Pantang Kendur Mengawal Dana Desa

TUJUAN pembentukan sebuah desa adalah untuk mengembangkan potensi dan aset wilayah untuk kesejahteraan umum. Untuk mendorong percepatan pembangunannya pemerintah berkomitmen menyalurkan dana desa, sesuai UU 6/2014 tentang Desa dalam memberdayakan desa menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Secara teknis penyaluran dana desa untuk menurunkan angka kemiskinan dan stunting atau kekerdilan tubuh akibat kurang gizi. Wajar jika pemerintah menggelontorkan uang Rp68 triliun untuk dana desa di 74.961 desa se-Indonesia sehingga diasumsikan per desa mendapatkan dana empuk dari APBN rata-rata Rp900 juta—Rp1 miliar. Pada regulasi itu, Pasal 75 Ayat (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. Tentunya penggunaannya dirancang bersama Badan Musyawarah Desa dan memberi peluang masyarakat untuk memberikan aspirasinya sehingga kepala desa dan perangkat yang membantunya tidak bisa sewenang-wenang menggunakannya. Sebab, hal itu berpotensi adanya penyimpangan. Terbukti dana desa (DD) 116 pekon di Kabupaten Pesisir Barat pada tahun anggaran 2021 ada temuan kerugian negara dari surat pertanggungjawaban sekitar Rp5,7 miliar. Juga kerugian dari pajak Rp1,255 miliar yang menjadi kewajiban pemerintah desa di sana yang tidak dibayar kepada negara. Hal itu merupakan temuan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang juga sekaligus Inspektorat kabupaten. Selain Pesisir Barat yang ditemukan dugaan penyimpangan oleh APIP setempat, selama 2022, terdapat 14 perkara korupsi dana desa yang telah divonis. Sesuai SIPP PN Tanjungkarang dan data pemberitaan, satu perkara masih menjalani persidangan yakni terdakwa Subardan, mantan kepala Pekon Purwodadi, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu. Hingga kini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung terus menindak kasus korupsi dana desa, meskipun ada wacana untuk memasukkan kasus DD dibawa ke restorative justice (RJ) bagi perkara yang kerugiannya di bawah Rp50 juta. Kejati beralasan belum ada arahan spesifik untuk penanganan secara RJ bagi kasus DD itu. Konsekuensinya setiap indikasi korupsi DD, seberapa pun nilainya tetap akan ditindaklanjuti ke ranah hukuman badan. Seperti di Pesisir Barat yang nilai kerugian secara kolektif mencapai Rp6,8 miliar sudah pasti bisa diburu aparat penegak hukum. Apalagi benar datanya dugaan korupsi itu. Sebab, sudah menjadi temuan APIP atau Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat saat memeriksa surat pertanggungjawaban DD 2021 sehingga aparat kejaksaan tidak perlu lagi bersusah payah memindai korupsi itu, juga sudah ada temuan dari lembaga resminya. Kini tinggal menjalankan komitmen pemerintah untuk menghapus kemiskinan dan stunting seperti pada UU Desa dilaksanakan APIP, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindak setiap kasus yang menghambat komitmen itu. Andai pun dana desa bernilai triliunan setiap tahun untuk seluruh desa, belum mampu mendorong kesejahteraan umum, bukan berarti komitmennya kurang. Lebih jauh, justru hal itu menunjukkan kurangnya seluruh pihak menjaga keberlangsungan komitmen. Sebab, tanpa ada penyimpangan pengelolaan atau korupsi, dipastikan dana desa lambat laun mencapai sasaran. Jangan lagi ada pernyataan yang bisa mengendorkan semangat pengawasan dari aparat hukum dengan melemahkan penindakan. Jika tidak, kesejahteraan umum di desa yang dicita-citakan dalam UU Desa hanya mimpi belaka.

Pantang Kendur Mengawal Dana Desa

Vaksinasi PMK di Sragi Door to Door

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak: Dasar Pemikiran dan Urgensinya

Delima Natalia Napitupulu

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak: Dasar Pemikiran dan Urgensinya

Ekshumasi akan Ungkap Penyebab Kematian Brigadir J

13 Terduga Teroris Ditangkap di Aceh

Gol Raphinha Bawa Barca Menangi El Clasico

Dua Spesies Baru Begonia

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 02 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 30 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi, Sabtu, 04 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 01 Oktober 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi