemiskinan, kesenjangan pembangunan, kebodohan, dan ketidakadilan muncul, yang menjadi embrio lahirnya aksi-aksi kekerasan, baik fisik maupun nonfisik, demi tercapainya keinginan. Mereka-mereka inilah sesungguhnya yang disebut dengan teroris. Teroris berdasi yang sering kita panggil dengan sebutan anggota Dewan yang terhormat. Namun, akibat ulah mereka, kemiskinan, kesenjangan pembangunan, kebodohan, munculnya pseudeo demokrasi, dan ketidakadilan muncul di permukaan yang menjadi embrio lahirnya aksi-aksi kekerasan, baik fisik maupun nonfisik, demi tercapainya keinginan. Menghadapi teroris sejenis ini tidak hanya memakai teori perlindungan hukum oleh negara, tetapi lebih pada bagaimana membuat rakyat menjadi cerdas dan kritis dalam menyikapi kebijakan pemerintah dan memilih wakilnya di legislatif. Rakyat tidak lagi hanya bisa mengutuk, tetapi mereka harus meningkatkan SDM mereka. Sebab, mengutuk dan marah saja terhadap tindakan wakil rakyat sekarang tidak menyelesaikan masalah, selama belum terciptanya suksesor wakil rakyat yang berintegritas dan berkapabilitas. Terakhir, meminjam istilah yang dipopulerkan Presiden AS Abraham Lincoln, “My loyality to my party will end when my loyality to my country begin” . Maka itu, sudah seharusnya para wakil rakyat mampu dan dapat mempraktikkan kata-kata ini dalam kehidupan sehari-harinya sebagai anggota Dewan. Dengan demikian, terorisme yang berawal dari perampokan uang rakyat dan berujung pada perampokan hak hidup warga negara menjadi terkikis habis dari bumi Indonesia. Wallahualam bissawab.

Waspadai Terorisme

Ruth Marini Rela Kalah demi Mental Bela Diri

Spekulasi

Chairil Anwar

Spekulasi

Modal Panjat Tebing Hadapi AG

PBSI Target Sapu Bersih di Indonesia Open

Lemong Usulkan Pembangunan 50 Rumah Nelayan

Perkebunan Kopi Rigisjaya segera Dibenahi

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 09 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 08 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 10 September 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi