Pengenaan PPN Atas Kebutuhan Pokok

Tuti Ningsih Penyuluh Pajak Ahli Muda UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah diundangkan pada 29 Oktober 2021. Berdasarkan struktur UU HPP, UU ini mencakup perubahan undang-undang formal perpajakan yakni Ketentuan Umum Perpajakan serta undang-undang materiil perpajakan yakni Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Di antara pasal-pasal yang diatur dalam UU HPP yang merevisi UU PPN adalah pemberlakuan tarif PPN yang semula merupakan tarif tunggal yang berlaku umum 10%, per 1 April 2022 telah dinaikkan menjadi 11%. Secara umum, seluruh perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) usai diberlakukannya UU HPP juga dinyatakan berlaku per 1 April 2022. Selain itu, pengaturan tentang barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak. Dalam UU HPP, barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak, diubah menjadi barang kena pajak (BKP). Pengenaan ini dilakukan dengan cara menghapuskan beberapa objek PPN yang sebelumnya tidak dikenai PPN, termasuk Pasal 4A Ayat (2) butir b yang mengatur tentang barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Mempertimbangkan masa berlaku efektif UU HPP sebagaimana dimaksudkan di atas, timbul beragam pertanyaan di benak wajib pajak. Pada kesempatan ini, penulis akan memaparkan peraturan terkait pengenaan PPN atas kebutuhan pokok. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah dengan berlakunya UU HPP, sembako seperti beras, jagung, sagu, daging, telur, saat ini dikenakan PPN? UU HPP maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) tidak menggunakan istilah sembako (sembilan bahan pokok), tetapi menggunakan istilah “barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak”. Ringkasnya, dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tentang pengecualian barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak dari pengenaan PPN telah dihapuskan dari Pasal 4A UU PPN sehingga barang-barang dimaksud tidak lagi menjadi objek yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Perincian jenis barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A UU PPN sebelumnya, meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam (konsumsi), daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran berdasarkan penjelasan undang-undang serta ubi-ubian, bumbu-bumbuan, gula konsumsi, dan ikan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2020 jo Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU PPN. Penghapusan barang kebutuhan pokok dari Pasal 4A yang sebelumnya dikecualikan dari objek PPN tidak otomatis membuat konsumen yang membeli beras harus menambahkan unsur PPN saat melakukan pembelian. Bersifat Strategis Pasal 16B ayat (1a) huruf j Undang-Undang HPP telah mengatur tentang fasilitas tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak (PPN) baik untuk sementara waktu maupun selamanya dan bersifat terbatas. Khusus barang kebutuhan pokok serta beberapa jenis jasa lainnya dikategorikan sebagai barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional sehingga tercakup dalam salah satu dari fasilitas pengenaan PPN tersebut di atas. Dampak dari pengelompokan barang kebutuhan pokok ke dalam Pasal 16B adalah objek pajak tersebut mengecualikan pembeli sebagai konsumen akhir dari pengenaan beban PPN. Mengacu pada paparan pendapat akhir pemerintah saat pengesahan Undang-Undang HPP oleh DPR, serta siaran pers Kementerian Keuangan Nomor SP-39/KLI/2022 angka 3 ditegaskan bahwa barang kebutuhan pokok diberikan fasilitas bebas PPN. Berdasarkan perincian yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 16B Ayat (1a) huruf j Undang-Undang HPP, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dan mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Sebab, pada prinsipnya barang kebutuhan pokok saat ini tidak lagi dikecualikan dari BKP, sebagai konsekuensi, timbul kewajiban administratif bagi pengusaha yang berposisi sebagai penjual bahan pokok. Perbedaannya, jenis barang yang diperinci dalam penjelasan UU HPP maupun aturan pelaksanaannya dibebaskan dari pengenaan PPN, sedangkan yang tidak tercantum akan dikenakan PPN dengan tarif umum 11%. Faktur Pajak Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.03/2021 yang mengatur tentang pemberian fasilitas bagi impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis, Pasal 4 Ayat (2) menyebutkan bahwa penjual BKP strategis selain impor atau penyerahan mesin dan peralatan pabrik tidak perlu mengajukan surat keterangan bebas (SKB). Namun, pengusaha yang menjual BKP yang bersifat strategis wajib menerbitkan faktur pajak sepanjang peredaran usaha BKP berada di atas threshold , yakni Rp4,8 miliar. Teknis penerbitan faktur pajak diatur lebih detail dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2022 tentang Faktur Pajak. Sepanjang pengusaha hanya menjual BKP Tertentu yang bersifat strategis dan mendapatkan fasilitas dibebaskan, tidak ada PPN yang harus dipungut dari konsumen. Regulasi teknis mengenai pengaturan cap yang harus dibubuhkan dalam faktur pajak bagi penjual barang kebutuhan pokok, hingga artikel ini disusun, belum diterbitkan baik dalam bentuk peraturan pemerintah maupun aturan turunan berupa peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang perincian termasuk barang kebutuhan pokok yang bersifat strategis dan mendapatkan fasilitas dibebaskan. Pasal 16B Ayat (1) huruf b jo Ayat (1a) huruf j angka 1 memberikan mandat pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah belum secara detail menyebutkan perincian barang kebutuhan pokok sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B UU HPP. Adapun Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang penyerahan BKP Tertentu yang bersifat strategis terakhir adalah PMK Nomor 115/PMK.03/2021 dalam Pasal 3 Ayat (2) juga belum mencantumkan jenis dan perincian barang kebutuhan pokok yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan. Oleh karena itu, bagi pengusaha penjual barang kebutuhan pokok masih harus menunggu lebih lanjut aturan teknis mengenai pembebasan dari pengenaan PPN tersebut.

Berebut Gelar Ketiga

Rektor Terpilih Unila Diharap Bukan ‘Orang Asing’

Delima Natalia Napitupulu

Rektor Terpilih Unila Diharap Bukan 'Orang Asing'

Beli Starling

Lampung Post Golf Tournament Bertabur Hadiah

Lampung Masuk 20 Daerah 'Mandiri'

Penumpang Kereta Api Wajib Taati Syarat Bepergian

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 27 Februari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 03 Maret 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 04 Maret 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 02 Maret 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi