Pendidikan Memberantas Korupsi

KORUPSI menjadi penyakit akut di negeri ini. Memerangi korupsi telah digaungkan sejak awal era reformasi, tetapi hasilnya masih jauh panggang dari api. Alih-alih berkurang, praktik rasuah justru tumbuh subur dan tidak lagi hanya menggerogoti para elite, tetapi juga sudah meranggas hingga ke pelosok- pelosok dan melibatkan aparatur desa. Pemberantasan korupsi di Tanah Air perlu mengambil pendekatan baru. Pendekatan lama berupa penindakan memang harus terus dilakukan, tetapi upaya pencegahan juga tidak boleh ditinggalkan. Bahkan, pemberantasan korupsi ke depan seharusnya lebih mengoptimalkan upaya pencegahan praktik korupsi bahkan sedini mungkin. Persoalan utama dari maraknya praktik korupsi adalah perihal integritas. Fakta menunjukkan para pelaku korupsi sebagian besar merupakan kalangan terpelajar. Mereka merupakan lulusan perguruan tinggi, bergelar sarjana, magister, dan doktor. Ini merupakan tamparan bagi dunia pendidikan kita yang menghasilkan cendekia nirintegritas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah menelaah latar belakang pendidikan para koruptor pada 2003—2012. Hasilnya, 332 tersangka korupsi merupakan kaum terpelajar. Mereka merupakan kalangan anggota DPR/DPRD, menteri/kepala lembaga, duta besar, komisioner, dosen, gubernur, wali kota/bupati, pejabat eselon, hakim, dan jaksa, yang tidak mungkin berpendidikan rendah. Kita menyambut baik langkah Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim untuk membangun strategi baru menanamkan pendidikan antikorupsi sejak dini kepada para pelajar. Menurut dia, Indonesia perlu membangun manusia berkarakter antikorupsi, cerdas, tetapi juga berintegritas. Di Lampung, pendidikan antikorupsi sudah diintegrasikan ke dalam kurikulum muatan lokal wajib untuk jenjang pendidikan SMA/SMK. Kebijakan ini diatur dalam Pergub 46/2020. Bahkan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Sulpakar menyatakan pendidikan antikorupsi akan dikenalkan sejak jenjang pendidikan dasar. Pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan antikorupsi sejatinya tidak harus berupa mata pelajaran baru. Dengan pola kurikulum terintegrasi, pendidikan antikorupsi dapat diberikan sebagai materi sisipan dari setiap mata pelajaran yang sudah ada. Pendidikan antirasuah juga tidak melulu teori, tetapi juga dapat diberikan dengan praktik melatih kejujuran. Pada awal reformasi pendidikan antikorupsi di kalangan pelajar pernah digaungkan dengan adanya kantin kejujuran di sekolah-sekolah. Sayang, praktik resik seperti ini hanya hangat di awal, tetapi belakangan sunyi dan tidak lagi menjadi perhatian. Dengan kata lain, konsistensi menjadi persoalan lain yang harus diatasi dalam upaya bersama memberantas korupsi. Melibatkan lembaga pendidikan dalam gerakan antikorupsi merupakan langkah strategis. Sebab, lembaga pendidikan memiliki sumber daya dan perangkat pengetahuan yang memadai dan terus berkembang. Dan yang lebih penting lagi, lembaga pendidikan memiliki jejaring, tersebar luas, dan dapat mencakup seluruh kalangan usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Harus jujur kita akui budaya korupsi di Indonesia telah menggurita dan menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, bangsa ini patut berharap banyak kepada dunia pendidikan. Jika perkara memangkas generasi tentu perkara mustahil, langkah bijaknya adalah menciptakan generasi masa depan yang jujur dan berintegritas. []

Pendidikan Memberantas Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah menelaah latar belakang pendidikan para koruptor pada 2003—2012.

Mabuk Perjalanan

Pengadilan HAM Dinanti

ricky marly

Pengadilan HAM Dinanti

Paranoid, Korupsi seperti Asma!

Polisi Tangkap Pencuri Ponsel Atlet Jabar

Pembobol Toko Sembako Sikat 40 Karung Beras

Kades Braja Gemilang Jadi Tersangka Korupsi

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 02 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 30 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi, Sabtu, 04 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 01 Oktober 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi